Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu – New Logistic Ecosystem Kargo Bandara

Background

Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin kompetitif, efisiensi dan kecepatan layanan logistik menjadi faktor kunci keberhasilan bagi setiap negara. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan daya saing sektor logistik menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengelolaan ekspor dan impor melalui kargo udara. Pelabuhan dan bandara yang menjadi pintu utama bagi pergerakan barang internasional sering dihadapkan pada kendala seperti proses birokrasi yang kompleks, waktu tunggu atau dwelling time yang panjang, dan koordinasi yang kurang efektif antarinstansi terkait. Hal ini berdampak langsung pada biaya logistik yang tinggi, menurunkan daya saing produk nasional, dan memperpanjang waktu pengiriman barang.

Sebagai solusi terhadap tantangan tersebut, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di bandara ditetapkan sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan barang ekspor dan impor. TPFT ini dirancang untuk memungkinkan pemeriksaan fisik barang secara terpadu oleh berbagai pihak yang berwenang—seperti Bea Cukai, Karantina, dan Keamanan Penerbangan—di satu lokasi, sehingga proses dapat disederhanakan dan dilakukan secara lebih cepat dan transparan.

Penetapan TPFT ini juga merupakan implementasi dari New Logistic Ecosystem (NLE), sebuah ekosistem logistik baru berbasis teknologi yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai proses dan data dari instansi pemerintah maupun pihak swasta ke dalam satu platform. NLE memungkinkan pengelolaan logistik yang lebih efisien, transparan, dan terpantau secara real-time. Dengan adanya TPFT yang terintegrasi dalam NLE, proses pengelolaan kargo udara dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel, mendukung efisiensi operasional yang sejalan dengan arahan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Stranas PK sendiri mengarahkan agar sistem logistik nasional dapat mengurangi peluang praktik korupsi melalui penerapan proses yang terintegrasi dan efisien. TPFT di Bandara mendukung tujuan Stranas PK tersebut dengan menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Bisnis Proses

Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) merupakan bagian penting dari New Logistic Ecosystem yang mengintegrasikan berbagai lembaga pengawasan, seperti bea cukai, karantina, dan keamanan penerbangan (regulated agent) menjadi satu titik pemeriksaan yang lebih efisien. Dengan menggabungkan proses-proses pemeriksaan ini, TPFT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kecepatan serta akurasi dalam pengawasan barang dan penumpang.

Berikut adalah bisnis proses dari TPFT di bandara yang terintegrasi dalam sistem new logistic ecosystem:

1. Penerimaan dan Registrasi Barang atau Penumpang

Penerimaan barang: Ketika barang (kargo atau barang pribadi penumpang) tiba di bandara, informasi terkait barang akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen logistik bandara. Setiap barang yang masuk akan memiliki identifikasi unik yang dapat dilacak menggunakan teknologi seperti RFID atau barcode.

Registrasi Penumpang: Penumpang yang membawa barang perlu melakukan registrasi melalui sistem yang menghubungkan data penumpang dan barang yang dibawa. Sistem ini akan menghubungkan data pribadi penumpang dengan data kargo atau barang yang akan diperiksa.

2. Integrasi Data Pemeriksaan (Bea Cukai, Karantina, Keamanan)

Sistem Terintegrasi: Data dari tiga lembaga utama – bea cukai, karantina, dan keamanan penerbangan (regulated agents) – diintegrasikan ke dalam satu platform sistem manajemen logistik. Platform ini memungkinkan pengawasan dan pemrosesan data secara real-time. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari masing-masing lembaga akan tercatat dalam sistem.

