Moh. Roychan Fajar
Sejarah kemerdekaan republik ini, adalah sejarah perjuangan orang-orang kampung. Di atas darah, do’a dan tirakat merekalah bangsa ini berdiri. Banyak tragedi-tragedi penting tentang perjuangan mereka, yang hingga detik ini, masih segar dalam ingatan; Peristiwa Fatahillah di Sunda, peristiwa 10 November di Surabaya, Peristiwa Bandung Lautan Api, adalah sebagian fenomena dimana orang-orang kampung mengorbankan darah bahkan nyawanya untuk Nusntara ini. Mereka adalah para santri, kiai, dan petani yang tinggal di wilayah-wilayah pinggir(an). Sebuah tempat yang jauh dari pengap dan bisingnya wilaya perkotaan.Tempat yang hingga hari ini, menerima tuduhan sebagai yang terbelakang, konservatif, jumud dan jauh dari istilah-istilah pembangunan, kemajuan dan ketercerahan.
Ya, mereka merasakan betul pedih dan beratnya menjadi kuli di rumah sendiri.Selama 350tahun negeri ini dijajah, mereka menanggung derita yang kini hanya dapat kita bayangkan betapa kejam dan biadabnya kolonial itu. Mulai dari tanam paksa, privatisasi aset-aset pribumi (tanah, rempah-rempah serta SDA) dan perlakuan semena-mena kolonial,adalah kondisi dimana kolonialisme tak pernah mengenal kemanusiaan;kesejahteraanmenjadi barang yang amat sangat mahalbahkan nyaris tak terakses oleh penduduk pribumi Nusantara. Pada wilayah inilah,penduduk pribumi tak ubahnya kerbau yang siang dan malam diperas keringatnya untuk kekayaan hidup para penjajah.
72 tahun Indonesia telah merdeka. Usia yang tak boleh dikatakan ‘puber’ lagi. Kalau kita maknai dalam konteks umur manusia, 72 tahun masuk usia yang rentan; kulit sudah keriput, penyakitan, rambut sudah memutih, dan tinggal menunggu waktu ajal menjemput. Tapi berbeda dengan sebuah negeri, yang konteksnya tentu lebih luas dari masalah usia secara medis. Di usia yang tak lagi belia ini, kita patut bertanya, perubahan-perubahan signifikan apakah yang selama ini telah dicapai negeri Ibu Pertiwi ini? Dalam batasan-batasan manakah sejatinya kemerdekaan kini dapat kita pahami? Benarkah kemerdekaan yang kita rayakan ini, untuk semua masyarakat tanpa tarkecuali? Atau (hanya) untuk sebagian kelas tertentu saja?
Di Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-72 ini, semua masyarakat berhak bertanya itu semua. Pada hari rabu, 17 Agustus 2017 ini, semua masyarakat mungkin bisa saja gembira, haru dan khidmat, dalam suasana upacara dan pesta memperingati kemerdekaan, merayakan “usia baru” yang akan segera dijalani kedepan. Tapi apakan usia yang baru ini, juga menampilkan keadaan yang juga baru? Tidak! Segala realitas di luar upacara dan pesta pora kemerdekaan tersebut, tetap sama (tak ada yang baru)—kita memiliki rezim ekonomi-politik yang sama, pasar yang sama, pabrik yang sama, borjuasi yang sama, rakyat miskin yang sama, sebagaimana era pra-kemerdekaan duludimana pemerintah tak pernah berpihak kepadan rakyat-rakyat kecil.
Maka tentu tidak keliru, bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia kali ini, adalah perayaan ketertindasan masyarakat kecil, perayaan diskriminasi penduduk pinggir(an). Kemerdekaan kali ini, jelas, adalah kemerdekaan kaum kelas menengah dan kelas elit saja, bukan kemerdekaan rakyat Indonesia secara utuh. Kemerdekaan negara, bukan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan ekonomi-politik, bukan kemerdekaan sosial. Kemerdekaan individu, bukan kemerdekaan kolektivitas. Seolah-olah terjadi ingkongurensi, antara menguatnya basis kelas menengah dan kelas elit negara ini, dengan semakinmencairnya batas-batas kemerdekaan itu sendiri terhadap penduduk kelas bawah (base sctucture).Artinya, masyarakat kelas bawah hari ini hidup dalam dominasi ekonomi sebagian elit tertentu.
