Di panggung-panggung perayaan di negeri yang gemar berbenah ini, kemerdekaan kerap bertemu dalam parade. Mungkin di sebuah alun-alun kota yang dikepung gedung tinggi. Mungkin di balik dinding istana yang dibalut berpuluh-puluh meter kain merah-putih. Tapi selalu di atas mimbar yang disapu karpet lembut, diiringi dentum musik tiup, senyum pejabat yang licin, dan jajaran kemeja klimis tanpa sebaris pun noda debu.
What would you like to celebrate, Sir? Sejarah kemenangan? Angka pertumbuhan ekonomi? Atau daftar nama para pahlawan yang biografinya baru saja dipercantik di lembar pidato?
Para elite dan pembuat narasi itu tak merasa bersalah. Mereka tak merasa aneh bila sembari berapi-api mendengungkan bahwa kemerdekaan adalah milik kita bersama, justru sedang menikmati privilese dari sebuah sistem yang meminjam tabiat kolonial. Tidak apa-apa, bukan? Angka indeks pembangunan, deretan trofi diplomasi, dan romantisme 1945, semua bisa diracik di situ dengan rapi.
Sementara itu, bapak tani yang tanahnya tergeser oleh proyek eksploitasi, buruh yang memeras keringat di sepanjang rute Daendels lama, romusha yang tulang-belulangnya terkubur tanpa nama, bau kakus umum yang mampet di pinggir rel, serta anak-anak penyot yang tak kenal arti kurikulum sekolah, tetap berada jauh nun di sana.
Mereka sengaja disisihkan, sebab begitulah agaknya tata cara yang tengah berlaku di negeri yang serba seremonial ini, kemerdekaan hanya boleh disuarakan dan diwakili oleh nama-nama besar yang tertata rapi di etalase.
Itulah “sejarah resmi”, orang berkata. Mungkin tak pernah betul-betul dipikirkan, bahwa kata “sejarah resmi” di situ agak aneh. Sama anehnya bila kita berbicara tentang sebuah hotel, atau bumbu masak, atau penyair, yang bertaraf “resmi”. Sebab taraf “resmi” di situ, sadar atau tak sadar, ditentukan oleh apa yang didesakkan oleh mereka yang memegang stempel kekuasaan. “Sejarah resmi” tak pernah kita bayangkan sebagai sejarah yang ditentukan oleh ukuran rasa keadilan seorang petani di pedalaman, atau ukuran penderitaan seorang buruh harian lepas tanpa jaminan sosial.
Bahasa memang menunjukkan kebingungan bangsa. Kebingungan itu mungkin ciri zaman kita juga: ketika para pemimpin dan pembuat hukum hari ini tampaknya mencoba mengagungkan perjuangan melawan penjajah, tapi sementara itu mereka sendiri ingin segera menduduki posisi sang penjajah tadi.
Dulu pun rakyat jelata ditindas oleh tuan-tuan kolonial yang feodal dan para perintis Republik berontak bersama rakyat yang menggenggam bambu runcing. Tapi adakah generasi kekuasaan hari ini berontak untuk menghapus ketidakadilan itu, atau jangan-jangan sekadar berontak agar bisa masuk ke “kamar bola” yang dulu hanya boleh dimasuki tuan-tuan penjajah? Kita tak pernah betul-betul tahu.
Maka di tengah riuh pesta yang membingungkan itu, kemerdekaan -jika ia adalah sebuah pribadi- mungkin sedang duduk menyendiri di sudut ruangan yang sepi. Padanya kita mengadu, mengabdi, dan bertaruh nasib. Umurnya jauh lebih purba daripada sejarah rezim mana pun. Kisah-kisah yang dibawanya begitu tak terhingga sehingga kita sering kali gagap menuturkannya. Kepada sosok kemerdekaan itu, kita semestinya berterima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang terdalam. Dan kita tahu, kemerdekaan selalu punya kebiasaan baik bahwa ia pandai memberi ampunan, bahkan ketika kita berulang kali mengkhianati amanatnya.
Namun, maaf itu kerap kita salah artikan. Kita menganggap kebaikan masa lalu itu sebagai izin untuk melupakan rakyat kecil, lalu menyempitkan sejarah hanya menjadi cerita segelintir elite di dalam buku pelajaran sekolah. Bukankah penyeragaman cerita semacam itu justru merendahkan makna kemerdekaan yang dulu mereka perjuangkan? Jika sejarah pada akhirnya Cuma milik orang-orang terpilih, sekalian saja kita ubah bunyi konstitusi. Kita ubah tujuan bernegara dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi penyembahan massal terhadap riwayat hidup figur-figur tertentu, bagaimana?.
Barangkali, jika para perintis Republik itu bangkit hari ini, mereka pun akan enggan membaca isi buku sejarah kemerdekaan kita. Mereka akan tersipu malu melihat bagaimana penderitaan jutaan rakyat anonim dihapus dari catatan demi memberi tempat bagi panggung tunggal para penguasa. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menghilangkan sebagian besar peristiwa masa lalu -sebelum kita benar-benar mengingat siapa saja yang sesungguhnya berdarah-darah di sepanjang lintasan sejarah?
Sebab kemerdekaan tidak pernah diciptakan untuk menjadi panggung tunggal. Ia bukan hak milik eksklusif mereka yang berseragam dan bertitel. Kemerdekaan adalah milik petani yang mencangkul di bawah terik, milik buruh yang menyapu jalanan di pagi buta, milik warga yang berani mengetikkan kebenaran meski diintai ketakutan.
Namun di luar sana, perayaan itu terus berlangsung dalam dentum meriam dan kepulan asap kembang api. “Revolusi” kita seolah-olah beres sudah, sebelum sempat jelas: sebenarnya, untuk siapa kemerdekaan itu diproyeksikan?