Pengelolaan Data Terpadu: Data yang diterima dari bea cukai (misalnya informasi mengenai tarif dan pajak impor), karantina (misalnya pemeriksaan barang terkait kesehatan dan ancaman biologis), serta keamanan (misalnya pemeriksaan potensi ancaman keamanan) digabungkan sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

3. Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Barang

Pemeriksaan Bea Cukai: Barang yang tiba di TPFT akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan bahwa pajak, tarif, dan prosedur kepabeanan lainnya telah dipenuhi. Ini mencakup pemeriksaan dokumen seperti faktur, manifest, dan dokumen impor lainnya. Proses ini dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti X-ray dan scanner 3D untuk mendeteksi barang terlarang atau berbahaya.

Pemeriksaan Karantina: Barang yang berpotensi membawa risiko biologis atau epidemiologis (seperti produk pangan, hewan, atau tumbuhan) akan diperiksa oleh petugas karantina. Pemeriksaan karantina ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit atau organisme berbahaya ke dalam negara. Proses pemeriksaan ini bisa melibatkan tes laboratorium atau inspeksi fisik.

Pemeriksaan Keamanan Penerbangan: Semua barang dan penumpang yang akan diproses di bandara harus melalui pemeriksaan keamanan untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Regulated agent (seperti petugas dari otoritas keamanan penerbangan) akan melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk pemeriksaan menggunakan alat deteksi (misalnya detektor bahan peledak atau detektor logam) untuk mendeteksi ancaman potensial.

4. Penggunaan Teknologi Canggih untuk Otomatisasi

Automatisasi Proses Pemeriksaan: Sistem berbasis Internet of Things (IoT) dan Big Data dapat digunakan untuk memantau barang secara real-time, mengoptimalkan rute pemeriksaan, dan mengidentifikasi barang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan analitik prediktif. Teknologi ini mengurangi keterlibatan manusia dalam pemeriksaan rutin dan meningkatkan kecepatan serta akurasi.

Blockchain untuk Keamanan Data: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan keaslian data pemeriksaan. Ini memungkinkan semua pihak terkait untuk mengakses data yang terverifikasi dan mencegah penipuan atau manipulasi data.

5. Pengawasan dan Pengelolaan Alur Barang

Manajemen Alur Barang: Setelah barang melalui pemeriksaan fisik dan memenuhi semua persyaratan dari bea cukai, karantina, dan keamanan, barang akan dipindahkan ke area selanjutnya dalam alur distribusi. Ini bisa berupa pengiriman lebih lanjut melalui jalur transportasi udara, darat, atau laut, tergantung pada tujuan akhir.

Koordinasi Antar Lembaga: Sistem terintegrasi memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti otortias bea cukai, karantina, dan keamanan penerbangan. Semua lembaga akan mendapat data secara real-time dan dapat memproses barang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Pengambilan dan Pengiriman Kargo: Untuk kargo yang telah melewati pemeriksaan, proses pengambilan atau pengiriman dapat dilakukan lebih cepat. Pengiriman barang ke tujuan akhir dapat diproses dengan lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, dan memastikan pengiriman tepat waktu.

6. Clearance dan Pengiriman

Clearance Dokumen dan Fisik: Setelah barang melewati semua pemeriksaan dan tidak ada masalah, clearance akan diberikan. Barang yang telah disetujui oleh bea cukai, karantina, dan keamanan akan diberi izin untuk diproses lebih lanjut dan dikirim ke tujuan akhir.

Distribusi Barang: Setelah mendapat clearance, barang akan dikirim ke fasilitas distribusi atau langsung ke pelanggan, dengan pemantauan terus-menerus menggunakan sistem logistik yang terintegrasi.

7. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi

Monitoring Proses Pemeriksaan: Selama proses pemeriksaan, semua tahapan akan diawasi oleh sistem untuk memastikan bahwa alur logistik berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar operasional. Sistem akan memberikan laporan berkala tentang status barang dan efektivitas pemeriksaan.

Audit dan Kepatuhan: Laporan ini akan digunakan untuk keperluan audit dan memastikan bahwa semua proses sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, sistem ini memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas, baik bagi regulator maupun bagi pihak terkait lainnya.

