Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah, melaksanakan serah terima jabatan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPRD Banyuwangi awal bulan ini. Keduanya berkomitmen untuk segera bekerja menuntaskan berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Ada banyak atensi yang diberikan dalam prosesi suksesi bupati Banyuwangi tahun ini, banyak yang optimis Ipuk dan Sugirah bakal sukses menjadi suksesor pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Adapula yang menilai apatis terkait kemampuan keduanya bisa membawa Banyuwangi lebih baik kedepannya.
Sebab Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengikuti jejak Kabupaten Kediri dan Kabupaten Klaten yang sukses melanjutkan estafet kepemimpinan sang suami yang sebelumnya memimpin Banyuwangi selama dua periode. Tentu banyak trik dan intrik yang mengiringi dalam perses suksesi tersebut.
Apapun itu, satu yang pasti semua akan terjawab pasca pelantikan. Upaya segera bergegas untuk menjalankan program-program yang telah disusun sejak masa kampanye kemarin. Lebih-lebih dalam program 100 hari pertama menjadi hal yang perlu ditunggu dalam pembuktiannya.
Melansir laman Pemkab Banyuwangi, setidaknya program 100 hari pasangan Ipuk – Sugirah akan berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya menjadi salah satu hal yang perlu ditunggu. Selain penanganan Covid-19, juga akan mendorong terbukanya kembali lapangan kerja, dengan sejumlah stimulan dari Pemkab yang sudah disiapkan.
Di antara stimulan tersebut, program padat karya, inkubasi pengusaha muda baru, pendampingan petani dan nelayan, UMKM naik kelas, penguatan ekonomi berbasis pesantren, bantuan alat usaha gratis menjadi salah satu yang perlu ditunggu realisasinya.
Beri Solusi
Fokus Ipuk yang akan lebih banyak berada di lapangan untuk memastikan berbagai program yang dicanangkan berjalan dengan baik menjadi angin segar laiknya demisioner Bupati Banyuwangi sebelumnya. Sebab respon cepat yang dibutuhkan masyarakat terutama pada problem-problem sosial dan ekonomi mendasar seperti soal pangan, pendidikan, dan kesehatan perlu ditangani dengan cara lain.
Dengan turun langsung ke masyarakat, hal itu akan lebih cepat dan tepat dalam memberikan solusi untuk masyarakat. Tentu tetap harus ada fokus yang dilakukan, entah mengantor di desa dan lebih banyak kerja di lapangan. Lalu program 100 hari, Ipuk-Sugirah dengan memfokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi perlu mendapat dukungan dari masyarakat.
Mengutip pesan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa yang memberi atensi agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Serentak 2020. Jadi perlu menyinergikan program Pemprov Jatim untuk dengan program Pemkab Banyuwangi agar dampaknya semakin optimal ke masyarakat.
Hemat penulis ada empat upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mendukung program dari pimpinan terpilih Banyuwangi. Sebab tanpa ada dukungan masyarakat akan banyak hal yang nantinya menjadi batu sandungan sehingga pada titik tertentu akan menemui masalah saat proses kepemimpinannya berjalan.
Pertama, keikhlasan dipimpin, tidak dipungkiri dalam dialektika Pesta Demokrasi kontestan menang maupun kalah adalah hal yang lumrah. Kedewasaan menjadi kunci untuk suksesnya pembangunan di Banyuwangi kedepannya. Sebab tanpa adanya fikiran yang ikhlas, mala cukup sulut untuk melihat perkembangan Banyuwangi kearah yang lebih baik.
Cukup mudah untuk elit politik di Pilkada Banyuwangi untuk saling bermaaf-maafan dan sama-sama membangun Banyuwangi ke arah yang lebih baik. Pun permasalahan justru ada dikalangan akar rumput yang tidak sedikit memberikan ruang kompromi jika calon yang diusungnya kalah. Pandangan selalu salah kepada calon yang yang menang bukan usungannya perlu diedukasi.
Hindari Apatis
Kedua, gotong royong membangun, Banyuwangi bagi penulis masih kental dengan adab gotong royong sesama warganya. Ini perlu diaplikasikan juga dalam kehidupan politik di Banyuwangi. Jika sosial ekonomi warga terbiasa saling bahu membahu dan tolong menolong. Tidak salah jika dalam hal politik habit ini bisa dibawa.
Mengingat tidak dipungkiri sikap apatis dan anti pati masyarakat terhadap politik menjadi disparitas antara politik dan masyarakat itu sendiri. Sebab jika tidak terlibat dalam proses politik, masyarakat justru akan dirugikan lantaran segala aturan yang ada disekitar kita merupakan hasil dari keputusan politik. Sehingga butuh penyadaran untuk peran serta masyarakat.
Ketiga, disiplin konfirmasi, jika dua poin diatas sudah terbangun maka perlu disiplin konfirmasi guna memfasilitasi apa yang dikeluhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini perlu digiatkan agar jarak antara pemimpin dan yang dipimpin tidak seperti pungguk merindukan rembulan. Sehingga apa yang nantinya untuk kebaikan desa dapat terwadahi.
Ini penting, sebab sepengamatan penulis kadang tidak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa pemimpinnya selalu nyaman berada di menara gading kekuasaannya, hingga melupakan apa yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat. Padahal dengan komunikasi yang baik, hal ini tidak mungkin terjadi, lantaran saat ini kadang komunikasi politik yang jadi krusial.
Keempat, perlu afirmasi, yakinkan dalam hati kita bahwa pemimpin baru Banyuwangi akan membawa Bumi Blambangan kearah yang lebih baik. Seberapapun negatif fikiran kita terhadap kepemimpinam baru di Banyuwangi, sebisa mungkin bisa dicoba dialihkan ke hal positif. Ini bentuk afirmasi diri kita untuk bisa membawa hal positif bagi Banyuwangi yang lebih baik.
Secara eksplisit tentu hal ini menjadikan sikap berbeda melihat perkembangan untuk menyongsong era baru kepemimpinan di Banyuwangi. Era dimana semua yang baik tinggal meneruskan dan yang belum bisa jadi perbaikan. Terakhir, meminjam adigium Pram, yang memegang ajaran Multatuli, bahwa kewajiban manusia adalah menjadi manusia.
