Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia poros maritim dunia merupakan suatu keniscayaan yang bisa dilakukan. Namun demikian, pada praktiknya langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia ke arah tersebut masih setengah hati.
Analis militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia, pemerintah harus memiliki visi dan misi baru, terutama pada sistem pertahanan dan keamanan Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan.
“Dalam kondisi saat ini dan ke depan, isu-isu terkait keamanan maritim merupakan isu utama dan penting. Jadi, jika pemerintah tidak fokus mengedepankan sistem pertahanan dan keamanan laut, mustahil Indonesia bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi poros maritim dunia,” kata Connie ketika ditemui di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurut dia, patriotisme merupakan langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung cita-cita menjadikan Indonesia negara poros maritim dunia. Tidak hanya meningkatkan peran militer di perbatasan, tapi juga mendorong peran serta masyarakat di wilayah perbatasan untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan untuk menjaga wilayah-wilayah teritorial Indonesia.
Connie mengungkapkan keinginan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang, yakni membangun kekuatan militer untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di wilayah regional atau Asia Tenggara, tidak akan terwujud. Pasalnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) terlalu mendominasi dengan mengambil zona teritorial laut strategis Indonesia. Akibatnya, wilayah perairan laut Indonesia hingga kini belum maksimal terjaga kedaulatannya.
“Bagaimana bisa berdaulat di laut, semua wilayah teritorial strategis telah diambil Bakamla. Itu mulai dari zona ekonomi eksklusif, perikanan, migrasi, benda cagar budaya, pelayaran, sumber daya alam, kepabeanan, perairan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Semua diambil alih Bakamla,” papar Connie.
“Terlalu mendominasinya Bakamla membuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut demikian terbatas untuk menjaga wilayah perairan laut Indonesia. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan cita-cita poros maritim.”
Karena itu, dia mengingatkan, jika ingin mendorong Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, seharusnya pemerintah konsisten. Yakni, melihat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki identitas dan menjunjung kemakmuran untuk masa depan yang ditunjukkan dengan baik dalam mengelola samudera dan dirgantara.
“Pemerintah mesti memperhatikan pengawasan dan pengelolaan sumber daya laut dan udara. Bagaimana merancang dan menetapkan ruang laut dan udara untuk kepentingan poros maritim dunia, sehingga hal tersebut bisa berdampak positif pada pembangunan dan konektivitas ekonomi dalam negeri,” ujar Connie.