8. Keamanan dan Pengawasan Terhadap Risiko

Keamanan Berbasis Teknologi: TPFT juga memastikan bahwa sistem keamanan berfungsi secara optimal dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman sebelum barang dan penumpang melanjutkan ke tahap berikutnya.

Penanganan Risiko: Jika ada risiko keamanan atau ancaman terdeteksi, TPFT dilengkapi dengan prosedur penanganan risiko yang melibatkan pengalihan ke proses pemeriksaan lebih lanjut atau pengawasan khusus.

Strategi Kebijakan Pemenuhan Strategic Objectives/Global Priorities ICAO

Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem logistik udara menjadi sangat penting, mengingat peran kargo udara yang semakin vital dalam mendukung perdagangan internasional. Bandara sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan internasional, memegang peran penting dalam pengelolaan ekspor dan impor barang. Untuk mendukung hal ini, penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) menjadi solusi strategis yang dapat meningkatkan kelancaran operasional kargo udara. TPFT bertujuan untuk menyatukan seluruh instansi yang terkait dalam satu lokasi pemeriksaan barang, sehingga mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu. Kebijakan ini juga sejalan dengan implementasi New Logistic Ecosystem (NLE) yang diatur dalam arahan Stranas PK, yang memfokuskan pada integrasi dan efisiensi dalam sistem logistik nasional.

Dalam konteks ini, TPFT mendukung pemenuhan tujuan strategis dan prioritas global yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), terutama terkait dengan keselamatan penerbangan, kapasitas dan efisiensi, keamanan penerbangan, pembangunan ekonomi, serta perlindungan lingkungan hidup. Analisis dan strategi kebijakan penetapan TPFT ini akan dilakukan dengan melihat aspek-aspek yang menjadi prioritas ICAO, serta bagaimana TPFT dapat mengoptimalkan pengusahaan ekspor dan impor melalui kargo udara di Bandara.

1. Keselamatan Penerbangan

Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama dalam kebijakan penerbangan sipil internasional yang diatur oleh ICAO. Penetapan TPFT memberikan keuntungan dalam aspek ini dengan memungkinkan integrasi seluruh pemeriksaan barang yang akan diangkut melalui kargo udara dalam satu titik yang terstandarisasi. Dengan adanya satu tempat pemeriksaan yang terpusat, inspeksi terhadap barang dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan lolosnya barang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Teknologi pemindaian canggih yang digunakan dalam TPFT, seperti X-ray dan pemindai lainnya, memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap barang berbahaya, sehingga menjaga standar keselamatan penerbangan internasional.

Strategi Kebijakan:

• Menjamin kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional (ICAO).
• Mengintegrasikan teknologi pemeriksaan barang yang lebih canggih untuk mendeteksi ancaman terhadap keselamatan penerbangan.
• Meningkatkan pelatihan petugas di TPFT untuk memastikan pemeriksaan yang tepat dan akurat.

2. Kapasitas dan Efisiensi

Pengelolaan kargo udara yang efisien dan memiliki kapasitas yang memadai menjadi hal penting dalam mendukung perdagangan internasional. Proses pemeriksaan barang yang dilakukan di TPFT akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses administratif dan logistik. Dengan fasilitas yang terintegrasi, Bandara dapat memaksimalkan kapasitas yang ada dan meningkatkan efisiensi operasional dalam menangani volume barang yang terus meningkat. Dengan mengurangi waktu tunggu dan antrian, TPFT akan mempercepat rotasi barang, yang akhirnya meningkatkan throughput dan kapasitas bandara.

Strategi Kebijakan:

• Mengembangkan infrastruktur TPFT yang dapat menangani volume barang yang tinggi dengan efisien.
• Mengoptimalkan alur proses pemeriksaan untuk mengurangi waktu tunda dan meningkatkan throughput.
• Menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk memudahkan manajemen data dan alur logistik.

