Api, amarah, dan kerusuhan—itulah yang melanda Prancis sepanjang akhir pekan. Kendaraan-kendaraan dibakar, kantor-kantor pemerintah dirusak, dan pertokoan dijarah. Ini adalah kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, apa pemicunya? Para pelajar Prancis sebenarnya telah berunjuk rasa selama beberapa waktu terakhir, menuntut penambahan jumlah tenaga pengajar serta anggaran pendidikan yang lebih baik. Pada hari Sabtu, mereka bergabung dengan elemen lain seperti serikat pekerja dan kelompok “rompi kuning” (gilets jaunes). Gerakan rompi kuning merupakan gerakan akar rumput yang bermula pada tahun 2018 untuk menentang kenaikan pajak Presiden Macron.
Sekitar 500.000 demonstran turun ke jalan. Mereka tersebar di Paris, Strasbourg, Nantes, hingga Lyon. Di sisi lain, sekitar 60.000 petugas kepolisian diterjunkan dengan perlengkapan antihuru-hara lengkap. Pada awalnya, polisi mampu memukul mundur massa menggunakan gas air mata dan pentungan guna mengendalikan situasi.
Seiring berjalannya hari, situasi kian tak terkendali. Jumlah pengunjuk rasa di lapangan membeludak, ditambah dengan hadirnya sejumlah perusuh bertopeng. Suasana pun berubah menjadi histeria massal.
Mari kita lihat terlebih dahulu situasi di Paris. Sejumlah kendaraan dibakar oleh para demonstran—salah satunya adalah sebuah ambulans. Kelompok rompi kuning juga menegaskan keberadaan mereka: mereka merusak sebuah monumen di Place de la République, alun-alun publik ikonik di Paris, dan menyematkan rompi kuning pada patung yang berada di bagian tengahnya.
Setelah itu, aksi penjarahan mulai meluas. Seperti yang telah disebutkan, para pemuda bertopeng turun ke jalanan. Mereka merusak atau menjarah sedikitnya 1.500 toko di seantero Prancis, termasuk gerai-gerai ternama seperti Apple, Hermès, dan Louis Vuitton. Para penjarah memecahkan etalase kaca, membawa kabur barang-barang senilai ribuan dolar, lalu melarikan diri.
Saat malam tiba, peristiwa ini mengarah ke eskalasi yang lebih berbahaya. Para perusuh mulai menyasar gedung-gedung pemerintahan, dengan dua insiden yang paling menyita perhatian.
Pertama, kantor dinas pariwisata di kota Lyon yang dibakar habis oleh perusuh. Serangan lainnya terjadi di Limoges, sebuah kota di Prancis bagian tengah. Di sana, perusuh membakar balai kota bersejarah berusia 140 tahun yang sempat bertahan melewati dua perang dunia. Namun pada Sabtu malam itu, bangunan tersebut terbakar hebat hingga pagi.
Hanya sayap barat gedung yang berhasil selamat; sisanya hancur tak bersisa. Sejarah panjang selama 140 tahun lenyap seketika. Begitulah hari Sabtu berakhir di seluruh penjuru Prancis: diwarnai kekerasan, bentrokan, dan kerusuhan.
Dibandingkan hari Sabtu, situasi pada hari Minggu cenderung lebih tenang. Sejak pagi, otoritas setempat mulai menggelar operasi pembersihan. Saat itulah tingkat kerusakan yang sebenarnya mulai terlihat jelas: jalanan dipenuhi puing-puing, bangkai kendaraan hangus terbakar, monumen-monumen dirusak, dan toko-toko kosong dijarah. Sejumlah kota besar tampak menyerupai zona perang.
Namun pada Minggu petang, gelombang kekerasan baru kembali meletus dan berpusat di Paris. Para demonstran menyalakan api di sekitar Place de la République. Kendati demikian, jumlah massa kali ini lebih sedikit—sekitar 200.000 orang, dibandingkan setengah juta massa pada hari Sabtu. Pihak kepolisian pun merespons dengan tindakan yang jauh lebih tegas.
Sebagai catatan, unjuk rasa bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Prancis—begitu pula dengan unjuk rasa yang berujung ricuh. Negara ini berdiri di atas sejarah pergolakan publik; pergolakan sipil maupun bentrokan bukanlah fenomena baru di sana.
Sikap apatis khas warga Prancis pun tampak di tengah kekacauan akhir pekan lalu: sepasang kekasih terlihat santai menyesap minuman di tengah kerusuhan, sementara seorang pria di Paris tetap memainkan alat musik bagpipe meski dikelilingi oleh para perusuh.
Lantas, bagaimana semua ini bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya? Menteri Dalam Negeri Prancis telah menyatakan bertanggung jawab secara terbuka dan mengakui bahwa pihak kepolisian kehilangan kendali atas situasi tersebut. Ia sempat mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron, tetapi tawaran tersebut ditolak.
