Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menagih komitmen pemerintah melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) pascapenandatangan di New York, AS, 25-27 September 2015, lalu.
Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia Muhamad Ilham Saenong mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung implementasi SDGs sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Sebab, jika implementasi SDGs di bawah Badan Pembangunan Nasional tidak akan berhasil, karena Bappenas lembaga teknis perencanaan pembangunan.
“Presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengawal SDGs,” kata Ilham di Jakarta, Jumat (9/10). Menurut Ilham, selama ini akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah masih rendah. Karena itu, komitmen kuat Presiden untuk itu sangat dibutuhkan.
Hamong Santono, Senior Program Officer untuk SDGs International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengatakan, dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, komitmen Presiden menjalankan SDGs dapat menjadi titik tolak untuk mengubah paradigma pembangunan. “Agar lebih fokus pada pemenuhan hak-hak dan martabat manusia, keberlanjutan bumi, mengharmoniskan kemajuan antara teknologi, ekonomi, sosial, dan alam, serta kemitraan antar pemangku kepentingan pembangunan di semua tingkatan,” kata Hamong.
Dia menambahkan, SDGs dapat digunakan sebagai kerangka kerja dan alat bantu bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memperkaya, mempertajam, mendorong dan mempercepat pencapaian Nawacita dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. “Pada sisi capaian target dan operasional, SDGs lebih lengkap dan detail dibandingkan Nawacita,” katanya.
Selain itu SDGs mempunyai peran strategis dalam tata pergaulan dan diplomasi internasional. Jika dilaksanakan dengan serius, Koalisi Masyarakat Sipil menilai SDGs dapat digunakan untuk menunjukkan komitmen politik Indonesia menjawab masalah global, seperti perlambatan ekonomi global dan kesenjangan antarnegara.
Hanya saja, tambah Hamong, tantangan pelaksanaan SDGs ini adalah kurangnya pemahaman pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, CSO, dan sektor swasta terkait posisi strategis serta relevansi SDGs dengan agenda pembangunan pemerintah. SDGs masih dipandang sebatas agenda internasional yang terpisah dengan pembangunan pemerintah.
“Ini menyebabkan rendahnya komitmen politik dan lemahnya inisiatif menggunakan SDGs sebagai kerangka kerja dan alat bantu untuk mengakselerasi pembangunan pemerintah,” katanya. Dengan kondisi itu, tanpa komitmen jelas Presiden, Hamong khawatir SDGs akan bernasib sama dengan program sebelumnya, Millineum Development Goals (MDGs).
Seperti halnya program MDGs, pemerintah hanya mengadopsi secara parsial, sektoral dan simtomatik dari tujuan, target, dan indikator MDGs. Perumusan indikator untuk pemenuhan target MDGs belum memenuhi kriteria inklusif dan partisipatif melibatkan masyarakat sipil. “Jika pola itu terulang, program SDGs akhirnya bersifat hanya dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk pemerintah,” ungkap Hamong.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Karena belajar dari pelaksanaan MDGs, pemerintah Indonesia tidak memiliki mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pihak yang dinilai berhasil maupun yang gagal dalam mencapai tujuan, target, dan indikator. Yang akhirnya berdampak pada rendahnya komitmen, motivas,i dan akuntabilitas kinerja percepatan MDGs.
Karena itu, Masyarakat Sipil mendorong Presiden membentuk Sekretariat Bersama sebagai model kerja yang bisa memastikan kesetaraan antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kerangka kebijakan, kelembagaan dan mekanisme akutabilitas pencapaian tujuan dan target SGDs.