3. Keamanan Penerbangan dan Fasilitasi (Facilitation)

Keamanan penerbangan yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kargo udara. TPFT memberikan solusi untuk memfasilitasi proses pemeriksaan barang yang lebih komprehensif, sehingga meminimalkan risiko penyelundupan atau peredaran barang ilegal yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. TPFT juga memungkinkan pemeriksaan yang lebih terkoordinasi, sehingga tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga mempercepat proses clearance barang. Dengan sistem yang lebih terpusat, instansi yang terkait dapat lebih mudah berkoordinasi dan menyelesaikan prosedur pemeriksaan tanpa hambatan.

Strategi Kebijakan:

• Memastikan sistem keamanan yang ketat dan prosedur pemeriksaan barang yang tidak mengganggu kelancaran perdagangan.
• Menggunakan sistem pengawasan digital yang memungkinkan pelacakan barang secara real-time.
• Meningkatkan kerja sama antar instansi yang terlibat dalam pemeriksaan untuk memfasilitasi kelancaran arus barang.

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor perdagangan, termasuk pengiriman barang melalui kargo udara. Penetapan TPFT akan meningkatkan efisiensi dalam sektor logistik, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat arus barang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dengan menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan ekspor, dan mengurangi biaya perdagangan.

Strategi Kebijakan:

• Mendorong sektor logistik untuk berinvestasi dalam pengembangan TPFT dan infrastruktur terkait.
• Mengoptimalkan penggunaan TPFT untuk mendukung ekspor dan impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
• Memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas TPFT sebagai sarana untuk mempercepat distribusi barang.

5. Perlindungan Lingkungan Hidup

TPFT juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup melalui pengelolaan logistik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi waktu tunggu dan perjalanan antara titik pemeriksaan, emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pengangkut barang dapat ditekan. Selain itu, kebijakan ini mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses pemeriksaan, seperti digitalisasi dokumen yang dapat mengurangi penggunaan kertas.

Strategi Kebijakan:

• Mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam sistem TPFT.
• Mengurangi jejak karbon dengan memperbaiki sistem alur logistik dan mengurangi kebutuhan transportasi antar fasilitas.
• Menerapkan kebijakan keberlanjutan dalam operasional TPFT.

Strategi kebijakan penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Bandara merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pengusahaan ekspor dan impor melalui kargo udara. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik dalam hal kapasitas dan efisiensi, tetapi juga sejalan dengan tujuan strategis yang ditetapkan oleh ICAO, yang mencakup keselamatan penerbangan, kapasitas dan efisiensi, keamanan, fasilitasi perdagangan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Implementasi TPFT yang terintegrasi mendukung pengembangan New Logistic Ecosystem (NLE) yang lebih efisien dan transparan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat proses logistik, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dalam ekosistem penerbangan di Indonesia.

Diskusi

Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di bandara memiliki dasar hukum, konsep teoretik, dan persyaratan yang bertujuan untuk mendukung pengusahaan ekspor dan impor melalui kargo udara, sekaligus sebagai implementasi dari New Logistic Ecosystem (NLE) yang sejalan dengan arahan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). TPFT berfungsi sebagai pusat terpadu yang memungkinkan pemeriksaan barang ekspor dan impor dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien. Penerapan TPFT mengintegrasikan layanan antarinstansi, meningkatkan efisiensi biaya, dan mendukung daya saing nasional.

1. Kerangka Hukum dan Regulasi

Dalam konteks regulasi, TPFT didukung oleh beberapa peraturan hukum dan kebijakan nasional yang mengatur sistem logistik dan prosedur pemeriksaan kargo, di antaranya:

• Undang-Undang Kepabeanan: Mengatur prosedur pemeriksaan dan pengawasan barang ekspor-impor, memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi.
• Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas: Mempermudah arus barang untuk meningkatkan efisiensi perdagangan melalui fasilitas pemeriksaan di kawasan tertentu.
• Instruksi Presiden tentang Peningkatan Efisiensi Logistik Nasional: Mendorong penerapan NLE dan TPFT untuk efisiensi logistik dan kepastian berusaha.
• Arahan Stranas PK: Memprioritaskan penerapan sistem terpadu seperti NLE guna mengurangi korupsi di sektor logistik dengan peningkatan transparansi dan pengurangan kompleksitas proses.

