Perhelatan Pilkada serentak 2018 telah sukses dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 kemarin. Secara umum, pesta demokrasi lokal ini boleh dibilang lancar dan kondusif. Kendatipun terdapat insiden-insiden yang mencederai proses demokratisasi ini baik selama atau pun pasca proses pemilihan.
Misalnya, kasus moneypolitics, bagi-bagi sembako, penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, dan/atau fakta rivalitas para calon dengan kotak kosong pada 16 daerah.
Yang paling mengerikan adalah insiden baku tembak antara TNI/Polri vs KKSB di Nduga Papua, dugaan guru yang dipecat karena beda pilihan di Bekasi dan tragedi lainnya adalah 2 (dua)kandidat tersangka korupsi berhasil keluar sebagai jawara sementara ini di Tulungagung dan Maluku Utara.
Tanpa Korupsi
Saya merasa miris mengetahui bahwa di Maluku Utara dan Tulungagung unggul dua orang tersangka kasus korupsi. Menjadi pertanyaan bagi saya, apakah rakyat dibutakan matanya, terlena dengan rayuan atau tidak menggunakan nurani dalam memilih hingga kedua pasangan ini bisa unggul? Ataukah memang kedua pasangan tersebut punya kekuatan luar biasa ala super hero? Tetapi bahwa itu kembali pada pilihan masing-masing orang, hanya saja pemilih cerdas adalah mereka yang mengetahui konsekuensi dari setiap tindakannya, apakah kita sudah cerdas?
Peristiwa di atas bisa dikatakan penting untuk dinalar dan direfleksikan dalam kehidupan demokrasi ke depannya. Terpilihnya pemimpin baru berarti munculnya harapan baru dan semangat baru dalam penataan kinerja, birokrasi kelembagaan dan pelayanan publik. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila sejak dini para kepala daerah memasukan salah satu agenda terpenting yaitu anti korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan yang digerakannya.
Memang bidang korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu yang melorotkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah serta lembaga-lembaga kekuasaan negara.Korupsi menjadi masalah serius dan paling banyak menguras baik secara materi, pikiran dan tenaga, nilai etika/moral yang dianut, membuat labeldan yang pasti menyengsarakan tidak hanya koruptor sendiri tetapi rakyat selaku pemilik kedaulatan.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada tanggal 26 Juni 2018 sehari menjelang Pilkada 2018 mengingatkan kepada publik bahwa sampai saat ini KPK telah menetapkan 95 kepala daerah tersangka kasus korupsi dari 108 perkara yang ditangani KPK. Dengan data tersebut, maka mau tidak mau, suka tidak suka menjadi tantangan bagi para kepala daerah untuk merebut kembali hati rakyat. Jangan korupsi, itu intinya.
Kepercayaan publik dibutuhkan agar pemerintah itu solid dan fokus mengerjakan hal-hal yang penting dan strategis bagi kemaslahatan rakyat. Kepercayaan publik juga dapat berarti pemerintah menjadikan rakyat sebagai subyek studi penyelenggaraan pemerintahan adalah agar pemerintah punya ukuran yang nyata terkait realisasi program-program. Disamping itu untuk mewujudkan fungsi kontrol, kepatuhan, akseptabilitas dan kredibilitas dan popularitas bila ingin tetap memerintah.
Cara demikian menunjukan bahwa pemimpin terpilih itu adalah yang terbaik dari yang baik.Niscaya rencana apapun akan mendapatkan dukunga rakyat, entah agenda rupa apapun itu asalkan lahir dari rakyat yang percaya bahwa selalu ada sisi keadilan, kemanfatan dan kemakmuran yang dimotori pemimpinnya, pasti selalu berhasil.
