Dalam masa pandemik COVID-19 ini, keterbatasan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat terlihat karena lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun muncul dengan berbagai solusi, contohnya melalui kartu prakerja atau program-program pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang terdampak pandemik. Salah satunya adalah program yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah mencari 5.000 anak muda Jawa Barat untuk tinggal di desa dan menjadi petani 4.0. Sejumlah keuntungan ditawarkan seperti pinjaman modal, pinjaman lahan dan pilihan untuk menikahi kembang desa (Suara Jabar, 2021)
Ini adalah respon positif pemerintah Jawa Barat untuk menyikapi krisis pengangguran yang semakin bertambah karena dampak pandemic COVID-19. Akan tetapi, frase “pilihan untuk menikahi kembang desa” menjadi hal menaik yang perlu digarisbawahi. Frase itu pun ditemukan dalam Instagram Ridwan Kamil dengan isi sebagai berikut “Pendaftaran akan dimulai minggu depan. Daripada jadi pengangguran kan? Salah satu syaratnya mau tinggal ngekos di desa. Menikahi kembang desa adalah pilihan”.
Konteks “kembang desa” pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada “gadis yang dianggap paling cantik di sebuah desa. Mungkin sebutan ini terkesan ‘biasa saja’ karena sudah lumrah digunakan. Lumrah digunakan karena sudah biasa digunakan entah sebagai pujian atau sebagai bahan bercanda memang istilahnya yang demikian sejak lama, sehingga pemaknaannya sudah menjadi pakem tanpa perlu merujuk istilah tersebut akan menjadi suatu kebanggaan atau bahkan menjadi satu bentuk perendahan.
Bias Konotasi
Pada era di mana pemberdayaan perempuan sudah mulai menguat di semua bidang karena perlahan-lahan budaya yang menekankan relasi kuasa timpang antara laki dan perempuan memudar serta terciptanya relasi seimbang dan setara, hal ini tidak serta merta menghilangkan istilah-istilah yang jika diucapkan begitu saja dapat memancing tendensi perendahan walau pun jika diartikan bermakna positif. Sebut saja “polwan cantik, guru cantik, dokter cantik”.
Dalam konteks laki-laki pun terjadi hal yang sama, seperti “dosen ganteng, dosen ganteng”. Proses pendefinisian pun terjadi karena hegemoni budaya maskulinitas yang menjadi kunci “perbedaan” laki-laki dan perempuan yang berdasarkan peran secara kekuasaan, status, kecenderungan moral dan kepedulian sosial (Santoso, Widjajanti, 2005).
Konstruksi hegemoni ini muncul dalam tatanan metafora penggambaran tentang perempuan sejak jaman lama, contohnya Tjipto Mangoenkusumo yang menggambarkan perempuan Eropa berdandan tebal namun menyembunyikan itikad buruk sebagai simbol politik etis Belanda (Gouda: 240 dalam Santoso Widjajanti, 2005).
Lalu ambiguitas yang dilakukan oleh Soekarno yang menggambarkan proses kemerdekaan layaknya dewi kemerdekaan karena menyamakan laki-laki bersarung dengan perempuan, sedangkan pada masa Jepang berkuasa, perempuan seksi dan jahat dijadikan propaganda asing. Ini yang menjadi bentuk seksisme. .
European Institute for Gender Equality (EIGE) menggambarkan seksisme sebagai asumsi pemeringkatan satu jenis gender yang lebih tinggi, menciptakan bias ketidaksadaran bahwa tindakan, perkataan,serta lingkungan akan dapat menciptakan perendahan serta pelecehan. Seksisme dapat dialami siapa pun, namun perempuan lah yang sering mendapat dampaknya.
Dalam konteks ini bagaimana istilah ‘Kembang Desa” dapat diinterpretasikan sebagai seksisme? EIGE melansir salah satu bentuk seksisme dapat muncul dari candaan. Sebutan ‘Kembang Desa” pada pernyataan Ridwan Kamil mungkin dimaksudkan untuk bercanda, akan tetapi dapat dimaknai lain bahwa Kembang Desa merupakan salah satu bentuk penarik para kandidat yang ingin berpartisipasi dalam program Petani 4.0.
Apakah perlu menggunakan canda dengan melibatkan perempuan di sini sebagai ‘komoditas pemikat’? Seolah-olah program ini memerlukan lawan jenis untuk menarik laki-laki (pemuda) yang menjadi target program untuk dijadikan petani milenial. Bias konotasi tidak dapat terhindarkan di sini, karena masalah ‘kelaziman’ yang sudah dianggap wajar, dan sekali lagi perempuan yang terkena dampaknya.
Kepantasan Wacana Publik
Sebagai inisiatif program pemerintah daerah untuk memberdayakan pemuda dalam masa pandemik, program Petani 4.0 merupakan hal positif untuk mencegah pengangguran dan mengaktifkan kegiatan pertanian. Program ini memang menyiratkan adanya aktivasi para pemuda untuk lebih berdaya. Memang di dalamnya tidak secara eksplisit merendahkan perempuan desa.
Namun, mengingatkan agar setiap pejabat publik lebih berhat-hati dalam mengeluarkan pernyataan walau pun konteksnya adalah bercanda, karena pejabat publik merupakan cerminan laku bagi masyarakat. Terlebih lagi, jika mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan dengan integrasi pengarusutamaan gender.
Pemerintah Republik Indonesia telah membakukan proses pembentukan tata perundangan melalui parameter kesetaraan gender (Kementerian PP dan PA, 2011) sehingga hal ini akan berdampak terhadap kebijakan di level pemerintah pusat hingga daerah, termasuk setiap program bagi masyarakat dengan pertimbangan responsif gender berbasis prinsip hak asasi manusia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Tentunya, hal ini akan menjadi perhatian para pejabat publik untuk beriringan bersama masyarakat untuk mengaktivasi program tanpa bentuk canda yang tidak perlu, apalagi mengaitkannya dengan sterotip gender. Serta, tentu meletakkan kepantasan bersikap bagi para pejabat publik di mana pun berada.