2. Konsep Teoretik TPFT dalam Mendukung Ekosistem Logistik

Konsep TPFT didasarkan pada prinsip-prinsip supply chain management dan logistics ecosystem, yang menekankan integrasi dan kolaborasi antar pelaku di dalam rantai pasok. TPFT menjadi bagian dari NLE yang menyatukan proses pemeriksaan fisik barang dalam satu sistem, mengurangi birokrasi dan mempercepat dwelling time. Dalam teori manajemen logistik, TPFT meningkatkan efektivitas rantai pasok dengan mengurangi hambatan fisik dan administratif dalam pemeriksaan barang.

3. Persyaratan TPFT

Untuk mendukung operasional TPFT yang optimal, terdapat sejumlah persyaratan penting yang mencakup aspek administratif, hukum, regulasi, ekonomis, serta teknis dan operasional:

1. Persyaratan Administratif

Koordinasi Antarinstansi: TPFT membutuhkan sinkronisasi antara instansi pemerintah (seperti Bea Cukai, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan) serta pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan logistik dan ekspor-impor.

Sistem Pengelolaan Berbasis Teknologi: Mengintegrasikan data antarinstansi dan pihak-pihak yang terkait dalam satu platform digital NLE untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan.

2. Persyaratan Hukum dan Regulasi

Perizinan Terpadu: TPFT harus mendapatkan izin khusus sesuai peraturan yang mengatur lokasi dan kegiatan di dalam area TPFT.

Standarisasi Operasional: Setiap pihak yang terlibat wajib mematuhi SOP pemeriksaan barang ekspor-impor, mulai dari prosedur penanganan barang hingga proses audit yang diperlukan.

3. Persyaratan Ekonomis

Kepastian Berusaha: TPFT memberikan kepastian bagi pelaku usaha dengan mengurangi waktu pemeriksaan, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk.

Pengurangan Biaya Operasional: Dengan adanya pemeriksaan terpusat, TPFT mampu menurunkan biaya yang dikeluarkan pelaku usaha, mendukung keberlanjutan usaha mereka dan mendorong investasi di sektor logistik.

4. Persyaratan Operasional

Integrasi Data Real-Time: Sistem TPFT harus memiliki kemampuan memantau status pemeriksaan secara real-time agar informasi terkini dapat diakses oleh pihak terkait.

Efisiensi Waktu dan Proses: Pemeriksaan barang dilakukan secara cepat melalui sistem terintegrasi yang mengurangi waktu tunggu dan kompleksitas proses.

5. Persyaratan Teknis

Infrastruktur Memadai: TPFT harus memiliki infrastruktur yang sesuai dengan standar internasional untuk penyimpanan dan pemeriksaan kargo, seperti ruang penyimpanan khusus dan fasilitas pemeriksaan X-ray.

Keamanan dan Pengawasan: Untuk menjaga keamanan barang, TPFT dilengkapi dengan pengawasan CCTV, kontrol akses yang ketat, dan sistem keamanan yang mampu melindungi setiap proses.

4. Dampak dan Arti Penting TPFT

Penetapan TPFT di bandara berperan penting dalam meningkatkan daya saing sektor logistik nasional. Dengan adanya TPFT:

• Efisiensi Operasional: Dwelling time dapat dikurangi secara signifikan, mempercepat arus barang dan mengurangi biaya logistik.
• Peningkatan Daya Saing Ekspor: Biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
• Transparansi dan Akuntabilitas: TPFT dalam ekosistem NLE mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang melalui transparansi sistem berbasis teknologi, yang sejalan dengan arahan Stranas PK untuk mencegah korupsi.

