Kinerja perekonomian yang semakin memburuk mengakibatkan terjadinya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK terjadi di beberapa sektor industri seperti tekstil, otomotif, ritel, tembakau, makanan dan minuman. Pemerintah perlu menanggapi serius persoalan tersebut untuk mencegah terjadinya PHK massal yang lebih besar lagi.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai mengatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis PHK. Ini tragedi. Namun, tragedi PHK ini tentu tidak berdiri sendiri. Faktor eksternal seperti kinerja ekonomi global juga cukup mempengruhi, sehingga imbasnya terjadi pada perekonomian nasional.
“Pemerintah hanya punya waktu tiga bulan untuk mencegah PHK massal. Jika dalam sisa waktu itu pemerintah tidak berupaya maksimal dan tidak ada perubahan, maka krisis PHK akan semakin bertambah. Bukan hanya itu, krisis PHK ini besar kemungkinan dapat menjadi krisis ekonomi,” kata Yoris ketika ditemui di Jakarta, Kamis (1/10).
Menurut Yoris, pemerintah perlu melakukan terobosan baru. Selain memperbaiki regulasi yang tepat untuk mendukung sektor industri, pemerintah juga harus konsisten dalam tataran pelaksanaannya. Paket kebijakan ekonomi jilid I yang dikeluarkan pemerintah tempo hari terbukti belum bisa memperbaiki keadaan. Karenanya, pada paket ekonomi jilid II yang lebih menyasar sektor riil, pemerintah harus konsisten menerapkan kebijakan tersebut.
Berdasarkan data KSPSI, hingga 30 September 2015 lebih dari 62 ribu buruh yang bekerja di 14 perusahaan yang berada dalam naungan KSPSI telah terkena PHK. Provinsi Jawa Timur menjadi yang paling banyak menyumbang PHK, yaitu mencapai 23 ribu orang. Kebanyakan status mereka adalah karyawan tetap dan rata-rata sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Adapun sektor industri rokok, tembakau, makanan dan minuman (RTMM) adalah yang terbanyak.
“Jumlah ini tentunya masih banyak lagi. Karena data ini baru dari satu serikat pekerja. Mungkin jika dihitung secara keseluruhan bisa mencapai 500-700 ribu. Bila ini tidak segera diatasi, hingga akhir tahun jumlahnya bisa mencapai 1 juta pekerja yang terkena PHK,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, jangan lagi pemerintah menjadikan buruh hanya sebagai alat atau objek politik. Sebab, pada akhirnya yang menjadi korban memburuknya politik dan ekonomi tetap buruh. Karenanya, kesejahteraan buruh semestinya menjadi perhatian, serta regulasi perlindungan untuk buruh juga sangat diperlukan.
“Selain itu, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga penting, agar para buruh Indonesia nantinya bisa bersaing. Apalagi, akhir tahun ini Masyarakat Ekonomi Asean mulai diberlakukan.”