Dominasi kelas ini, berakibat pada meningkatnya eksploitasi dan tekanan pada kelas bawah, karena watak umum kelas borjuis kita yang sejak lama belum benar-benar meninggalkan sifat feodal dan elitisnya, serta anti-orang miskin. Eksploitasi akhirnya menjadi susuatu yang tak terbendung, privatisasi lahan serta SDAterjadi disejumlah pelosok desaRepublik ini. Kita tahu bahwa dominasis ini adalah jejak kolonial yang kini menemukan ruang pergerakannya secara ideologis, melaui kapitalisme. Sebagaimana termafhum, ideologi satu ini tidak dapat lepas dari alam, karena sumber daya alam dianggap modal yang harus dimanfaatkan dan dieksploitasi.
Data-data ini benar-benar masif. Seperti dalam rasio penggunaan tanah di Indonesiakini mencapai 0,58 persen. Itu artinya, 1 persen penduduk berkuasa atas 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang. Itu baru yang dikuasai konglomerat Indonesia, jika ditambah Investor dan perusahaan asing, penguasaan tanah mencapai 93 persen. Sisanya 7 persen ditanami atau dibagi-bagi untuk 250 juta rakyat Indonesia.
Tidak hanya selesai dalam dominasi kepemilikan lahan. Tetapi masalah krusial ini sudah banyak menelan nyawa.Seiring waktu berjalan,rakyat-rakyat kecil terus menjadi korban dalam krisis agraria ini. Tahun 2015 lalu, Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) mencatat ada 5 orang tewas, 39 orang menjadi korban penembakan, 124 orang dianiaya dan 278 orang lain ditahan.[1] Selanjutnya, laporan KPA tersebut juga menyebutkan, pelaku kekerasan dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, didominasi oleh perusahaan (35 kasus), polisi (21 kasus) dan TNI (16 kasus).
Dari total tersebut, 30 persen kasus terjadi di dua daerah, yaitu Riau (14,40 persen ) dan Jawa Timur (13,60 persen). Sementara daerah lain seperti Sumatera Selatan (13,60 persen) dan Sulawesi Tenggara (6,40 persen) juga menjadi titik panas konflik agraria.[2]Dari jumlah kasus agraria di atas, 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan. Sisanya, 28 persen terjadi di konflik terkait pembangunan infrastruktur (28 persen) dan sektor kehutanan (9 persen). Konflik lain juga terjadi di sektor pertambangan dan pesisir.[3]
Inilah kolonialisme daam wujud yang baru. Di zaman kita hidup, ia menampakkan diri melalui penguasaan lahan rakyat-rakyat kecil oleh sejumlam pemodal dan perusahaan multinasional.Secara ekonomi,privatisasilahan oleh sejumlah pemodal ini mengakibatkan warga kehilangan alat produksinya. Mereka akan terasing di daerahnya, daerah tempat mereka lahirdan hidup sejak dulu. Karena mereka tidak lagi menjadi subyek, tetapi menjadi obyek dari proses produksi yang sepenuhnya dikendalikan para pemodal yang sengaja ingin mengambil keuntungan secara diam-diam.
Dengan bahasa sederhana, warga akan menjadi kuli di daerahnya sendiri. Jika bukan kuli, pilihannya warga menjadi pengangguran hingga akhirnya terserap ke dalam pilihan-pilihan pekerjaan yang sepenuhnya memerlukan ilmu dan keterampilan baru di luar kapasitas mereka. Atau pilihan lain akan memilih merantau; dari desa ke kota atau bahkan sampai luar negeri. Pendeknya, jika sepenuhnya alat produksi dimiliki oleh investor dan sebagian konglomerat saja, cepat atau lambat akan terjadi proses pemiskinan penduduk desa. Yang dalam waktu bersamaan, kondisi ini menempatkan posisi kelas menengah kita terus meningkatkan stabilitasnya di atas derita dan melaratnya kehidupan penduduk di wilayah pinggir(an).
Ya, dalam seruan-seruan lantang kemerdekaan hari ini, dari pinggir(an), juga terdengar suara parau dan pilu. Suara itu datang dari penduduk-penduduk kampung yang setiap saat menghabiskan waktu pagi dan sore di tengah sawah, di bawah terik dan panasnya mentari. Seolah-olah tempat mereka tinggal, adalah “bejana kosong” yang dengan bebas diisi, dimiliki dan dieksploitasi oleh siapa saja untuk kepentingan koorporasi. Dalam keadaan itulah, kita melihat batas-batas kemerdekaan bagi mereka sudah mulai mencair dan tidak jelas lagi.
Kita perlu memikirkan ulang, bahwa “pinggiran”bukan sekedar ruang geografis di mana hidup masyarakat yang sabar dengan keadaan apa adanya. Tapi juga sebuah jejak historis. Karena di sana ada suara yang dibungkam. Kemanusiaan yang dinafikan. Dan subyektivitas yang di kubur.Di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-72 ini, Indonesia adalah negara yang yang borjuistik. Yang melanggengkan egoisme dan hasrat pribadi, menipiskan solidaritas, memupuk kebanggaan atas kemewahan materiil di atas ketimpangan-ketimpangan sosial.