Tantangan

Penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di bandara sebagai bagian dari implementasi New Logistic Ecosystem (NLE) sesuai arahan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah langkah yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi logistik ekspor-impor melalui kargo udara. Namun, dalam pelaksanaannya, TPFT menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan cermat, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administratif, hukum dan regulasi, ekonomis, operasional, dan teknis. Berikut adalah tantangan-tantangan tersebut serta evaluasi terhadap pelaksanaan TPFT yang telah berjalan.

1. Tantangan Administratif

1. Koordinasi Antarinstansi

Implementasi TPFT melibatkan banyak pihak, termasuk Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, pihak bandara, dan operator logistik. Koordinasi yang kurang efektif antara berbagai instansi ini dapat menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan, mengakibatkan peningkatan dwelling time dan tidak tercapainya efisiensi yang diharapkan.

2. Sistem Integrasi Data

Sistem integrasi data antarinstansi di TPFT merupakan hal mendasar yang mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Namun, tantangan muncul ketika data antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pengawasan real-time sulit dilakukan dan transparansi belum optimal.

2. Tantangan Hukum dan Regulasi

1. Kepatuhan terhadap Standar Internasional

Persyaratan hukum dan regulasi TPFT perlu diselaraskan dengan standar internasional agar barang ekspor dan impor dapat diterima di pasar global. Hal ini membutuhkan penyesuaian peraturan yang memakan waktu, terutama dalam memastikan setiap instansi mematuhi standar operasional prosedur yang sesuai.

2. Perlindungan Hukum dan Proses Perizinan

Penetapan TPFT membutuhkan kepastian hukum yang jelas untuk semua pihak yang terlibat, terutama terkait perizinan dan hak operasional. Namun, peraturan perizinan yang kompleks dan proses administrasi yang lambat dapat memperlambat implementasi TPFT di lapangan, yang pada akhirnya menghambat efisiensi pemeriksaan barang.

3. Tantangan Ekonomis: Mendorong Kepastian Berusaha

1. Biaya Operasional

Bagi para pelaku usaha logistik, biaya operasional TPFT merupakan aspek krusial. Meskipun TPFT bertujuan untuk mengurangi biaya dengan mempercepat proses, dalam praktiknya, biaya pemeliharaan, operasional, dan peningkatan infrastruktur TPFT dapat memberatkan, terutama jika dibebankan kepada pelaku usaha.

2. Daya Saing Nasional

Penetapan TPFT seharusnya meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Namun, jika pelaksanaannya belum sepenuhnya efisien, hal ini bisa menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

4. Tantangan Operasional

1. Efisiensi Proses Pemeriksaan

Dalam operasi sehari-hari, proses pemeriksaan fisik di TPFT harus efisien agar barang tidak tertahan terlalu lama. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan personel yang terlatih, sehingga menghambat kelancaran alur barang di TPFT dan memperpanjang waktu pemeriksaan.

2. Sistem Pemantauan dan Pengawasan

Untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar, diperlukan sistem pemantauan yang baik. Namun, keterbatasan dalam sistem pemantauan secara real-time, khususnya dalam aspek keamanan dan alur barang, menjadi tantangan yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan kepastian barang masuk dan keluar dari TPFT.

5. Tantangan Teknis

1. Infrastruktur Fisik dan Digital

TPFT membutuhkan infrastruktur fisik yang memadai, seperti fasilitas penyimpanan dan alat pemeriksaan canggih (misalnya, X-ray). Selain itu, sistem digital yang mendukung operasi real-time juga harus stabil. Dalam kenyataannya, infrastruktur ini sering kali belum optimal, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan barang.

2. Keamanan dan Perlindungan Data

Dalam ekosistem yang melibatkan banyak pihak, perlindungan data menjadi tantangan tersendiri. TPFT harus memiliki sistem keamanan data yang kuat untuk mencegah kebocoran informasi dan memastikan bahwa data perdagangan tetap aman dan hanya diakses oleh pihak berwenang.

