Pemerintah pusat akan mengambil alih proyek pembangunan infrastruktur Light Rail Transport (LRT) di Jabodetabek. Sebab, saat ini proyek tersebut masih terkendala beberapa problem. Karena itu, pengambilalihan dilakukan pemerintah agar proyek tersebut bisa cepat selesai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan untuk mempercepat proses realisasi proyek tersebut, maka pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden untuk proyek pembangunan LRT. Dan pemerintah dipastikan tutrut serta dalam pembangunan proyek tersebut.
“Pembangunan LRT pada tahap pertama akan dibangun Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian tahap selanjutnya dibangun oleh Adhi Karya yang tadinya mau ambil inisiatif sendiri membangun tanpa biaya pemerintah. Tapi, setelah dibahas oleh pemerintah, itu tidak mungkin. Karenanya, pemerintah akan terlibat,” kata Sofyan di Jakarta.
Dia menjelaskan, agar proses pembangunnannya cepat, dalam praktiknya nanti Pemerintah Pusat akan menalangi terlebih dahulu biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Adhi Karya. Biaya tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setelah pembangunannya rampung, Pemprov DKI bisa mengambil alih dan membelinya sesuai hasil penilaian yang wajar. Kedua, untuk PT Adhi Karya diminta agar segera membangun terlebih dahulu, nanti dananya dari Kementerian Perhubungan,” tuturnya.
Sofjan mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap sebagian pembangunan LRT di Jabodetabek sudah bisa selesai pada 2018. Nantinya, jika proyek pembangunan LRT Jabotabek selesai, maka harapannya nanti hal yang sama juga bisa dilakukan di beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia.
Sementara Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, mengatakan proyek pembangunan LRT di wilayah Jabodetabek akan tetap jalan. Dari semula ada tujuh ruas di dalam wilayah DKI Jakarta yang diproyeksikan, namun dua ruas terlebih dahulu yang akan dibangun.
“Yang pertama dibangun wilayah Barat-Timur dan Utara-Selatan. Karena ini memenuhi aspek intermoda integrity, sehingga nyambung dengan Komuter Line, halte busway dan stasiun MRT,” kata Jonan.
“Sementara ruas di luar DKI Jakarta yang diusulkan Adhi Karya juga akan dibangun. Ini akan dibeli dengan APBN pada harga yang pantas dan operatornya, bukan pembangunan prasarana. Operatornya akan ditenderkan, lelang terbuka apakah Adhi Karya atau yang lain yang dianggap kompeten.” [*]
