Selasa, Oktober 15, 2024

Strategi Mewujudkan Perekonomian Inklusif

Adam Maulana
Adam Maulana
Mahasiswa S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri

Menjadikan perekonomian negara yang inklusif adalah salah satu misi Indonesia di Presidensi G20, hal ini terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi ketika pembukaan KTT G20 di Bali.

Sebenarnya KTT G20 yang diselenggarakan di Bali hanya memiliki satu tujuan yaitu recovering from pandemic yang estimasinya di tahun 2022 telah pulih sepenuhnya, namun karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina membuat banyak Negara harus recover lebih lama.Perang antara kedua negara ini akan berdampak bagi negara-negara di dunia, seperti:

  1. Perekonomian global semakin slow down (melambat) dan berpeluang memicu resesi 2023;
  2.  Inflasi semakin parah, hal ini disebabkan perputaran barang dan ekonomi dihentikan yang mengakibatkan harga komoditas di dunia runtuh;
  3. Supply Chain Shock, yaitu suatu kondisi tidak terduga yang tiba-tiba mengubah pasokan suatu produk atau komoditas, yang mengakibatkan perubahan harga yang tidak terduga.

Menurut pidato yang disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan KTT G20 Indonesia, supaya semua negara bisa segera recover maka cara yang bisa dilakukan yaitu dengan saling tolong menolong dan menghentikan perang. Oleh karena itu, G20 tahun ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Secara garis besar sebenarnya KTT G20 yang dilaksanakan di Bali memiliki tiga agenda utama yaitu: (1) infrastruktur kesehatan global, (2) transformasi digital, dan (3) transisi energi.

Namun sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia memiliki agenda yang menjadi target yang ingin dicapai yaitu Perdamaian antara negara yang sedang berperang demi mewujudkan perekonomian yang inklusif.

Sebenarnya menghentikan negara yang sedang berperang merupakan suatu tindakan yang dilluar kontrol Indonesia, namun menjadikan perekonomian yang inklusif merupakan tindakan yang bisa menjadi fokus Indonesia.

Menurut International Disability and Development Consortium (IDDC), pembangunan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya didalam proses pembangunan.

Sementara itu, menurut Rauniyar dan Kanbut (2009), pembangunan ekonomi inklusif merujuk pada sebuah pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Strategi pembanguna ekonomi inklusif dan berkelanjutan bertumpu pada empat pilar strategis, yaitu:

  1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas;
  2. Menciptakan dan memperluas pangan kerja;
  3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin; dan
  4. Meningkatkan kualitas pengolaan lingkungan hidup.

Jadi, simple-nya tujuan dari ekonomi yang inklusif adalah adanya pemerataan dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat menengah kebawah.

Menurut Zhuang (2010), pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif memiliki tiga pilar yaitu, (1) menciptakan kesempatan kerja dan peluang ekonomi yang produktif; (2) menjamin akses pada peluang-peluang ekonomi; (3) mencegah orang-orang miskin jatuh ke kemiskinan kronis.

Pada gilirannya, ketiga pilar tersebut harus didasarkan tata kelola dan kelembagaan yang baik. Strategi dalam menjalani sistem perekonomian inklusif yaitu dengan cara ekonomi trickle down atau lebih dikenal Trickle Down Effect.

Trickle down effect adalah harapan dimana masyarakat kelas atas mencurahkan uang dan sumberdaya yang dimiliki dan perlahan dari atas akan turun kepada masyarakat kelas menengah kebawah.

Namun saat cara ini di eksekusi kenyataannya tidak efektif karena masyarakat kelas atas tidak menurunkan sumberdaya yang dimiliki, tetapi justru mengambil lebih banyak keuntungan yang membuat masyarakat kelas menengah kebawah hanya mendapatkan sisa-sisanya saja.

Lantas, cara yang lebih baik untuk diterapkan Indonesia dalam menjadikan perekonomian yang inklusif yaitu melalui Sistem Ekonomi Pancasila(SEP) yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan.

Kita sudah mengenal konsep ekonomi tersebut sejak Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 itu ditetapkan, bahkan sebenarnya kehidupan ekonomi kerakyatan itu sudah menjadi budaya di negara Indonesia ini.

Konsep ekonomi gotong royong merupakan konsep yang hanya di populerkan di Indonesia dengan berlandaskan Pancasila, pada sistem ini semua masyarakat berkontribusi dalam perekonomian bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen.

Jika setiap masyarakat mampu mengeluarkan satu produk, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat di tahun 2045 dan di dukung oleh bonus demografi.

Jadi, melalui sistem ekonomi gotong royong ini masyarakat bisa saling tolong menolong dalam perekonomian. Bukan saling membantu untuk menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen.

Adam Maulana
Adam Maulana
Mahasiswa S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.