Dewasa ini, pembangunan infrastruktur menjadi senjata yang dipilih oleh pemerintah untuk berperang melawan ketimpangan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan pemerintah yang dibelanjakan untuk pembangunan infrasturktur, dengan misi mampu mengangkat perekonomian berbagai kawasan di Indonesia.
Mengacu pada website Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur tahun 2016 sebesar 317 triliun dan naik menjadi 400,9 triliun tahun 2017. Tahun ini anggaran tersebut kembali naik menjadi 410,4 triliun. Satu proyek besar yang tengah dikerjakan oleh pemerintah berkenaan dengan infrastruktur adalah pembangunan bandara internasional yang berlokasi di Yogyakarta, lebih dikenal dengan sebutan New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Selain infrastuktur yang dikelola pemerintah pusat, berbagai daerah di Indonesia berusaha meningkatkan pendapatannya dengan merawat dan membudidayakan sektor rill, utamanya bidang perdagangan, hotel dan restoran. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa per periode 2016, masing-masing provinsi di pulau Jawa memiliki hotel berbintang antara 100 hingga 300 bangunan. Lebih lanjut, untuk hotel non bintang, DKI Jakarta memiliki 205 hotel sedangkan empat provinsi lainnya mengantongi sejumlah 1.000 hingga 2.000 bangunan hotel.
Harapan Mulia Pembangunan
Mohammad Jefri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aneka pembangunan infrastruktur (jalan, hotel, pusat perbelanjaan, dsb) dianggap sebagai sarana meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Pengadaan jalan dan bangunan dapat menghidupkan roda perekonomian di suatu tempat sehingga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar dan menciptakan efek tetesan ke bawah (trickle down effect). Konsep kesejahteraan demikian terus diimplementasikan sehingga seiring berjalannya waktu, jalan dan bangunan baru semakin bertambah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Indonesia Development Forum (10/7) membagi dua akenario dampak pembangunan infrastuktur bagi perekonomian, yakni tahap konstruksi dan operasional.
Pada tahap konstruksi, nilai tambah yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur tahun 2017 adalah sebesar 146,9 T dan 2018 sebesar 186,4 T, masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06% dan 1,28%. Selanjutnya tahap operasional, nilai tambah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 52,2 T dan 2018 sebesar 123,8 T, masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38% dan 0,85%.
Rupa Lain Pembangunan
“Pembangunan sejatinya memiliki dua wajah berbeda. Satu sisi, adanya pembangunan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.
Sisi yang lain, hadirnya pembangunan menciptakan predator yang menggeser aneka pekerjaan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat tradhisional ke arah modern,”jelas Bapak Bapak Muh. Taufik AR, S.IP selaku Perencana di Bappeda DIY dalam seminar bertema Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (24/11).
Sejalan dengan argumentasi tersebut, pembangunan fisik dirasa menjadi obat dalam menyehatkan perekonomian, namun kerap kali tidak mengikutsertakan kepentingan sosial masyarakat dalam resep perhitungan pasar.
Selain masyarakat, lingkungan adalah pihak yang tak luput menerima kerugian atas aktivitas pembangunan. Alih fungsi lahan dan penggusuran dianggap sebagai cara terbaik mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Tak heran, setiap tahunnya alih fungsi lahan di Indonesia mencapai 150.000 sampai dengan 200.000 ha, baik digunakan untuk pembangunan jalan, hotel, bahkan untuk pembangunan pusat-pusat perbelanjaan.
Pelaksanaan pembangunan sering menjadikan masyarakat bawah korban dari tragedy of the common. Contohnya, pembangunan beberapa hotel di tengah pemukiman berdampak pada matinya sumber air sumur warga sekitar.
Air tanah sebagai barang umum yang bisa diakses gratis oleh masyarakat luas dikuasai oleh segelintir pihak. Fenomena lain seperti pembebasan lahan untuk pengadaan jalan baru berpengaruh pada pola perilaku warga yang memiliki lahan di dekat proyek pembangunan dan akan menjadi masalah saat aktivitas ekonomi justru terhambat akibat kegiatan tersebut.
Pembangunan semakin lama dapat mengarah ke kapitalisme lantaran dapat mematikan pekerjaan konvensional/tradhisional sekaligus menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.
Hal-hal demikian tidak diperhitungkan dalam sistem ekonomi sebab segala sesuatu di luar harga dianggap tetap (ceteris paribus) sehingga interaksi sosial, kebiasaan, pola perilaku masyarakat bahkan lingkungan bukan unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam usaha mengejar pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesejahteraan.
Sumber daya alam dinilai sebagai faktor produksi sehingga perlu dimaksimalkan penggunaannya. Alhasil, kerusakan alam dan lingkungan terjadi di berbagai belahan bumi, bukan hanya di Indonesia.
Greenning The Economy
Harris dan Roach dalam bukunya berjudul Environmental and Natural Resource Economics menjelaskan tentang suatu perekonomian yang meningkatkan kesejahteraan manusia serta modal sosial tanpa harus mencederai lingkungan, dikenal dengan istilah green economy.
Dalam konsep tersebut, pertumbuhan pendapatan disertai dengan usaha menjaga lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan perlu melihat aspek sosial bukan hanya dipandang dari segi ekonomi. Arahnya adalah sebuah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu bagaimana konsep pembangunan yang baik? Bagaimana menciptakannya?
Pembangunan yang baik berdampak pada peningkatan pendapatan suatu kawasan, peningkatan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan lingkungan yang terjaga (people, planet, profit).
Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan merubah pola ekonomi dari egosentris menjadi ecosentris. Artinya, dalam setiap usaha mengejar pertumbuhan ekonomi, baik melalui pembangunan dan cara-cara lain, perlu mempertimbangkan hal-hal lain diluar ‘harga’ seperti lingkungan dan interaksi sosial. Mari berubah untuk berbuah!
