Jumat, April 23, 2021

Pemberantasan Korupsi Harus Dibarengi Kesejahteraan Masyarakat

BPS: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Stagnan

Jakarta, 17/7 - Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini per Maret 2017 sebesar 0,393, relatif stagnan dibandingkan rasio gini pada...

Basofi Sudirman, Mantan Gubernur Jawa Timur, Tutup Usia

Surabaya, 7/8 - Mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Soedirman meninggal dunia di usia 77 tahun karena sakit di Rumah Sakit Medistra Jakarta hari Senin...

Ketimbang Gabung TPP, Pemerintah Sebaiknya Fokus Hadapi MEA

Pemerintah Joko Widodo diminta untuk lebih fokus menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ketimbang terburu-buru bergabung dengan Trans Pacific Partnership. Persiapan menghadapi MEA sudah sangat mendesak...

Tanggapi Kasus Acho, YLKI: Stop Kriminalisasi terhadap Konsumen

Jakarta, 6/8 - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta penghentian kriminalisasi terhadap konsumen yang menyampaikan keluhannya di media sosial. "Pasal...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Salah satu potret kemiskinan di Jakarta. Ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi selama setahun terakhir. (Andrey Gromico/The Geotimes)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2015 sedikit mengalami perbaikan. Indonesia naik dua poin di peringkat 15 regional dan 88 secara global. Perbaikan ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin gencar dilakukan, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Walau begitu, pemberantasan tindak pidana korupsi semestinya jangan hanya melulu dipandang dari aspek hukum, melainkan juga dampaknya kemudian yang diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari seberapa banyak koruptor yang berhasil dipenjara dan seberapa banyak kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Tetapi pemberantasan korupsi harus juga diukur dari seberapa baik mutu atau kualitas pelayanan publik dan seberapa sejahtera rakyat Indonesia,” kata Febri Hendri, Koordinator Divisi Investigasi dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut dia, walaupun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus meningkat setiap tahun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Jadi, pemberantasan korupsi menjadi tidak berarti bagi masyarakat. Sebab, peningkatan pemberantasan korupsi yang tidak dibarengi dengan adanya perbaikan lebih lanjut, dampaknya tetap tidak dirasakan oleh masyarakat, khususnya ekonomi rendah.

“Kerugian negara yang berhasil disita dan dikembalikan kepada negar kemudian digunakan untuk belanja negara nantinya demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, kita tahu pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat golongan tertentu, bukan kepada masyarakat miskin,” tutur Febri.

“Lain soal apabila peningkatan pemberantsan korupsi menjadikan adanya perubahan signifikan, terutama terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Artinya, masyarakat bisa mendapat pendidikan gratis, pelayanan kesehatan mudah dan murah. Jika demikian, pemberantasan korupsi memiliki manfaat bagi publik.”

Jika dilihat dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik, dari sisi pendapatan untuk tiga kelas masyarakat, yakni kelas atas memiliki jumlah sebanyak 20%, kelas menengah 40%, dan bawah 40%. Pada 2005 kelas bawah yang berjumlah 40% dari total keseluruhan mendapatkan manfaat ekonomi hanya sebesar 21%.

Pada 2013 manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat kelas bawah turun menjadi 16,9%. Berbanding jauh dengan kelas atas. Jika pada 2005 kelas atas mendapat manfaat ekonomi sebesar 40%, pada 2013 angkanya meningkat menjadi 49%.

Menurut Febri, korupsi yang terjadi di Indonesia dikarenakan negara dibajak oleh swasta. Pola pembangunan yang dikedepankan pemerintah sepenuhnya diperuntukkan hanya melayani kepentingan korporasi. Akibatnya, negara tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, Febri menambahkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memang meningkat. Namun demikian, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dan dijerat oleh penegak hukum. Itu terlihat berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang 2003 sampai 2014. Dalam laporan itu ada 442 temuan yang memiliki unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 43,8 triliun.

Selain itu, penemuan kerugian keuangan negara juga dilaporkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lembaga ini telah melakukan 3.072 audit investigatif selama 5 tahun (2011-2015). Badan ini juga menghitung ada kerugian negara sebesar Rp 16 triliun.

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.