Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember nanti berlangsung sesuai jadwal.
“Kita siap kok. Pengamanan siap,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Menteri Tjahjo mengatakan meski anggaran pengamanan masih kurang, namun Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu siap menyelenggarakan pilkada.
“Faktor keamanan mari kita jaga bersama, anggaran kan bisa dibicarakan,” kata Tjahjo.
Ia menambahkan bahwa kunci sukses pilkada ada pada KPU dan Bawaslu. “Saya kira kuncinya di KPU dan Bawaslu. Kami mengapresiasi DPR karena teliti. Kami anggap positif seluruh masukan kritis dari DPR,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Menteri Keuangan perihal kekurangan dana pengamanan.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat lalu.
“Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) sudah menyampaikan dan melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden (Joko Widodo). Hari ini kami juga menerbitkan surat kepada Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjatno dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk memberikan solusi terkait hal itu,” kata Reydonnyzar.
Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti kepada DPR, biaya pengamanan pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar.
Sedangkan dana pengamanan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 269 daerah tersedia Rp645 miliar untuk kepolisian, kejaksaan dan aparatur setempat.
“Solusi untuk kekurangan dana pengamanan itu nanti akan ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas,” katanya.
Dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi II DPR RI, Kapolri Badrodin menjelaskan pentingnya pengamanan polisi dalam pilkada serentak untuk pertama kalinya.
“Terkait pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita (Polri) sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah,” katanya.
Kapolri mengatakan pemetaan masing-masing wilayah rawan itu meliputi kelengkapan perangkat penyelenggara, sejarah konflik pemilu, konflik partai politik, potensi konflik oleh calon yang akan maju, karakter masyarakat, dan potensi konflik di masing-masing wilayah. (Antara)
