Sabtu, Mei 25, 2024

Program Sejuta Rumah Terkendala Lahan

Ilustrasi. Permintaan rumah murah sangat tinggi tapi suplai pembangunan rumah sangat kecul. ANTARA FOTO
Ilustrasi. Permintaan rumah murah sangat tinggi tapi suplai pembangunan rumah sangat kecul. ANTARA FOTO

Pemerintah melalui programnya yang akan membangun sejuta rumah dalam kurun waktu lima tahun disebut berpotensi tidak terealisasi. Sebab, pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah itu bakal mengalami kendala, terutama oleh masalah lahan.

Presiden Direktur PT Bina Karya Abadi, Budianto Halim, mengatakan Pemerintah akan kesulitan mencapai target yang ditetapkannya pada Program Sejuta Rumah. Sebab, saat ini sulit menemukan lahan strategis untuk dijadikan perumahan bagi masyarakat. Tak hanya itu, bahkan untuk pembebasan lahan harganya kini sudah terlalu mahal.

“Kami pesimistis terhadap rencana pemerintah dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah untuk lima tahun ke depan. Karena harga tanah di Pulau Jawa saat ini sudah terlalu mahal,” kata Budianto di Jakarta, Selasa (14/7).

Dia menjelaskan, pemerintah yang mematok harga sebesar Rp 125 juta per unit pada Program Sejuta Rumah itu disebutnya terlalu murah untuk ukuran harga rumah di Pulau Jawa. Sebab, pengembang akan sulit mendapatkan lahan untuk dijadikan perumahan dengan seharga Rp 1 juta per meter persegi.

Budianto mengakui, program pemerintah ini memang sangat dibutuhkan dan tentunya menguntungkan masyarakat. Selain harganya murah, masyarakat yang membelinya dikenakan bunga rendah hanya sebesar 5% dan uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang hanya 1%.

Namun, lanjut dia, lain halnya bagi pengembang, yang justru akan kesulitan. Pertimbangannya karena harga jual rumah dan harga lahan yang dibebaskan tidak sebanding. Karena itu, akan sulit bagi pengembang nantinya menentukan harga keekonomiannya.

“Program tersebut relatif tidak berpihak kepada pengembang. Jika harga jual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Rp125 juta/unit, maka akan sulit bagi pengembang untuk menemukan angka keekonomiannya,” tutur Budianto.
“Apalagi pemerintah telah melarang lahan pertanian, seperti sawah diubah peruntukannya menjadi perumahan.”

Mengantisipasi hal ini, kata Budianto, pemerintah sebaiknya mengedepankan pembangunan rumah susun, ketimbang rumah tapak. Karena harga tanah Rp 2 juta per meter persegi untuk rumah susun masih berada dalam harga keekonomian pengembang.

“Nanti kami akan menjualnya Rp8 juta per meter persegi, karena bangunan bertingkat itu biaya lebih mahal,“ ujarnya.

Adapun untuk menyerap konsumen masyarakat berpenghasilan rendah, saat ini pengembang lebih fokus menyasar pasar di luar Pulau Jawa, karena harga jual tanahnya saat ini masih terbilang rendah.

“Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang, bagaimana caranya pemerintah memobilisasi konsentrasi penduduk untuk ke luar Jawa,” katanya. [*]

Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.