Bagi sang presiden, ini adalah posisi yang sangat pelik. Prancis akan menggelar pemilihan umum presiden pada April 2027, yang berarti Macron kini berada di pengujung masa jabatannya. Banyak pengamat menilai situasi ini menjadi salah satu pemicu kerusuhan: para demonstran merasakan adanya kekosongan kekuasaan (power vacuum), menyadari kekuasaan sepuluh tahun sang presiden segera berakhir, dan memanfaatkan instabilitas politik yang ada.
Kemarin, Macron akhirnya bersikap tegas. Ia berjanji akan menuntut para perusuh mengganti seluruh kerugian dan menuduh mereka berupaya menggulingkan Republik Prancis:
“Toko-toko dijarah; fasilitas umum, pertokoan, dan balai kota diserang hingga sebagian hancur. Ratusan personel polisi serta gendarmeri terluka. Melihat pemandangan ini, kita semua tentu bertanya-tanya: ‘Apa yang ada di benak mereka? Bagaimana mungkin warga Prancis memperlakukan Prancis seperti ini?’
Siapa pun yang merusak properti wajib membayar ganti rugi. Mereka yang menjarah wajib mengganti kerugian. Dan mereka yang berupaya meruntuhkan republik ini akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.”
Meskipun Macron menjanjikan pertanggungjawaban hukum, ia tidak berada di tempat untuk mengawasinya secara langsung. Ia memulai tur perpisahan diplomatik ke kawasan Teluk, mengunjungi Kuwait dan Uni Emirat Arab, dengan agenda lanjutan ke Bahrain dan Qatar.
Sementara itu di dalam negeri, pemerintahannya tengah dilanda krisis. Perdana Menteri pilihan Macron, Sébastien Lecornu, menuding kelompok radikal sayap kiri ekstrem sebagai biang keladi kekerasan akhir pekan ini. Ia juga telah menginstruksikan beberapa kota untuk memberlakukan jam malam parsial guna meredam aksi massa serta mencegah penjarahan susulan.
Di sisi oposisi, situasi ini menciptakan dilema politik tersendiri—terutama bagi partai sayap kanan National Rally yang dipimpin oleh Marine Le Pen. Sebagai tokoh yang diunggulkan dalam bursa pemilihan presiden tahun depan, ia dihadapkan pada dua pilihan sulit: memanfaatkan kemarahan publik terhadap rezim, atau menegaskan komitmen partainya terhadap penegakan hukum dan ketertiban umum.
Ia menyinggung dilema tersebut kemarin:
“Sebagaimana yang kita semua ketahui, kekerasan bukanlah sebuah opini. Perusakan bukanlah bentuk ekspresi. Dan kekacauan tidak dapat dijadikan visi bagi masa depan Prancis. Dalam enam bulan ke depan, rakyat Prancis akan memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda: jalan ketegasan, pemulihan keamanan, kedaulatan, serta demokrasi yang bermartabat. Inilah komitmen yang saya tawarkan. Yakinlah, bagi Prancis, ini akan menjadi jalan harapan—sebuah jalan menuju kebangkitan.”
Lantas, apa perkembangan berikutnya yang perlu diantisipasi? Setidaknya ada tiga fokus utama. Pertama, tindakan hukum tegas. Lebih dari 2.000 orang telah diamankan sejauh ini, dengan sekitar 80% di antaranya diperkirakan akan menghadapi tuntutan pidana peradilan. Kedua, upaya rekonstruksi fisik. Kota-kota besar mengalami kerusakan parah layaknya medan pertempuran, dan berbagai toko ikonik luluh lantak. Presiden Macron telah berjanji mengucurkan bantuan perbaikan bagi unit usaha terdampak, kendati skema dan tenggat waktunya belum diperinci. Ketiga, potensi aksi susulan. Kendati kerusuhan berskala besar sempat mereda hari ini, massa pengunjuk rasa sempat memblokade jalur akses menuju Museum Louvre di Paris. Menyusul seruan aksi nasional lanjutan dari kelompok rompi kuning untuk Sabtu mendatang, kepolisian kemungkinan besar akan bersiap dengan langkah pengamanan yang jauh lebih represif.
Dapat dipastikan bahwa gelombang perlawanan ini belum berakhir. Langkah ke depan akan sangat ditentukan oleh respons aparat: penindakan yang kelewat keras berisiko memperlebar jarak dengan publik, sementara pembiaran justru akan memicu anarki meluas. Ini menjadi babak penutup yang sangat menguji kepemimpinan Emmanuel Macron.
Prancis tengah bergejolak: massa tumpah ruah ke jalanan, gedung-gedung dijarah, dan kobaran api belum padam. Lalu bagaimana dengan warga Prancis? Mereka hanya berujar santai, “C’est la vie”—begitulah hidup. Sebab, ketika dunia luar memandangnya sebagai bencana kekacauan total, bagi publik Prancis, peristiwa semacam ini hanyalah hari biasa yang terulang kembali. Revolusi boleh saja berjalan, tetapi menikmati anggur tetap tak boleh terlewatkan.
