Keberadaan Go-Jek hingga kini masih dianggap ilegal. Pasalnya, pemanfaatan sepeda motor untuk angkutan umum dilarang pemerintah sesuai Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum tahun 2003.
Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan Go-Jek dapat beroperasi secara legal jika perusahaan tersebut fokus kepada penyediaan jasa angkutan barang bagi masyarakat.
“Kalau fokusnya ke penyedia jasa angkutan barang memang diperbolehkan sesuai isi Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan tahun 2014,” kata Edi di Jakarta, Selasa [7/7].
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis diantaranya muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi, tinggi muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi dan barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
Menurut Edi, hingga kini sepeda motor bukanlah salah satu jenis angkutan umum yang diperbolehkan pemerintah. Sebab, selain bukan kendaraan wajib uji, faktor keselamatan hingga kini juga belum ada dalam perundang-undangan.
“Harusnya dengan adanya layanan Go-Jek pemerintah harus bisa bercermin agar bisa menciptakan angkutan umum yang resmi, nyaman, dan legal,” kata Edi.
Azas Tigor Nainggolan, Pengamat Transportasi Publik mengatakan, perusahaan Go-Jek bisa saja beroperasi asalkan pemerintah mengubah regulasi saaat ini. Jika tidak terjadi pelanggaran hukum.
“Pemerintah harus mengubah regulasi terlebih dahulu sehingga Go-Jek bisa beroperasi di Jakarta atau nasional. Bahkan dengan hadirnya Go-Jek pemerintah dinilai tidak mampu menyiapkan transportasi publik yang memadai untuk masyarakat,” kata Asaz.[*]
