Senin, Mei 17, 2021

RPJMN Tanpa Masyarakat Adat

Lupakan Adu Tagar, Kita Lihat Program Capres 2019

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tahun 2019. Secara konstitusional pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan pilpres dan...

Membaca Peta Politik Amien Rais

Beberapa waktu lalu, KPK menyebut Amien Rais menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) sebesar Rp 600 juta. aliran dana itu...

Milenial dan Virus Golput

Dalam pusaran politik praktis, partisipasi politik kaum Milenial dalam meramaikan ruang demokrasi di Indonesia semakin masif. Terlihat banyaknya Milenial yang tebilang prematur berani menjadi...

Menakar Kekuatan Oposisi Pasca Pemilu 2019

Putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni lalu, menjadi pertanda runtuhnya sengketa pemilu 2019 yang, sempat melahirkan berbagai drama yang mengguncang dunia. Putusan...
Ernesto Teredi
Peneliti di Lembaga Terranusa Indonesia

Distribusi kebijakan merupakan bentuk konkrit dari proses politik. Distribusi, menandakan pemerintah telah melaksanakan pembangunan, sesuai dengan pelbagai tuntutan politik dari partikularitas masyarakat. Itulah yang membuktikan rezim demokratis, yaitu dengan melibatkan setiap partikularitas dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks Indonesia, maka distribusi kebijakan muncul dalam beragam bentuk (form). Semua itu dilakukan, dengan memenuhi standar prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas para pengambil keputusan (decision maker) mengikuti mekanisme prosudural tersebut Ini adalah langgam dan lazim kebijakan yang dibuat selama ini di Indonesia.

Tahun 2020 merupakan tahun terbentuknya Rencana Pekerjaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bawah Rezim Jokowi. Setelah dibaca dengan saksama, tentu banyak pihak memberi apresiasi. Sebab itu sebagai montase bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

RPJMN merupakan suatu kerangka kerja yang rentang waktunya lima tahun. Dan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja dari pemerintah. Singkatnya posisi RPJMN sangat penting dalam kerangka pembangunan. Sebab, akan menjadi acuan sampai tingkat pemerintah desa.

Kendati demikian, tidak semua substansi dari RPJMN tersebut mencakupi seluruh kehidupan hajatan banyak orang. Salah satu hal yang diabaikan dalam RPJMN 2020 adalah, absennya nama masyarakat adat, yang sudah lama memberi tuntutan politik.

Penindasan Berlanjut

Tentu, ini sangat problematik, karena jumlah masyarakat adat di Indonesia tak sedikit. Berdasarkan data yang dirilis oleh, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) jumlah masyarakat adat yang terferifikasi saat ini 17 juta orang.

Dengan jumlah yang begitu banyak, jika kehidupan masyarakat adat tanpa distribusi kebijakan dalam kerangka RPJMN. Secara otomatis masyarakat adat menelan pil pahit lagi selama lima tahun ke depan.

Pengabaian terhadap masyarakat adat tentu banyak tendensi kepentingan yang terjadi. Dalam konsep ekonomi politik, RPJMN tanpa masyarakat adat bisa dibaca sebagai, tersembunyinya kepentingan para korporasi besar. Karena demi kepentingan kelas atas suka tidak suka masyarakat adat diabaikan.

Sebagai bukti pelacakan empiris, ternyata hingga tahun 2018, terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah dikriminalisasi; ada yang berakhir di penjara dan ada yang berstatus sebagai DPO. Kasus-kasus ini berkisar pada perampasan wilayah adat yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi, Catahu AMAN (2018).

