Ada satu penyakit lama dalam dunia pers yang kini kambuh dengan wajah baru. Bukan tentang sensor pemerintah, bukan urusan amplop, bukan pula tekanan pemilik modal. Penyakit itu bernama koppig. Keras kepala. Merasa paling benar. Kebal koreksi. Alergi nuansa. Padahal, seorang jurnalis senior pernah mengingatkan dengan kalimat yang tenang tapi tajam: kebenaran kadang berada di tempat yang tak kita sukai. Kalimat ini tidak heroik. Tidak revolusioner. Tapi justru di situlah letak pentingnya. Ia menuntut kerendahan hati. Dan kerendahan hati bukan sifat yang laku keras di zaman linimasa dan panggung opini.
Sikap ini sesungguhnya bukan sekadar nasihat moral, melainkan fondasi intelektual jurnalisme. Ia mengingatkan bahwa wartawan, betapa pun berpengalaman dan kritisnya, tetap manusia dengan bias, preferensi, dan emosi. Ketika seorang wartawan lupa akan keterbatasannya sendiri, ia mudah tergelincir. Dari kritik menjadi perlawanan ideologis. Dari skeptisisme sehat menjadi sinisme permanen. Fenomena ini tampak jelas di sebagian media Indonesia hari ini. Ada wartawan yang begitu yakin sedang berdiri di sisi kebenaran sejarah, sampai-sampai setiap kebijakan pemerintah otomatis dianggap salah niat. Setiap data resmi dicurigai. Setiap klarifikasi dicemooh. Setiap konteks dianggap pembenaran. Kritik tidak lagi lahir dari proses verifikasi dan pemahaman struktur, melainkan dari refleks ideologis yang nyaris mekanis.
Di situlah pentingnya membedakan dua hal yang sering sengaja dicampuradukkan: mengkritisi pemerintah dan menentang pemerintah. Kritik adalah kerja intelektual. Ia menuntut pembacaan kebijakan secara utuh, pemahaman sebab-akibat, dan kesediaan mengakui kompleksitas. Menentang adalah sikap politik. Sah sebagai warga negara, tetapi menjadi problem ketika disamarkan sebagai jurnalisme. Dalam teori agenda setting, media memang tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan tentang. Masalahnya, ketika agenda media sudah terkunci oleh sikap ideologis, realitas menjadi sempit. Pemerintah selalu hadir sebagai antagonis tunggal. Fakta yang tidak mendukung narasi utama dipinggirkan atau dihilangkan. Yang tersisa hanyalah potongan realitas yang cocok dengan kemarahan.
Framing pun bekerja ke arah yang sama. Alih-alih membantu publik memahami masalah secara utuh, framing ideologis justru mengarahkan emosi. Pemerintah digambarkan monolitik, niat selalu buruk, ruang kompromi dianggap pengkhianatan. Kritik berubah menjadi rutinitas, bukan hasil berpikir. Di titik inilah kita berhadapan dengan wartawan koppig. Keras kepala bukan karena prinsip, tetapi karena ego. Masukan dari senior dianggap basi. Kritik publik dilabeli buzzer. Data tandingan disebut propaganda. Klarifikasi dianggap pembelaan diri. Mereka lupa bahwa inti jurnalisme bukan keberanian berteriak, melainkan keberanian meragukan diri sendiri.
Secara sosiologis, ini bisa dibaca sebagai persoalan habitus. Dunia jurnalistik adalah arena yang menghargai modal simbolik seperti keberanian, jarak dari kekuasaan, dan citra independen. Dalam konteks ketidakpercayaan publik terhadap negara, sikap menentang pemerintah sering menjadi jalan pintas untuk memperoleh legitimasi moral. Semakin keras suaranya, semakin dianggap murni. Makin sinis, akin dipersepsikan jujur. Masalahnya, habitus ini lama-lama membentuk refleks kolektif. Wartawan tidak lagi bertanya “apa yang sebenarnya terjadi?”, melainkan “bagaimana ini bisa masuk ke narasi perlawanan?”. Ketika realitas tidak mendukung, realitaslah yang dipaksa menyesuaikan. Di sinilah jurnalisme kehilangan fungsi korektifnya dan berubah menjadi mesin penguat sikap.
