Minggu, Mei 9, 2021

Sentra Penegakan Hukum Terpadu

AS Kecam Deportasi Warga Uighur, Tiongkok Balik Protes

Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah mengajukan protes kepada Amerika Serikat untuk kecaman atas deportasi sekelompok warga Uighur dari Thailand pekan lalu, saat televisi negara...

Bagaimana Kasus Perkosaan Terjadi Dalam Pernikahan

Kasus perkosaan dalam pernikahan terjadi di Denpasar, Bali. Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya memenjarakan suami pelaku pemerkosaan dalam pernikahan dengan masa kurungan 5 bulan karena...

Presiden: Memberantas Korupsi Jangan Hambat Pembangunan

Hari ini, Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke-55 di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi menjadi...

Ini 48 Capim KPK Yang Dinyatakan Lolos Tahap Tiga

Panitia Seleksi KPK sudah menetapkan 48 orang calon pimpinan yang telah lolos seleksi pembuatan makalah. Nantinya akan kembali dihadapkan pada seleksi profile assessment yang berlangsung...
Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.

Fadli Ramadhanil/Dokumen Pribadi
Fadli Ramadhanil/Dokumen Pribadi

Oleh Fadli Ramadhanil*

Instrumen hukum untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah direvisi. Untuk beberapa hal, hasil revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 patut diapresiasi. Sayang ada satu bagian penting yang terlupakan DPR dan pemerintah terkait penegakan hukum pemilihan kepala daerah.

Jika dikerucutkan ke hal yang lebih spesifik, penanganan pelanggaran pidana pada pilkada nanti masih merujuk ketentuan yang disalin ulang dari proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Padahal, ketika itu banyak pelanggaran pidana pemilu yang penanganannya sulit diketahui karena peran Sentra Gabungan Hukum Terpadu (Gakumdu) tidak efektif. Tanpa adanya evaluasi mendalam terhadap konsep ini, para pembentuk UU justru menyalin utuh desain tersebut ke dalam penanganan pelanggaran pidana dalam pemilihan kepala daerah nanti.

Ada beberapa persoalan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang dapat terulang pada penanganan laporan pelanggaran pidana pilkada nanti. Pertama, dalam penentuan apakah suatu laporan pelanggaran memenuhi kualifikasi tindak pidana atau tidak, pengawas pemilu harus berdebat panjang dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini diakui komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam evaluasi penanganan pelanggaran pemilu dan persiapan penyelenggaraan pilkada. Penyebabnya pemahaman yang berbeda terkait regulasi penegakan hukum pemilu antarlembaga (pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Perdebatan di tingkat pengawas pemilu dapat dinilai sebagai hal yang mubazir. Sebab, penentuan apakah laporan yang masuk ke Sentra Gakumdu dinilai sebagai pelanggaran atau tidak, otoritasnya ada di pengawas pemilu. Lagi pula, setelah pengawas pemilu menyatakan laporan yang masuk adalah pelanggaran pidana pemilu, maka laporan tersebut akan diteruskan ke Kepolisian.

Setelah laporan sampai di Kepolisian, proses pemeriksaan dimulai lagi dari awal. Memanggil pelapor dan saksi, menilai alat bukti, dan tindakan penyidikan lain. Ini proses yang sudah dilakukan pengawas pemilu di tingkat Sentra Gakumdu. Karena itu, kesalahpahaman terhadap penanganan pelanggaran ini mesti diluruskan.

Penunjukan orang dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk duduk di Sentra Gakumdu juga mesti diperbaiki. Melihat mandat UU Nomor 8 Tahun 2015, sinergi kerja antara pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan diatur dalam peraturan bersama tiga lembaga tersebut. Namun, yang terjadi selama ini penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang bertugas di Sentra Gakumdu cenderung berganti-ganti.

Inilah salah satu penyebab sinergitas kerja tiga lembaga di Sentra Gakumdu sulit terwujud. Dari sini pula kecenderungan kesalahpahaman dan perbedaan tafsir atas ketentuan pidana pemilu terjadi.

Untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal yang harus dibenahi adalah pengisian dan penempatan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang akan bertugas di Sentra Gakumdu.

Dalam peraturan bersama antara pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan, perlu diatur tegas bahwa selama tahapan pelaksanaan pilkada, penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan tak akan berganti-ganti hingga tahapan pilkada selesai. Ini untuk menghindari tumpang tindih pemahaman tentang pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan pilkada.

Kedua, penanganan pelanggaran pidana pemilu, seluruh administrasi pelaporan, penyidikan oleh Kepolisian, dan penuntutan oleh Kejaksaan, dilakukan di bawah “atap” yang sama, Sentra Gakumdu, yang sekretariatnya ada di pengawas pemilu

Gagasan ini harus didahului penunjukan penyidik oleh tiap institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) yang akan bertugas di Sentra Gakumdu. Kualifikasi penyidik harus ditentukan dari awal. Lebih penting lagi, orang yang ditunjuk adalah yang akan terus menggawangi penegakan hukum selama tahapan pilkada. Setidaknya tahapan pilkada akan berlangsung enam bulan.

Langkah ini akan memacu efektivitas dan sinergitas tiga lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum pidana pada pilkada. Kuncinya pada pembaruan peraturan bersama antartiga lembaga ini. Jika mau lebih maju, pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran pidana yang diperbarui ini bisa dimasukkan dalam peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran pilkada.

Jika “wajah baru” Sentra Gakumdu ini berhasil ditampilkan, pembenahan proses penegakan hukum dalam pemilu setidaknya mulai memperlihatkan titik terang. Namun, jika terjadi sebaliknya, masa depan penegakan hukum pemilu di Indonesia makin sulit diharapkan.

*Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Avatar
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Albino: Mistik dan Ide Kuno

Pada tahun 2018, National Geographic mengeluarkan laporan yang menyuarakan adanya sikap diskriminasi terhadap Albinisme. Sejatinya, Albino merupakan sebutan kepada orang-orang yang memiliki perbedaan genetik...

Mudik: Tradisi Nasional Indonesia

Aktivitas masyarakat di Indonesia yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan selain menjalankan puasa adalah melakukan perjalanan mudik dan kemudian berlebaran di kampung halaman. Puasa...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.