- Advertisement -.

CATEGORY

Berita

Masyarakat Riau Gugat Negara Terkait Kasus Asap

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Jikalahari, Al Azhar LAM Riau, dan Rumah Budaya Sikukeluang melakukan gugatan terhadap pemerintah di Pengadilan Negeri, Pekanbaru. Pasalnya,...

Pemerintah Tak Konsisten Benahi Tata Kelola Hutan

Indonesia sudah sepakat ambil bagian dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA). Sebuah kesepakatan internasional yang mengharuskan industri kehutanan untuk melaksanakan penuh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu...

Negara Diminta Berikan Pengakuan Politik pada Perempuan Nelayan

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ke dalam Program Legislasi Nasional 2016 disambut baik...

Bom Waktu Revisi UU KPK

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih menunda revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penundaan ini terjadi karena banyaknya desakan masyarakat yang tidak ingin KPK dilemahkan. Sebelumnya,...

Belajar dari Desa Krandegan Atasi Persoalan Buruh Migran

Pemerintah hingga kini masih melakukan moratorium  terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke sejumlah negara di luar negeri. Sebab, banyaknya kekerasan kerap dialami mereka yang...

Fitra Pertanyakan Target Penerimaan Tax Amnesty

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menemukan adanya target penerimaan negara terkait tax amnesty dalam APBN 2016. Padahal, Rancangan Undang Undang Tax Amensty belum disahkan...

Stok Batubara Tak Cukup, Program Listrik 35 GW Terancam

Program listrik nasional 35 Gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo akan terancam jika harga batubara terus menurun. Pasalnya, ongkos produksi lebih mahal dibandingkan...

Asing Kuasai Energi Jika Pemerintah Tak Biayai Pembangunan Listrik

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menemukan bahwa ada keterbatasan sumber pendanaan domestik untuk pembiayaan proyek Independent Power Producer (IPP). Akibatnya, risiko dominasi perusahaan asing...

Kebijakan Pemerintah Lindungi Buruh Migran Dinilai Setengah Hati

Keputusan pemerintah melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dinilai masih setengah hati. Melalui berbagai upaya, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan...

Artikel Terbaru

- Advertisement -.