Problematika pandemi covid-19 tidak saja dalam dimensi kesehatan. Sebagaiman dibahas dalam Indonesia Lowyer Club (ILC), Selasa, 12/05/2020 di salah saru TV swasta; TV-One.
Lebih jauh, dampak dari pandemik corona meliputi perekonomian, sosial, badan usaha, dan keamanan lalu lintas. Aspek ekonomi sudah jelas, secara massif-komprehensif perekonomian Indonesia menjadi masalah pelik. Ekonomi masyarakat secara umum menjadi terbengkalai.
Begitu juga dengan persoalan sosial. Tersebab oleh covid-19, terjadi kesenjangan sosial yang harus dipahami sebagai era baru untuk menjaga jarak. Social distancing atau fisical distancing harus dijalani oleh setiap individu. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran virus yang mematikan ini.
Badan usaha dan keamanan juga tidak lepas dari dampak coronavirus. Tidak sedikit badan usaha yang terpaksa “merumahkan” karyawannya demi benefit keuangan perusahaan. Lalu lintas juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dampak virus ini. Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menjadi kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap mobilitas kendaraan publik maupun pribadi.
Sengkarut Bansos (Bantuan Sosial)
Di ILC melalui streeming video call, Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa masalah sinkronisasi data menjadi polemik. Artinya masih manyak masalah data bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena data lama yang tidak ter-update.
Seharusnya data lama yang tidak dimoderesasi tidak boleh dijadikan alasan. Karena seharusnya pemerintah daerah memahami siapa yang pantas mendapat bantuan. Dengan demikian koordinasi yang baik antara pusat dan daerah harus diperbaiki.
Masih menurut Kang Emil, problematika data di Indonesia menjadi pelik karena negara kita termasuk negara kepulauan. Ini juga kurang tepat kalau dijadikan alasan carut-marut bantuan sosial atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sebab, jika kerja sama baik dan penuh tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, kondisi kepulauan dapat diatasi dengan seharusnya.
Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, mengatakan bahwa bantuan sosial 98,4% tepat sasaran. Hanya saja, yang 1,6% tidak tepat sasaran mengatakan kepada media sehingga seakan-akan sengkarut bantuan sosial begitu parah. Kenyataannya, jauh lebih banyak yang tepat sasaran daripada sebaliknya.
Mestinya, atau yang paling baik adalah tepat sasaran 100%. Sebab, sekecil apapun kesalahan akan tetap menjadi kesalahan dan harus dipertanggung-jawabkan. Kebenaran tepat sasaran secara menyeluruh bukan sesuatu yang mustahil.
Peran Pemerintah Daerah
Terjadi polemik di media sosial terkait bantuan sosial antara Sehan Salim (Bupati Boltim, Sulawesi Utara) dengan Thoriqul Haq (Bupati Lumajang, Jawa Timur). Kesalah-pahaman ini terjadi karena adanya silang pendapat serta etika komunikasi yang tidak padu.
Bupati Boltim, Sehan Salim, mengatakan bahwa terjadi miskonsepsi antara satu kementrian dengan kementrian lainnya. Kebijakan ini akan berdampak kepada pemberian bantaun yang akan semakin lama. Padahal, masyarakat terdampak covid-19 sudah sangat mendesak untuk segera diberi bantuan.
Hal lainnya yang dikatakan Salim, bahwa seharusnya pemerintah pusat mempercayakan penyampaian bantuan kepada pemerintah kabupaten. Karena, Bupati lebih paham kondisi riil masyarakat di bawah pemerintahannya. Bahkan, mungkin karena emosi yang memuncak, Salim mengeluarkan kata-kata yang dianggap tidak sopan atau tabu. Kritik ini oleh Sehan Salim ditujukan kepada mentri sosial.
Kritik Sehan Salim mengundang reaksi keras dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Bupati Thoriq mengatakan bahwa apapun alasannya, ungkapan atau kata-kata kotor tidak boleh dilontarkan oleh siapapun, bahkan lebih-lebih oleh pejabat publik.
Kontradiksi kesalah-pahaman antara dua Bupati ini dijadikan komoditi politik untuk saling melontarkan argumentasi. Sewajarnya, beda pendapat dan silang kritik tidak bermasalah di negara demokrasi. Namun, alangkah lebih bijak jika intrik poltik dikesampingkan dulu, untuk lebih fokus pada dampak pandemi covid-19.
Tidak Perlu Mencari Kambing Hitam
Sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan dalam silang pendapat ini. Karena tujuan utamanya adalah ingin segera menyelesaikan problem dampak coronavirus. Tidak perlu saling menyalahkan dan apalagi mencari kambing hitam.
Kebenaran mutlak yang benar-banar saklek adalah milik Tuhan. Kesempurnaan manusia hanya sebagai upaya untuk mencapai titik kebenaran. Manusia yang benar-benar baik itu sebuah hayalan. Tetapi manusia yang berupaya mencapai puncak kebenaran adalah ikhtiar yang harus dimaksimalkan.
Tidak ada faedahnya orang yang mencari kesalahan orang lain. Instrospeksi diri merupakan jalan bijak agar dapat memunculkan kebenaran. Komunikasi yang beretika bagian dari kesempurnaan. Memaklumi karakter yang berbeda pun termasuk kebijaksanaan. Bersilang pendapat kemudian membangun sinergi kebersamaan untuk mencapai baldatun thoyyibatun wa Robbun Ghafur; negara yang adil dan makmur, gemah ripah loh jenawi.
Masalah Bersama
Hakikat dari dampak pandemik corona adalah masalah kita bersama. Pemerintah dan rakyat harus bahu membahu dalam memerangi virus yang menjadi masalah dunia ini. Pemerintah tanpa dukungan rakyat adalah nisbi. Sebagaimana rakyat tanpa pemerintah adalah halunisasi (halu).
Karena masalah bersama, tidak boleh ada yang saling menyalahkan. Kritik boleh. Tetapi tetap pada koridor kebersamaan. Bersatu dalam memberantas tersebarnya virus covid-19.
Tidak ada yang lebih kuat daripada kebersamaan. Dan kebersamaan itu dibangun atas dasar persatuan. Bersatu melawan corona. Bersatu membangkitkan perekonomian. Dan bersatu untuk tetap di rumah, social distencing, fisical distencing, dan Pembatasa Sosial Bersekala Besar (PSBB). Wallahu A’lam!
