Jakarta, 8/8 – Pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI terkait kemudahan investasi sebelum peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI.
“Paket kebijakan baru akan diumumkan sebelum 17 Agustus 2017,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu tidak perlu dimasukkan dalam Pidato Kenegaraan oleh Presiden di depan sidang parlemen. “Pidato kenegaraan itu memuat hal-hal besar, ini cukup teknis saja,” ujsrnya.
Ia juga mengatakan 15 paket kebijakan ekonomi sebelumnya sudah jalan dan tetap berjalan.
Darmin menjelaskan paket kebijakan itu merupakan salah satu upaya menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017.
“Kita akan meluncurkan satu program besar untuk mempercepat pelaksnaan investasi. Semua persoalan perizinan di pusat dan daerah kita coba selesaikan dengan satu model, ya mungkin seminggu lagi kita umumkan. Itu dalam bentuk paket kebijakan ekonomi,” jelas Darmin.
Menurut dia, pekerjaan besar yang akan dilakukan pemerintah setelah itu adalah menurunkan porsi barang dalam larangan dan pembatasan (lartas).
“Kita akan turunkan barang-barang lartas dari 49 persen, mengarah ke 17 persen, itu pekerjaan besar, harus bertahap mungkin 20 persen dulu,” tuturnya.
Sementara itu mengenai utang pemerintah, Darmin menyatakan bahwa jumlah utang yang ada saat ini bukan hanya utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
“Saat ini utang pemerintah Rp3.600 triliun, saat Jokowi dilantik menjadi Presiden utang pemerintah sudah Rp2.700 triliun,” ungkapnya.
Ia menyebutkan bunga utang tersebut dalam tiga tahun mencapai Rp700 triliun, sehingga kalau tidak berbuat apa-apa jumlah utang menjadi Rp3.400 triliun.
“Sekarang tinggal pilih ada utang Rp3.600 triliun dengan pembangunan atau Rp3.400 tapi tidak ada pembangunan,” imbuhnya.
Ia menyebutkan posisi utang itu juga aman karena digunakan untuk kegiatan produktif yaitu pembangunan infrastruktur.
“Dari sisi rasio utang, kondisi saat ini juga aman karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia,” katanya.
(Sumber: Antara)