Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 untuk bidang kesehatan, salah satunya industri bahan baku obat. Dalam paket tersebut, asing dapat menguasai 100 persen investasi industri bahan baku obat di Indonesia.
Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Indra Munaswar mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid ke 10 itu tidak akan mengurangi harga obat di masyarakat. Sebab, bahan baku obat generik dan paten diimpor dari luar sehingga terkena bea masuk.
“Harga obat pasti tidak turun. Bahan baku obat paten dan generik itu impor dari luar negeri sehingga terkena bea masuk yang menyebabkan harga tinggi. Seharusnya pajak bea masuk dihilangkan agar harga obat turun. Ini kebutuhan rakyat, apalagi setelah berlakunya BPJS Kesehatan,” kata Indra ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (12/2).
Selain obat mahal karena impor, menurut dia, industri farmasi dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku obat dari pemerintah. Semestinya pemerintah memberi kemudahan kepada industri dalam negeri sehingga harga obat bisa turun.
“Industri dalam negeri harus diberi keleluasaan untuk mendapatkan bahan baku,” ujar Indra. Jika tidak, akan terjadi persaingan industri tidak sehat seperti saat ini. Seperti diketahui PT Kimia Farma Tbk, Indofarma, dan PT Biofarma saling bersaing dalam industri farmasi dalam negeri. Padahal tiga perusahaan tersebut milik badan usaha milik negara. Akibat persaingan untuk mencapai target laba, mereka lupa bahwa ada produk yang sejenis. Akhirnya untuk mencapai terget terjadi praktik suap-menyuap.
Indra menegaskan, tak ada jaminan harga obat turun jika investasi bahan baku obat dibuka 100 persen untuk asing. Contohnya, kata dia, banyaknya sapi impor tidak juga menurunkan harga daging di pasar. Memang, pemerintah menyatakan Rp 70 ribu per kilogram, tapi di pasar harga daging tetap Rp 120 ribu.
Harga daging saja pemerintah tidak bisa kontrol, apalagi dengan bahan baku obat. Dia menilai pemerintah tidak bisa kontrol harga di pasar karena tidak punya intelijen ekonomi. Padahal intelijen ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengontrol harga pangan, menganalisa, mencari mengumpulkan informasi, dan memandang suatu masalah ekonomi dari berbagai sudut pandang serta memberikan suatu peringatan.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 10 terkait dengan sektor investasi, yang mencakup revisi atau perubahan daftar negatif investasi (DNI). Peraturan tentang DNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan. Revisi ini dilakukan untuk membuka keran investasi yang lebih luas.
Dia menambahkan, paket ini juga mengatur soal bahan baku pembuatan obat yang selama ini dinilai mahal sehingga masyarakat menanggung beban besar dalam pembelian obat.
“Selama ini bahan dasar obat-obatan itu tidak bisa masuk. Kalaupun masuk itu ada batasannya,” kata Pramono. “Maka, dengan pengaturan ini, nantinya bahan dasar obat menjadi lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat.”
