Jumat, Maret 29, 2024

Proyek Kereta Cepat Dinilai Berpotensi KKN

Proyek Kereta Cepat Berpotensi KKN

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Presiden Joko Widodo (kiri) menandatangani prasasti disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan), Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan (kedua kiri), dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan), saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, khususnya daerah Jakarta dan Bandung ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kiri) menandatangani prasasti groundbreaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/1). ANTARA FOTO

Indonesian Resources Studies menilai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terdapat sejumlah catatan kontroversial, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), aspek bisnis, dan penggelembungan biaya proyek sehingga berpotensi korupsi.

“Proyek ini kontroversial, bahkan berpotensi KKN. Sudah sepantasnya pemerintah menghentikan sementara atau menghentikan sama sekali rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara di Jakarta, kemarin.

Dia mengkhawatirkan terjadi penggelembungan biaya proyek mengingat biaya kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 5,5 miliar untuk jarak 142,3 km atau sekitar US$ 38,65 juta/km. Padahal sejumlah proyek kereta cepat lain yang dibangun lebih murah, seperti Mumbai-Ahmadabad US$ 14 miliar untuk jarak 534 km atau US$ 26,22 juta/km.

Tak hanya itu, Marwan mengungkapkan pembangunan kereta cepat lebih didominasi oleh pertimbangan bisnis dibandingkan aspek ekonomi, politik sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bahkan dikhawatirkan proyek kereta cepat ditumpangi oleh berbagai kepentingan bisnis para pengusaha dan investor pengembang yang akan membangun sejumlah proyek properti di sepanjang jalur lintasan.

Marwan juga mengutip pernyataan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Daryono yang menyebutkan ada empat sumber gempa yang berdampak pada proyek kereta api cepat, yakni Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan zona subduksi lempeng Samudera Hindia. Empat sumber gempa itu dapat mengancam keselamatan para penumpang dan kelangsungan operasi kereta cepat.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk membuat kajian ulang secara komprehensif atas rencana pembangunan kereat api cepat dengan mematuhi hukum, tata cara pengambilan keputusan, dan sistem penyelenggaraan negara yang berlaku.

Marwan menegaskan pemerintah dituntut pula untuk menjadikan kepentingan negara dan rakyat sebagai pedoman utama dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan pembangunan infrastuktur. Bukan justru memenuhi kepentingan investor asing, para pengusaha properti, dan pemburu rente.

“Pemerintah dituntut untuk mengukur kemampuan ekonomi dan keuangan negara dibandingkan hanya mengejar ambisi yang tak terkendali, sambil mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa,” ujar Marwan.

Pakar transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, pemerintah harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Banyak aturan yang dilanggar karena kajian tidak mendalam.

“Kajian tiga bulan, izin tiga hari. Ini patut dipertanyakan karena kajiannya tidak dilakukan secara komprehensif. Jadi, prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian harus digunakan pemerintah,” ujar Yayat.

Dia menjelaskan pengembangan kereta cepat saat ini belum terintegrasi dengan rencana induk transportasi publik lokal di Jakarta dan Bandung. Karena itu, secepat apa pun kereta
itu tidak akan efektif jika tidak terintegrasi dengan sistem layanan transportasi lokal. “Nanti sampai Walini bagaimana tranportasi publiknya?” kata Yayat.

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.