Ironisnya, banyak dari wartawan seperti ini merasa sedang “menyadarkan bangsa”. Padahal yang sering terjadi justru penyederhanaan berbahaya. Publik diajak marah tanpa diajak memahami. Kompleksitas kebijakan diperas menjadi hitam-putih. Pemerintah direduksi menjadi satu wajah jahat yang tunggal. Ini bukan penyadaran, melainkan pengondisian emosi. Di titik ini, pemikiran Voltaire terasa relevan, meski sering disalahkutip. Voltaire berulang kali mengecam kesombongan intelektual manusia yang lebih setia pada keyakinannya sendiri ketimbang pada fakta. Dalam semangat pemikirannya, kebodohan terbesar bukanlah tidak tahu, melainkan menolak kebenaran karena kebenaran itu bertabrakan dengan keinginan, kepentingan, atau posisi moral yang sudah telanjur nyaman.
Pemikiran Voltaire itu penting dan layak digaungkan lagi, sebab banyak wartawan hari ini tidak kekurangan informasi. Mereka justru berlebih informasi. Yang kurang adalah kesediaan untuk membiarkan keyakinannya diganggu oleh fakta yang tidak menyenangkan. Fenomena ini diperparah oleh ekosistem media sosial. Algoritma memberi hadiah pada kemarahan, bukan pada keraguan. Opini keras lebih viral daripada analisis hati-hati. Dalam situasi ini, sikap koppig sering disalahartikan sebagai keteguhan moral. Padahal keteguhan moral tidak pernah identik dengan penolakan terhadap koreksi.
Ironisnya, sebagian wartawan yang paling sering menuduh pemerintah antikritik, justru paling sensitif terhadap kritik. Mereka menyerukan transparansi, tapi tertutup terhadap evaluasi diri. Mereka mengutip kebebasan berekspresi, tapi gelisah ketika publik tidak sependapat. Sikap seperti itu tentu bukan cermin perlawanan terhadap kekuasaan, melainkan reproduksi watak kekuasaan dalam skala kecil. Dari sudut etika pers, ini jelas masalah. Independensi bukan berarti selalu berseberangan. Keberimbangan bukan berarti tanpa sikap, tetapi adil terhadap fakta dan konteks. Wartawan boleh keras, boleh kritis, bahkan boleh tidak populer. Tetapi ia harus selalu menyisakan ruang untuk kemungkinan bahwa dirinya keliru.
Di sinilah kalimat sesepuh pers tadi menemukan maknanya. Kebenaran kadang berada di tempat yang tak kita sukai. Kadang ia datang dari kebijakan yang tidak populer tapi perlu. Kadang dari data yang menampar intuisi. Kadang bahkan dari orang yang secara ideologis tidak kita sukai. Wartawan yang matang tidak buru-buru menolak kemungkinan ini. Ia menahan ego, membaca ulang, dan bertanya lebih dalam. Bagi masyarakat sebagai bangsa, sikap ini krusial. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi pembentuk kebiasaan berpikir. Jika media membiasakan sikap merasa paling benar, publik akan menirunya. Jika media mempraktikkan keraguan yang jujur, publik belajar berpikir kritis tanpa harus membenci.
Kritik terhadap pemerintah tetap mutlak diperlukan. Kekuasaan memang harus diawasi. Tetapi pengawasan yang sehat bukan teriakan konstan, melainkan kerja sunyi memahami detail, menguji klaim, dan mengakui nuansa. Bangsa ini tidak kekurangan kemarahan. Yang langka justru kesabaran intelektual. Pada akhirnya, jurnalisme bukan lomba keberanian, apalagi lomba kemarahan. Ia adalah latihan panjang untuk tetap waras di tengah tarik-menarik kepentingan, emosi, dan ideologi. Wartawan yang menolak merasa paling benar bukan wartawan yang lemah. Ia justru wartawan yang cukup kuat untuk berdamai dengan fakta, bahkan ketika fakta itu tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin, di situlah antitesis dari koppig. Bukan tunduk pada kekuasaan, melainkan tunduk pada kenyataan.