Evaluasi Terhadap Penetapan TPFT

Evaluasi atas penetapan TPFT di bandara menunjukkan bahwa walaupun langkah ini berpotensi besar dalam mendukung kelancaran logistik nasional, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, di antaranya:

• Integrasi Sistem yang Belum Optimal: Sebagian besar instansi belum terintegrasi secara menyeluruh dalam satu sistem terpadu, sehingga diperlukan peningkatan dalam integrasi teknologi dan data untuk mencapai tujuan NLE.
• Efisiensi Operasional yang Masih Perlu Ditingkatkan: Meski TPFT telah dibentuk untuk mempercepat proses, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia membuat efisiensi operasional belum optimal. Perlu adanya peningkatan pelatihan personel dan pengembangan infrastruktur tambahan.
• Peningkatan Regulasi untuk Mendukung Kepastian Hukum: Penetapan TPFT perlu diimbangi dengan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif agar dapat mendukung inovasi dan efisiensi logistik tanpa mengabaikan kepatuhan hukum.

Way Forward

Way forward dalam penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di bandara sebagai implementasi New Logistic Ecosystem (NLE) memerlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung proses ekspor dan impor melalui kargo udara. Berikut adalah langkah-langkah ke depan yang harus diambil dari berbagai sudut pandang—baik administratif, hukum, regulasi, ekonomis, operasional, dan teknis—untuk mencapai tujuan optimal.

1. Perspektif Administratif: Penguatan Koordinasi dan Integrasi Data

1. Penyempurnaan Sistem Integrasi Data Antarinstansi

Integrasi sistem data antarinstansi perlu diperkuat melalui pengembangan platform terpusat yang memungkinkan akses real-time terhadap informasi barang, status pemeriksaan, dan status pengiriman. Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti Bea Cukai, pihak bandara, operator logistik, dan kementerian terkait untuk menyusun standar data dan mekanisme pertukaran informasi yang terintegrasi.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan khusus bagi personel di TPFT perlu ditingkatkan agar mampu menangani pemeriksaan fisik secara efisien dan sesuai prosedur. Selain itu, perlu dibentuk tim administrasi yang secara khusus mengawasi pemenuhan seluruh standar operasional, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kendala birokrasi yang berlebihan.

2. Perspektif Hukum dan Regulasi: Harmonisasi Regulasi dan Penjaminan Kepastian Hukum

1. Peninjauan dan Harmonisasi Regulasi

Peraturan terkait TPFT perlu ditinjau dan disesuaikan agar sejalan dengan standar internasional sekaligus adaptif terhadap perubahan dalam rantai pasokan global. Pemerintah harus mengharmonisasi regulasi antara lembaga yang terlibat, serta menetapkan kebijakan yang mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha.

2. Penyederhanaan Proses Perizinan

Penyederhanaan proses perizinan bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas TPFT harus diprioritaskan, termasuk perizinan untuk pengelolaan data dan informasi. Hal ini akan meningkatkan daya tarik TPFT dan menjamin efisiensi bagi perusahaan yang melakukan ekspor-impor.

3. Perspektif Ekonomis: Mendorong Kepastian Berusaha dan Mengurangi Biaya Logistik

1. Pembenahan Struktur Biaya

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di TPFT, termasuk biaya untuk inspeksi dan pemrosesan barang. Kebijakan insentif dapat diterapkan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan TPFT, untuk meringankan beban biaya dan mendukung daya saing produk di pasar internasional.

2. Program Insentif Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing

Insentif ekonomi seperti potongan pajak, subsidi logistik, atau fasilitas kredit perlu diberikan kepada pelaku usaha yang mendukung dan memanfaatkan fasilitas TPFT. Insentif ini akan mendorong para eksportir dan importir untuk lebih aktif menggunakan TPFT sebagai pusat pemeriksaan.