Dalam keadaan ini, harapan tak akan pernah lekang oleh waktu—walaupun beberapakali ia telah pupus—untuk negara agar segera hadir di tengah-tengah masyarakat pinggiran itu. Agar isu-isu untuk mengatasi kemiskinan, dan segala bentuk penderitaan masyarakat bawah, tidak sekedar melulu berhenti di atas meja-meja diskusi. Tapi menemukan perwujudannya secara kongkret, dalam kehidupan masyarakat yang kini sedang tersungkur kaku di bawah dominasi kuasa para pemodal yang mendapatkan posisi strategis dalam ekonomi-politik kenegaraan kita saat ini.
Karena hemat penulis, membela rakyat kecil, berarti ia sedang merawat dan tetap memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, merawat NKRI danmerawat Pancasila. Karena NKRI dan Pancasila belum bisa dikatakan sukses sebagai ideologi dan perekat kebangsaan ini, manakala kesejahteraan dan stabilitas hidup rakyat-rakyat kecil masih menjadi barang langka. Pada konteks inilah, kemerdekaan mendapatkan relevansinya untuk dipahami; sebagai sebuah tatanan kehidupan dimana kesejahteraan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara utuh, lebih-lebih bagi orang-orang kampung, para petani, kiai dan santri, yang sejak dulu telahmemperjuangkan republik ini dari pinggir(an).
Inilah yang ignin penulis sebut, merawat kemerdekaan dari pinggir(an). Mendudukkan masyarakat pinggir(an) tak boleh lagi menjadi maf’ul (objek), yang dengan bebas dimiliki dan dikuasai oleh para pemodal, tetapi kali ini ia sudah harus menjadi fa’il (subjek). Kaum pinggir(an) harus menulis sejarahnya sendiri, terbebas dari cengkaraman dominasi kelas elit-borjuis—sebagai perwujudan kolonialisme kontemporer—yang menemukan ruang geraknya dalam wilayah ideologis. Sekali lagi, kesadaran ini muncul dalam konteks ideologis yang perlu dicermati, yaitu dominannya satu ideologi selama lebih dari satu dekade Reformasi, yakni: kapitalisme. Yang sangat cerdas berdiam dan bersembunyi dibalik ideologi kebangsaan kita. Memperjuangkan kemerdekaan dari pinggir(an) berarti juga memperjuangkan rakyat-rakyat kecil kita sebagai korban di hadapan kapitalisme itu, yang melanggengkan otoritas modal di atas tertindasnya rakyat-rakyat kecil. Wallahua’lam…
[1]Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2015. Laporan dapat diunduh di tautan berikut: http://www.kpa.or.id/news/publikasi/. Diakses tanggal 14 Agustus 2017, pukul 13.00 WIB.
[2]Lihat dalam, Andre Barahamin, “Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi”, dalam Jurnal Online,www.indoProgress.com.
[3]Ibid.,
BIODATA
Nama : Moh. Roychan Fajar
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 23 September 1994
Alamat : Guluk-Guluk, Jl. PP. Annuqayah
E-mail : roychanfajar@gmail.com
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika)
Nomor Rekening : BRI: 8124-01-002422-53-5
Akun Facebook : Moh. Roychan Fajar
Pengalaman Organisasi :
- Ketua LPM Fajar Instika (2015-2016)
- Ketua I PMII Kom. PMII Guluk-Guluk (2015-2016)
- Pengurus Cabang PMII Sumenep (2016-2017)
- Fron Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep
- Barisan Ajaga Tana Ajaga Na’ Potoh (Batan)
Prestasi Menulis:
- Juara 1 LKTI se-Madura, STAIN Pamekasan, (2015)
- Karyanyaberjudul, Ijtihad Mahasiswa Kontemporer, masuk dalam buku oantologi mahasiswa se-Indonesia bertajuk, Suara Mahasiswa di Tengah Ruang Global (OBSESI Press: Purwokerto 2015).
- Karyanya berjudul, Optimis Berkat Drs. Kiai WaritsIlyas, adalah salah satu esai yang dibukukan dalam Sayembara Menulis Cerita Pergerakan Kado Ulang Tahun PMII ke-56.
- Terakhir, Karya Tulis Ilmiahnya Juara 1 kategori umum tingkat Nasional di Majlis Pemuda Islam Indonesia (MPII) JawaTimur, (2016)
- Karya-karyanya dimuat di basabasi.co, Kabar Madura, Majalah Yasmin LubangsaPutri, Majalah FAJAR, Majalah Aksara PKC PMII Jatim.