Apa yang diceritakan oleh data empiris, sebagai sinyal yaitu: perampasan terhadap ruang kehidupan masyarakat adat memang tertata dan tersistematis. Hal ini sudah dipertegas oleh, Harvey (2003), mekanisme kerja demikian dalam frame kapitalisme kontemporer, sering disebut dengan akumulasi perampasan (accumulation by dispossession)

Akumulasi perampasan secara jelas melalui kerja mengklaim sumber daya yang ada, dengan memanfaatkan status sebagai kekuasaan. Pola operesifnya yakni menormalisasi, mendisiplinkan bahkan menjinakan berbagai elemen tubuh manusia melalui berbagai bentuk regulasi dan wacana yang dikeluarkan. Hingga sampai titik dimana kerja-kerja tersebut dianggap baik dan rasional oleh publik.

Implikasi terburuk dari absennya masyarakat adat dalam RPJMN 2020, sampai di tingkat Pemerintah Desa. Mengingat negara kita negara yang sangat struktural dan prosudural, maka otomatis Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah sampai ke desa akan mencantolkan berbagai program kerja sesuai dengan Pemerintah Pusat. Artinya pengabaian masyarakat adat bisa terjadi sampai desa.

Ada beberapa resiko yang ada efek dari RPJMN tersebut. Dan resiko yang ada tak dapat dihindari (inescapable) oleh masyarakat adat; Pertama, penindasan terhadap masyarakat adat akan terus terjadi di masa yang akan datang. Kedua, disparitas sosial yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, dalam konteks sosial ketika suatu entitas masyarakat diabaikan dalam kebijakan, otomatis tereksklusi dalam lingkungan sosial. Keempat, efek terburuk dari ketiga persoalan tersebut ialah hancurnya dignity dari keadatan (Indigegeneity).

Persis, hal seperti inilah yang tak terpikirkan oleh rezim dalam setiap mengambil keputusan. RPJMN menyisakan resiko besar dan jejak ketidakadilan. Dalam tradisi politik, saat keputusan mengabaikan beberapa kelompok, sebenarnya menandakan wajah lunak dari otoritarianisme, dan dengan sendiri mengabaikan dimensi etis dalam berpolitik.

Dimensi etis dalam proses politik untuk mengambil keputusan adalah dengan tidak tergesah-gesa menyimpulkan dan memutuskan. Melainkan keputusan itu harus berdasarkan pertentangan relasi yang ada di ruang publik dengan berbagai macam tuntutan yang ada.

Upaya Kecil

Dengan absennya masyarakat adat dalam RPJMN, maka tentu masyarakat adat dan pejuang jangan berkecil hati. Justru realitas ini yang memompa semangat masyarakat adat. Gelora perjuangan ditingkatkan dalam setiap corpus politik, demi tercapainnya misi politik masyarakat adat itu sendiri.

Untuk itu, upaya-upaya kecil yang harus dilakukan ke depannya yang lebih diintenskan. Pertama, seluruh aktus politik dan pejuang masyarakat adat, harus terus mengidentifikasikan basis kolektifitasnya secara kontinu. Hal ini dilakukan, selain memperbanyak masa, juga memperkuat gagasan gerakan politik masyarakat adat.

Kedua, tetap menyuarakan hak-hak yang diperjuangankan oleh masyarakat adat selama ini dengan memperluas spektrum gerakan dan saling linkage bersama yang lainnya. Liminalitas sangat penting dalam menyuarakan apa yang diperjuangkan. Sebab perjuangan politik sifatnya tidak ajeg, kaku dan beku.

Ketiga, memastikan bahwa di tingkat daerah, masyarakat adat harus mempertahankan dan meningkatkan political engagement khususnya dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Karena mendekatkan diri dengan Pemda sebagai cara mengisi segala keterbatasan dari absennya masyarakat adat dalam RPJMN.

Dengan demikian, upaya-upaya kecil yang dilakukan setidaknya bisa menghadirkan suatu probabilitas politik yang tak terduga di masa yang akan datang (uncertain event), baik bagi masyarakat adat secara khusus, maupun bagi masyarakat Indonesia secara umumnya. Sehingga alur dan ritme perpolitikan akan berubah sendrinya dari suatu yang banal ke arah yang habituasi produktif.

Ernesto Teredi
Peneliti di Lembaga Terranusa Indonesia
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.