Selasa, April 20, 2021

Negara Diminta Berikan Pengakuan Politik pada Perempuan Nelayan

Jakarta Fair Kemayoran Gelar Undian Kejutan Lebaran

Menjelang lebaran, Jakarta Fair Kemayoran memberikan berbagai kejutan dan kesempatan bagi pengunjung untuk mendapatkan hadiah. Selain undian Grand Prize, pihak penyelenggara juga menggelar undian...

Pemerintah Didesak Mereformasi Institusi Polri dan TNI

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk, mengatakan pemerintah harus segera mereformasi institusi-institusi negara seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Pasalnya,...

Setya Novanto Umumkan Pembatalan Apartemen DPR

Jakarta, 22/8 - DPR akhirnya membatalkan rencana pembangunan apartemen yang semula akan digunakan untuk tempat tinggal bagi para anggota dewan, pembatalan disebabkan rumah jabatan...

Polisi Geledah Lima Rumah dalam Kasus First Travel

Jakarta, 20/8 - Sebanyak lima rumah dan satu butik digeledah polisi terkait penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Nelayan teri ekspor beraktivitas usai melaut di Pantai Jumiang Pamekasan, Rabu (7/10). Dalam satu bulan terakhir nelayan di daerah itu mengaku pendapatannya turun drastis bahkan kerap merugi seiring minimnya tangkapan karena tingginya suhu permukaan perairan Madura. ANTARA FOTO/Saiful Bahri
Nelayan teri ekspor beraktivitas usai melaut di Pantai Jumiang Pamekasan, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Saiful Bahri

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ke dalam Program Legislasi Nasional 2016 disambut baik oleh masyarakat pesisir. Utamanya mereka nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim, mengatakan bersamaan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, maka RUU ini menjadi momentum bagi negara untuk memberikan politik pengakuan kepada perempuan nelayan.

“Sebab, perempuan nelayan merupakan aktor penting di sektor perikanan dan pergaraman. Tapi sayangnya, hingga hari ini belum diakui oleh negara dan hanya sebagai pelengkap di dalam  RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang akan diundangkan sebelum masa reses DPR,” kata Abdul berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut dia, tidak diakuinya peran perempuan nelayan di dalam kebijakan nasional, maka dapat dipastikan tidak ada skema perlindungan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi perempuan di kawasan pesisir yang peranannya mencakup nelayan, pembudidaya, maupun petambak garam.

“Hal ini tentu bertolak belakang dengan kesepakatan di level internasional yang telah dicapai dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang mengamanatkan negara hadir untuk memenuhi hak-hak dasar perempuan,” katanya.

Berdasarkan isi dari konvensi itu, dia menjelaskan, ada sepuluh hak perempuan nelayan, pembudidaya, dan petambak garam yang harus dipenuhi oleh negara. Dari hak untuk bekerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan jaminan sosial dan mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal).

Kemudian, perempuan berhak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan, turut berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat, mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi, serta berhak atas tanah dan yang terakhir memiliki hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Selain itu, Abdul menambahkan, ketiadaan pengakuan secara politik kepada perempuan nelayan di dalam RUU tersebut, juga bertentangan dengan Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Padahal, dalam dokumen tersebut sudah jelas disebutkan bahwa negara wajib memperlakukan perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam secara istimewa untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.

Karena itu, Abdul berharap, RUU tersebut menjadi harapan bagi semua perempuan nelayan, pembudidaya, dan petambak garam di seluruh Indonesia. Tanpa memuliakan perempuan pada sektor tersebut, cita-cita Pembukaan UUD 1945 tidak akan mudah diwujudkan.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

Serangan Siber Israel di Pusat Pengembangan Nuklir Iran

Pada 12 April 2021, Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran/Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, mengkonfirmasi terjadi ledakan di bagian fasilitas pengayaan...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

ARTIKEL TERPOPULER

Kegiatan Di Bulan Suci Ramadhan Sesuai Pancasila

Indahnya bulan suci ramadhan tahun ini disambut suka cita oleh seluruh umat Islam dari Indonesia, luar negeri dan seluruh dunia setiap tahun. Dari hasil...

Belajar di Sekolah Kembali? Mari Kurangi Kekhawatiran Kita

Pemerintah Indonesia berencana membuka sekolah lagi di bulan Juli 2021. Ini kabar menggembirakan, mengingat bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari...

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.