Sabtu itu, 29 November 2025, di podium Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan visi tentang pentingnya sosok yang mampu “menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.” Kata-kata itu terdengar indah, bahkan mulia. Namun, membuat kita bertanya: apakah ini sungguh jembatan kokoh menuju kebijakan berbasis kebenaran, atau sekadar jembatan rapuh yang hanya melayani kepentingan oligarki?
Fenomena gelar kehormatan bagi politisi sering kali lebih menyerupai kosmetik kekuasaan ketimbang substansi intelektual. Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital (1986) menjelaskan konsep “modal simbolik,” yakni bagaimana status akademik dapat dikonversi dari kekuasaan politik, bukan dari akumulasi pengetahuan. Gelar profesor kehormatan atau doktor honoris causa, dalam praktiknya, kerap menjadi alat legitimasi, bukan refleksi dari kerja intelektual.
Di titik ini, kita terjebak dalam Appeal to Prestige Fallacy: masyarakat tergoda untuk percaya bahwa kebijakan seorang politisi bergelar profesor otomatis lebih rasional dan ilmiah. Padahal, Albert Bandura dalam Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves (2015) menunjukkan bagaimana manusia bisa membenarkan tindakan salah melalui mekanisme pelepasan diri psikologis (disengagement). Gelar akademik bagi elit politik berpotensi menjadi justifikasi kognitif untuk keputusan transaksional yang merugikan rakyat.
Indikator sejati integrasi ilmu bukanlah panjangnya deretan huruf di belakang nama pejabat, melainkan keberanian menggunakan data riset yang “tidak nyaman” untuk merevisi kebijakan populis. Namun, jarang sekali kita mendengar politisi berkata, “Maaf, janji kampanye saya keliru, dan harus dibatalkan demi keselamatan bangsa.” Yang lebih sering terjadi adalah cherry-picking data demi membenarkan keputusan yang sudah diketok. Inilah pelacuran intelektual yang menyedihkan.
Ilmu tersandera populisme politik
Plato dalam Gorgias (380 SM) pernah mengibaratkan politisi sebagai pembuat kue manis yang menawarkan kenikmatan instan, sementara ilmuwan atau dokter menawarkan obat pahit yang menyembuhkan. Analogi ini terasa relevan di Indonesia: rakyat menginginkan subsidi BBM, sementara ilmu ekonomi lingkungan dan klimatologi menyarankan pajak karbon. Di sinilah terjadi Wishful Thinking Fallacy—asumsi naif bahwa politik dan ilmu bisa bersinergi tanpa resistensi.
Jonathan Haidt dalam The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (2012) menegaskan bahwa intuisi moral dan sentimen kelompok jauh lebih kuat menggerakkan politik dibanding fakta objektif. Di tengah literasi publik yang masih rendah—tercermin dari skor PISA Indonesia yang stagnan di papan bawah—jembatan ilmu-politik mudah runtuh.
Lebih berbahaya lagi, muncul ancaman oligarki pengetahuan. Miranda Fricker dalam Epistemic Injustice (2007) menyebutnya sebagai ketidakadilan epistemik: rakyat kecil tidak diberi akses untuk memahami alasan kebijakan, hanya diminta percaya karena “pejabat itu profesor.” Ini adalah bentuk pembodohan halus yang mematikan daya kritis.
Kesalahan fatal terjadi ketika kita menganggap satu tokoh pintar cukup untuk menyelamatkan bangsa. False Equivalence Fallacy membuat kita percaya bahwa kehadiran seorang profesor di pucuk kekuasaan otomatis menjamin kebijakan yang benar. Padahal, satu orang jenius tidak akan menyelamatkan bangsa yang malas membaca. Ia justru berpotensi menjadi tiran intelektual yang merasa paling tahu. Jembatan ilmu seharusnya tidak berhenti di istana, melainkan menembus pasar becek, desa tertinggal, dan ruang kelas sederhana.
Teknokrasi tanpa jiwa
Bahaya lain yang menghantui adalah Slippery Slope menuju teknokrasi tanpa akuntabilitas. Irving Janis dalam Victims of Groupthink (1972) menjelaskan bagaimana ilmuwan yang masuk terlalu dalam ke lingkaran kekuasaan cenderung kehilangan nalar kritis demi menjaga keharmonisan kelompok. Mereka berubah fungsi: bukan lagi penjaga kebenaran, melainkan teknisi yang memberi stempel legitimasi bagi penguasa.
Michel Foucault dalam Power/Knowledge (1980) mengingatkan bahwa kuasa dan pengetahuan tak terpisahkan. Namun, dalam demokrasi prosedural seperti Indonesia, sains berisiko dipakai sebagai alat gaslighting: “Saya profesor, keputusan ini ilmiah!” Kalimat semacam itu adalah kekerasan simbolik yang membungkam ruang dialog.
Kita tidak membutuhkan “Raja-Filsuf” ala Plato. Yang kita butuhkan adalah ekosistem di mana sains menjadi mitra kritis, berani mengingatkan, bukan sekadar bawahan yang mengangguk. Tanpa mekanisme checks and balances, teknokrasi bisa menjadi tirani baru—tirani yang lebih sulit dilawan karena dibungkus dalil ilmiah.
Menuju jembatan partisipatif
Meski demikian, refleksi ini tidak berhenti pada pesimisme. Gagasan Puan Maharani, terlepas dari motif politiknya, adalah undangan untuk membangun sistem penjembatanan yang lebih sehat. Bukan sekadar tokoh penjembatan, melainkan sistem yang melembagakan integrasi ilmu dan politik.
Langkah konkret bisa dimulai dari:
Pelembagaan dissenting opinion ilmiah. Setiap kebijakan publik harus disertai naskah akademik yang jujur, termasuk pandangan berbeda dari pakar independen. Ini melatih publik melihat sains sebagai dialektika, bukan dogma.
Majelis warga berbasis sains. Model citizens’ assembly yang diterapkan di negara maju dapat diadopsi. Warga biasa, dipilih acak, berdiskusi bersama ilmuwan netral sebelum mengambil keputusan. Cara ini mendemokratisasi ilmu dan mengatasi jurang epistemik.
Moratorium gelar kehormatan bagi pejabat aktif. Kampus harus berani menghentikan pemberian gelar kehormatan kepada pejabat yang sedang berkuasa. Biarkan sejarah menilai karya mereka setelah purna tugas.
Menjembatani politik dan ilmu bukanlah soal jubah toga di panggung megah. Jembatan sejati adalah kerendahan hati kekuasaan untuk menundukkan ego, mendengarkan data yang menyakitkan, dan berani mengambil jalan terjal demi masa depan.
Gelar kehormatan bukanlah jaminan integritas, ilmu bukanlah kosmetik kekuasaan, dan jembatan politik-ilmu tidak boleh berhenti di ruang elit. Ia harus dibangun bersama rakyat, di atas puing-puing ketidakpercayaan publik. Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan tirani baru—tirani yang bersembunyi di balik toga akademik.
