Banyak metode untuk mendorong seseorang agar bisa populer, bisa dicintai, dan didukung untuk menjadi pemimpin. Namun, tidak semua metode sesuai dengan situasi dan kondisi. Salah memilih metode, alih-alih meraih hasil positif, malah sebaliknya menghasilkan hasil negatif.
Dukungan publik terhadap Basuki Tjahaja Purnama untuk memperpanjang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menurut saya, tidak semuanya sesuai dengan situasi dan kondisi Jakarta khususnya, dan kondisi Indonesia pada umumnya.
Di antara yang tidak sesuai itu, pertama metode atau cara yang ditempuh dengan menggalang sentimen etnis. Kita mafhum, banyak warga etnis Tionghoa yang merasa bangga dengan tampilnya Basuki sebagai salah satu pemimpin yang penting di negeri ini. Namun, saat kebanggaan itu diekspresikan dalam bentuk kegiatan yang bisa dikategorikan kampanye dengan menonjolkan sentimen etnis Tionghoa, maka bukannya membantu, malah bisa merepotkan posisi Basuki.
Kita masih ingat, saat pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli pada Pilkada DKI Jakarta periode lalu mengusung sentimen etnis Betawi, hasilnya malah negatif. Sebab, menurut survei, ternyata etnis Betawi sudah tidak lagi mayoritas di DKI Jakarta. Selain itu, mengusung etnisitas di era sekarang sudah bukan waktunya lagi.
Kedua, cara yang juga negatif untuk popularitas dan elektabilitas Basuki adalah kegiatan atau pernyataan dukungan terhadap dirinya dengan menggunakan sentimen agama. Sebagai contoh, kita banyak menyaksikan “testimoni” tokoh agama mengenai kepemimpinan Basuki di tempat ibadah yang rekamannya tersebar di media sosial.
Seperti sentimen etnis, sentimen agama sudah tidak relevan dijadikan bahan kampanye. Tentu, para tokoh agama itu bukan bermaksud kampanye. Mereka hanya memberikan kesaksian, mungkin untuk menambah keyakinan/keimanan bahwa jika Tuhan sudah berkehendak, apa pun bisa terjadi, termasuk Basuki menjadi pemimpin. Bahkan, di antara kesaksian yang beredar di sosial media, ada di antaranya yang memprediksi Basuki sudah dikehendaki Tuhan akan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Menurut ketentuan perundang-undangan, testimoni-testimoni itu juga tentu tidak memenuhi kriteria sebagai kampanye, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam kegiatan kampanye. Meskipun demikian, di mata publik, testimoni-testimoni itu bisa dipersepsi sebagai bentuk soft kampanye yang dilakukan di luar kegiatan kampanye formal. Persepsi inilah yang menjadi diskredit, terutama bagi elektabilitas Basuki. Sebab, di samping penggunaan sentimen etnis dan agama tidak relevan, langkah-langkah seperti itu juga bertentangan dengan komitmen yang selama ini ditekankan Basuki.
Dulu, saat media sosial belum berkembang seperti saat ini, mungkin kegiatan-kegiatan yang spesifik untuk situasi dan tempat yang spesifik masih bisa dilakukan. Namun, untuk saat ini tidak bisa lagi dilakukan karena melalui media sosial yang spesifik itu bisa menyebar ke mana-mana, bahkan sampai pihak-pihak yang tidak selayaknya menerima informasi tentang kegiatan yang spesifik itu.
Dalam banyak kesempatan, Basuki menegaskan dirinya hanya berkomitmen dalam dua hal, menegakkan konstitusi dan antikorupsi. Dalam menegakkan konstitusi, implikasinya tentu harus mencegah atau setidaknya menghindari segala kemungkinan yang menyeret dirinya pada segala kegiatan yang bisa dipersepsi bertentangan dengan konstitusi.
Memegang komitmen seperti ini bukan pekerjaan mudah. Sebab, sebagai tokoh publik yang memiliki banyak pendukung, Basuki tidak bisa melarang siapa pun untuk memberikan dukungan pada dirinya. Di samping pemberian dukungan pada tokoh politik merupakan hak setiap warga negara, melarang dukungan juga sama artinya dengan “bunuh diri” secara politik.
Lantas bagaimana cara menghadapi dukungan dan antusiasme publik yang bisa dipersepsi merusak komitmen dirinya pada penegakan konstitusi? Inilah dilema bagi Basuki.
Untuk keluar dari dilema ini, saya kira akan sangat baik jika Basuki menjalin komunikasi intensif dengan para pendukungnya agar mereka berdiri tegak pada garis komitmen yang sama dengan dirinya. Menghindari kegiatan-kegiatan yang kemungkinan bisa menyeret dirinya pada penguatan sentimen etnis dan agama merupakan keniscayaan yang harus ditaati siapa pun yang menginginkan Basuki menjadi pemimpin.
Untuk sejumlah testimoni yang sudah beredar di media sosial dengan mengusung sentimen etnis dan agama, tidak perlu ditarik dari peredaran. Sebab, selain tidak mungkin bisa dilakukan, hal itu sudah menjadi milik publik yang mungkin sebagian sudah tersimpan di memori gadget yang bisa ditonton, diperdengarkan, atau bahkan diteruskan ke mana-mana.
Yang perlu dilakukan adalah penyebaran testimoni-testimoni baru yang lebih konstruktif bagi popularitas dan elektabilitas Basuki, yang terbebas dari unsur-unsur yang mengarah pada sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini akan menjadi kredit bagi Basuki.
Mengimbangi diskredit dengan kredit yang jauh lebih masif adalah satu-satunya cara untuk meminimalisasi dampak negatif dari setiap diskredit bagi Basuki.
