Satu lagi “Semburan dusta” menghiasi kehidupan masyarakat kita yang disemburkan melalui medsos. Informasi tentang pihak yang melarang pihak tertentu lewat jalan tol, sesungguhnya informasi hoaks (hoax). Kita tidak pernah mendengar pengelola jalan tol, dan pemerintah mengeluarkan peraturan pihak tertentu dilarang melintas jalan tol.
Saya yakin operator jalan tol di Jawa, Sumatera, Makassar, tidak pernah dan tidak akan pernah melarang pihak mana pun, siapa pun masuk dan lewat jalan tol. Asal menggunakan kendaraan sesuai aturan, juga membayar di pintu tol, ya silahkan masuk pintu tol, kita melaju lewat jalan tol dengan leluasa. Anda bisa lebih cepat mencapai tujuan.
Kita beruntung memiliki jalan tol. Pada era pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah sudah membangun jalan tol sepanjang hampir 800 kilometer. Luar biasa capaian ini, karena hanya dicapai dalam kurun waktu empat tahun: 2014-2018. Tahun 2019 akan banyak lagi kilometer jalan tol terwujud.
Jalan tol semakin panjang. Infrastruktur jalan makin baik. Perekonomian khususnya perdagangan akan makin maju ke depan. Ingat adagium, Trade follow the road. Makin banyak jalan, perdagangan akan makin lancar, dan maju.
Juragan cabe berbahagia dengan ketersediaan jalan tol. Truk pengangkut cabe misalnya dari kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tujuan Jakarta sangat berbahagia membawa truk yang sarat muatan cabe. Cabe itu rempah-rempah yang sensitif amat mudah membususk alias rusak. tidak boleh lebih dari 48 jam dalam perjalanan.
Lalu, apa sebenarnya kepanjangan dari jalan Tol? Jalan Tol adalah kepanjangan dari Tax on Location (disingkat TOL), yang berarti jalan yang dikenakan pajak di tempat ketika melewatinya.
Nah, operator jalan tol akan senang jika banyak kendaraan lewat jalan tol, berarti keuntungan operator tol bertambah banyak. Bukan hanya operator yang memperoleh keuntungan. Pemilik kendaraan, user tol pun beruntung. Waktu lebih cepat, terutama pada hari biasa. Kasus tertentu tol juga macet. Misalnya pada saat liburan hari raya lebaran. Pada saat jam-jam sibuk (peak hours) di Jakarta, jalan tol dalam kota terkadang padat, sehingga kecepatan kendaraan tidak maksimal.
Sesuai ketentuan kendaraan lewat tol kecepatan minimum 80 kilometer per jam, pada saat jam sibuk, kepadatan yang berdampak macet tidak terhindarkan. Dalam kepadatan kendaraan di ruas tol, terkadang pengendara yang kurang disiplin memicu kemacetan makin serius. Biasa, pengemudi dengan tingkat disiplin yang rendah, lebih sering berganti lajur. Sopirnya ugal-ugalan, melaju dengan zig-zag. Sopir seperti ini bisa mencelakakan orang lain, tidak hanya dirinya sendiri.
Di jalan tol di Malaysia, Australia (high way, jadi free, tanpa bayar), kendaraan dilarang berganti lajur. Pengendara menaatinya. Bagus sekali. Di sini, bus dan truk pun banyak yang tidak menaati ketentuan. Seharusnya berada pada lajur kiri, tetapi melintas seenak pada lajur tengah, bahkan lajur cepat, lajur kanan.
Semburan dusta itu meresahkan
Saat jelang 17 April 2019 yakni tanggal pilpres dan pileg untuk menuju ke bilik suara, memilih presiden dan wapres, menjatuhkan pilihan kepada calon anggota legislative “Firehose of falsehood” (semburan dusta) amat meresahkan yang ditujukan terutama kepada paslon 01, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana, yang maju dengan cawapres Kyai H Ma’ruf Amin.
Terlalu banyak semburan dusta dilempar untuk mendiskreditkan pemerintah, bahkan pribadi dan keluarga Jokowi. Sungguh, betapa banyak upaya “menganiaya”, menjelek-jelekan pemerintahan saat ini, kubu pendukung paslon 01 dan Jokowi beserta keluarga.
Kelompok pengemas dan distributor “semburan dusta” sudah kelabakan menghadapi pilpres, ambisius untuk berkuasa; hati panas, membenci, bahkan mungkin “iri hati” dengan keberhasilan pemerintahan saat ini di bawah kendali presiden yang kerempeng, penampilan “ndeso” tapi berani, tegas, beprestasi luar biasa, yang membawa Indonesia makin percaya diri.
Contoh kepemilikan Indonesia atas saham PT Freeport sebanyak 51 persen. Penandatangan Mutual Legal Asisstance (MLA) di Swiss yang membuka peluang Indonesia menyita dan membawa pulang dana Rp 7ribu triliun yang ditengarai hasil korupsi, dan sudah lama disimpan pada perbankan di Swiss.
Mereka mengkritik pemerintah yang membangun infrastruktur termasuk jalan tol. Oposisi pemerintah, lawan Jokowi juga ahli, pintar, seharusnya memahami dengan baik, pemerintah membangun infrastruktur seperti antara lain jalan tol tidak menggunakan kacamata politik, karena jalan tol akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seharusnya mereka mendorong agar infrastruktur fisik seperti jalan, jalan tol, pelabuhan, lapangan terbang termasuk lapangan terbang perintis, instalasi kelistrikan, bendungan, dan lainnya semuanya demi kesejahteraan rakyat.
Anda mengkritik atas kebijakan pemerintah yang memberikan hasil dan outcome sedemikian bagus, kemudian Anda malu terhadap diri sendiri, lalu Anda menyemburkan dusta dengan melempar berita hoax, dilarang lewat jalan tol. Siapa yang melarang. Pemerintah tidak. Operator tol juga tidak.
Anda dan saya pun tetap lewat jalan tol. Lha jalan tol barang publik. Pemerintah bangun untuk kita pergunakan. Aneh kalau mobil yang lewat jalan tol harus pakai stiker “Jokowi-Ma’ruf Amin”. Atau pakai kaos bergambar paslon 01. Ketawa terpingkal-pingkal aku jadinya.
Masyarakat luas, terutama pemilik kendaraan roda empat ke atas yang biasa menggunakan jalan tol, tak perlu kita termakan “Larangan fiktif” tersebut. Jangan percaya berita hoax. Berita larangan gunakan jalan tol bagi lawan paslon 01, itulah salah satu wujud ” semburan dusta”. Entah “semburan dusta” apa lagi yang sedang siap publish. Namanya dusta, siapa percaya?
Penulis adalah Magister Kesejahteraan Sosial.