4. Perspektif Operasional: Optimalisasi Proses dan Fasilitas

1. Digitalisasi Proses Pemeriksaan

Digitalisasi proses pemeriksaan, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi, akan mengurangi dwelling time secara signifikan. Solusi berbasis teknologi seperti kode QR untuk pelacakan barang dan penerapan kecerdasan buatan dalam analisis data pemeriksaan fisik dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan.

2. Pemutakhiran Infrastruktur dan Penambahan Fasilitas

Infrastruktur TPFT harus terus ditingkatkan agar mampu mengakomodasi volume barang yang semakin meningkat. Peningkatan fasilitas seperti area penyimpanan yang lebih besar, alat pemindai canggih, dan sarana logistik yang memadai akan meminimalkan gangguan dan memperlancar alur pemeriksaan barang.

5. Perspektif Teknis: Penguatan Keamanan dan Perlindungan Data

1. Pengembangan Sistem Keamanan Data

Dengan adanya integrasi data antarinstansi, risiko kebocoran data menjadi tantangan utama. Karenanya, penting untuk menerapkan teknologi enkripsi, firewall, dan sistem otorisasi yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan memastikan keamanan informasi bagi para pihak yang terlibat.

2. Implementasi Standar Operasional Prosedur yang Ketat

Standar operasional prosedur (SOP) harus diperketat dan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan SOP yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi lokal di TPFT, pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan standar mutu yang tinggi tanpa mengorbankan keamanan atau efisiensi.

Evaluasi dan Monitoring
Evaluasi berkala terhadap implementasi TPFT juga sangat diperlukan agar penetapan TPFT terus sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Pemerintah perlu membentuk tim evaluasi independen yang dapat menilai dan mengukur kinerja TPFT secara transparan, termasuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Selain itu, sistem pemantauan berbasis teknologi perlu diterapkan untuk mendapatkan data real-time mengenai efektivitas pemeriksaan, waktu yang dibutuhkan, serta keluhan dari para pengguna. Monitoring yang kontinu ini memungkinkan pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan, sehingga TPFT dapat terus mendukung kelancaran ekspor-impor dengan optimal.

Closing

Kesimpulan dalam penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Bandara sebagai bagian dari implementasi New Logistic Ecosystem (NLE) menunjukkan bahwa TPFT memegang peranan strategis dalam mendukung kelancaran ekspor dan impor melalui kargo udara. Dari perspektif persyaratan administratif, hukum dan regulasi, ekonomi, operasional, dan teknis, TPFT memiliki potensi untuk mempercepat proses logistik, mengurangi biaya, serta memberikan kepastian usaha bagi para pelaku ekspor-impor.

Secara administratif, TPFT mengintegrasikan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, mempermudah koordinasi, dan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi terkait. Dalam perspektif hukum dan regulasi, TPFT memberikan kepastian hukum yang penting bagi dunia usaha, yang didukung oleh regulasi yang terkoordinasi dan prosedur yang disederhanakan. Dari sisi ekonomis, TPFT mendukung daya saing produk nasional dengan mengurangi biaya logistik dan mempercepat proses ekspor-impor.

Operasional dan teknis TPFT berfokus pada penerapan teknologi untuk digitalisasi dan otomasi proses pemeriksaan fisik, sehingga dwelling time dapat ditekan, dan efisiensi logistik tercapai. Evaluasi terhadap penetapan TPFT yang telah dilakukan menekankan perlunya peningkatan dalam infrastruktur, keamanan data, serta pemantauan berkala untuk memastikan TPFT terus mampu memenuhi standar kualitas pelayanan.

Dengan demikian, keberadaan TPFT di bandara sebagai bagian dari NLE akan semakin memperkuat ekosistem logistik Indonesia, mendukung arahan Stranas PK, dan mewujudkan pelayanan logistik yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif secara global.