
Malaysia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar persidangan untuk mengadili para pihak, yang diduga menembak jatuh pesawat sipil di kawasan timur Ukraina pada tahun lalu, meski Rusia membantah tuduhan itu.
Penerbangan Malaysia Airlines MH17 itu ditembak jatuh pada Juli tahun lalu, dengan 298 penumpang, dan dua-pertiga dari mereka warga negara Belanda. Pesawat itu jatuh di kawasan yang dikuasai pemberontak dukungan Rusia.
Ukraina dan negara Barat menuduh pemberontak menembak pesawat itu dengan peluru kendali buatan Rusia, sementara Rusia membantah tuduhan memasok pemberontak dengan peluru kendali anti-pesawat SA-11 Buk.
“Malaysia mengatakan kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB pagi ini tentang niat mengajukan resolusi terkait pesawat MH17,” kata Dubes Selandia Baru untuk PBB Gerard van Bohemen, Presiden Dewan Keamanan untuk bulan Juli, Kamis kemarin.
“Mereka sedang mencari mekanisme untuk menggunakan aspek pidana dalam kaitan jatuhnya pesawat,” kata dia, menambahkan bahwa itu adalah usulan bersama dengan Malaysia, Australia, Belanda, Belgia dan Ukraina.
Seorang diplomat, yang tak ingin dsebutkan identitasnya mengatakan Rusia menyebut proposal itu sebagai prematur dan percaya dewan harus menunggu hasil investigasi lainnya. Misi Rusia di PBB menolak berkomentar mengenai proposal tersebut.
Rusia adalah anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto di antara 15-anggota lainnya. Hak yang juga dimiliki oleh Perancis, Inggris, Cina dan Amerika Serikat, sehingga Rusia bisa saja memveto proposal itu jika diajukan pemungutan suara.
Belanda telah memimpin misi berbagai negara untuk menyelidiki kecelakaan itu. Malaysia, Australia, Belgia dan Ukraina juga merupakan bagian dari penyelidikan bersama. Para peneliti Rusia juga telah menyelidiki kejadian nahas tersebut.
“Saya menduga isu ini akan menjadi materi sensitif konsultasi dalam beberapa bulan ke depan,” kata van Bohemen kepada wartawan. Dia mengatakan Malaysia belum mengedarkan naskah resolusi. (Antara/Reuters)