Institutional Liberalism menegaskan bahwa negara-negara akan membutuhkan sebuah institusi/lembaga sebagai pengatur jalannya hubungan antar-negara. Dengan demikian, diplomasi akan berjalan lebih terbuka sehingga permasalahan yang melanda sebuah negara akan dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan atau tanpa bantuan dari negara lain.
Cara-cara seperti membentuk hukum internasional sebagai sebuah instrumen pengatur negara juga mencakup dalam institusi tersebut. Hal ini lah yang dilakukan Pemerintah Korea Utara (Korut) pada masa Lee Myung-bak, yakni membentuk Komunitas Ekonomi Korea[1] untuk memudahkan penyatuan Semenanjung Korea.
Lee Myung-bak, yang berangkat dari sikap garis keras tradisional Partai Saenuri, menguraikan paket diplomatik komprehensif tentang Korut yang mencakup pembentukan badan konsultatif untuk membahas proyek-proyek ekonomi antara kedua negara. Ia juga mengusulkan untuk mencari kesepakatan komunitas ekonomi Korea untuk memberikan dasar hukum dan sistemik dalam setiap proyek yang disetujui oleh badan tersebut.
Selanjutnya terbentuklah the Central Committee of the Democratic Front for the Reunification of the Fatherland atau Komite Sentral Front Demokrasi untuk Reunifikasi Tanah Air pada 22 Juli 1946 oleh Korut yang mengadakan pertemuan gabungan partai-partai politik dan organisasi-organisasi publik di bagian utara Korea atas saran Partai Buruh Korea dan membuat proposal baru, yang berisi semangat dan prinsip-prinsip Pernyataan Bersama Utara-Selatan pada 4 Juli harus ditegaskan kembali, fitnah bersama harus dihentikan, semua kegiatan militer harus dihentikan tanpa syarat, dan konferensi pan-nasional harus diadakan.
Di sisi lain, Korea Selatan (Korsel) di bawah pemerintahan Park Chung-hee telah membentuk sebuah Kementerian Unifikasi[2] pada tahun 1969 guna mempromosikan penyatuan kembali Korea. Namun, pada tahun 2008, peran kementerian dikurangi secara signifikan sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi pemerintah. Menteri Unifikasi saat ini ialah Kim Yeon-chul, yang berkantor pusat di lantai tiga dan empat dari Kompleks Pemerintah Seoul di Distrik Jongno, Seoul.
Integrasi politik merujuk pada sebuah ‘proses kepada’ atau sebuah ‘produk akhir’ dari proses penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang telah terpisah. Menurut Pentland[3], integrasi politik internasional sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat, yang pada awalnya diorganisasikan dalam dua atau lebih negara-bangsa yang mandiri, kemudian bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah community. Kesepakatan yang dibuat pun dalam bentuk kerangka penyatuan yang kooperatif dan bukan bersifat koersif.
Seperti yang terjadi pada tahun 1973, Korea Utara mengusulkan pembentukan Republik Konfederal Demokratik Koryo atau the Democratic Confederal Republic of Koryo (DCRK) pada oktober 1980 yang akan mewakili rakyat Korea di PBB[4].
Hal ini diusulkan dalam Laporan kepada Kongres Ke-6 Partai Buruh Korea tentang Pekerjaan Pusat Komite oleh Kim Il-Sung. Kim mengusahakan penyatuan kembali kedua negara tanpa adanya campur tangan pihak luar, yakni melalui struktur konfederasi yang mempertahankan kepemimpinan dan sistem politik masing-masing pihak. Ide tersebut tercantum dalam pidatonya, yakni Let Us Prevent a National Division dan Reunify the Country pada 23 Juni 1973.
Kim Il-Sung menyatakan bahwa cara yang paling realistis dan masuk akal untuk menyatukan kembali negara secara mandiri, damai dan berdasarkan prinsip persatuan nasional yang besar adalah untuk menyatukan Utara dan Selatan menjadi negara konfederal, meninggalkan gagasan dan sistem sosial yang ada di Utara dan Selatan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan rencana baru untuk menyatukan kembali kedua negara dengan mendirikan Republik Konfederasi melalui pembentukan pemerintah nasional yang bersatu dengan syarat bahwa Utara dan Selatan mengakui dan menoleransi ide dan sistem sosial masing-masing, sebuah pemerintahan di mana kedua pihak diwakili dengan pijakan yang sama dan di mana mereka menjalankan otonomi daerah masing-masing dengan hak dan kewajiban yang sama.
Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak Korea Utara maupun Korea Selatan dalam menyegerakan penyatuan kembali kedua negara tersebut. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lancar begitu saja melainkan ada halangan dan rintangan yang menghadang, seperti ancaman nuklir Korea Utara ketika ekonominya sedang memburuk, adanya campur tangan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan yang terlalu besar hingga membuat Korut marah, dan masih banyak lainnya. Upaya penyatuan yang dituangkan dalam bentuk dialog, pembentukan institusi, bantuan keuangan tampaknya semakin membuahkan hasil yang baik bagi kedua negara.
Meskipun kedua ideologi yang ada tidak dapat disatukan, melainkan hanya bisa berdampingan, sama seperti yang dikatakan oleh Kim Il-Sung, yakni meskipun berdiri dengan satu pijakan tetapi tetap menjalankan otonomi daerahnya masing-masing dengan hak dan kewajiban yang sama.
Bibliografi
[1] Hong Soon-Jik. (2007, Agustus 26). Toward reunification via inter-Korean economic community. Retrieved Mei 4, 2020, from Korea.net: http://www.korea.net/news/News/newsView.asp?serial_no=20070824029
[2] Republic of Korea. (1969, Maret 1). Ministry of Unification. Retrieved Mei 4, 2020, from Brief Information: https://unikorea.go.kr/eng_unikorea/about/aboutmou/infomation/
[3] Charles Pentland. International Theory and European Integration. (London: Faber and Faber, 1973), hlm. 283.
[4] Korean Friendship Association. National Reunification. Retrieved Mei 4, 2020, from Democratic People’s Republic of Korea: https://www.korea-dpr.com/reunification.html
