Penutupan lokalisasi prostitusi Calam yang berlokasi di utara Terminal Pemalang minggu-minggu ini menjadi perbincangan hangat warga Pemalang. Pendapat yang pro dan kontra berkaitan dengan penutupan Calam pun berseliweran disana-sini memenuhi media sosial masyarakat Pemalang. Ada yang setuju Calam ditutup ada juga yang menentang penutupan prostitusi tersebut.
Sementara opini Didik Setiawan dengan tulisanya berjudul Persepsi Masyarakat Mengenai Penutupan Calam yang dimuat Harian Pemalang minggu-minggu ini menganggap bahwa penutupan lokalisasi Calam terdapat unsur politis-kekuasaan. Dimana tokoh-tokoh sukses seperti Ki Entus Susmono yang berhasil menutup lokalisasi Peleman di Kota Tegal lalu membuat namanya langsung mencuat untuk diperhitungkan dalam panggung politik nasional. Demikian dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang berhasil melanggengkan kekuasaan setelah kebijkan kontroversionalnya dalam menutup prostitusi Gang Dolly di Kota Surabaya.
Sebagaimana kita ketahui, Bupati Pemalang Junaedi, S.H, M.M akan terdaftar dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Tengah periode mendatang. Sejumlah pengamat politik beranggapan bahwa penutupan prostitusi Calam ada kaitannya dengan bursa pencalonan tersebut. Dalam hal ini penutupan prostitusi Calam dijadikan sebagai “hunger strike” alat politik untuk mendapatkan simpati publik.
Walaupun menurut saya ada unsur politis dibalik penutupan prostitusi Calam minggu-minggu ini. Namun, saya mengapresiasi langkah tersebut sebagai kebijakan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari kejahatan human trafficking (perdagangan manusia) dan upaya menegakan “ramah gender” (demikian saya menyebutnya) yang selama ini banyak menindas wanita. Membeli layanan seks juga tak hanya merugikan keluarga si pelaku saja, tetapi juga melestarikan praktik perdagangan perempuan domestik dan internasional, perbudakan seks, dan penindasan anak, demikian salah satu tulisan Nori Andriyani dalam bukunya, Jakarta Uncovered: Membongkar Kemaksiatan, Membangun Kesadaran Baru.
Prostitusi juga tidak dibenarkan dalam banyak korpus keagamaan. Islam dengan tegas melarang hubungan suami istri diluar nikah (zina) dalam teks-teks keagamaanya ( Al-Quran) seperti pada surah An-Nur ayat 3, maupun surah Al-Isra ayat 32. Sejalan dengan Islam. Agama Kristiani juga melarang prostitusi sebagai tindakan yang amoral hal ini disinggung dalam tek-teks keagamaanya (Bible) seperti dalam surat Matius ayat 5:28-29, maupun surat Korintus ayat 6:9-10. Sementara Hindu menganggap perbuatan prostitusi dinilai sebagai bentuk penghinaan kepada Undang-Undang Agama Hindu (Laws of Manu). Hal ini disinggung dalam teks-teks keagamaanya seperti dalam surat Bhagavad Gita ayat 1: 40-42.Demikian juga dalam beberapa ajaran agama lain seperti Konfucianisme, Taoisme, Jainisme, Zoroastrianisme, Shintoisme, Judaisme dan Bahai juga jelas terdapat larangan prostitusi ini.
Jelasnya, pelarangan praktik prostitusi di Pemalang merupakan langkah yang tepat, karena banyak kelompok masyarakat yang menilai bahwa prostitusi itu banyak merugikan manusia, demikian juga dalam pandangan agama. Namun, Pemkab Pemalang perlu melakukan kajian lebih dalam, mengapa prostitusi itu bisa muncul di Pemalang. Jangan sampai lokalisasi sudah ditutup, tetapi akar permasalahannya tidak ditangani. Jika hanya lokalisasinya yang ditutup tetapi permasalahannya tidak diatasi, maka jangan heran akan ada kemunculan prostitusi di tempat lain.
Atau lebih canggih lagi dapat memicu munculnya “prostitusi online” yang lebih aman dan canggih dan tidak memerlukan tempat fisik. Bahkan praktik prostitusi online ini pernah terjadi di Pemalang pada tahun 2016 lalu. Kita dibuat muak lantaran pelaku prostitusi masih anak SMA yang dibawah umur, kedua perempuan SMA itu dijual ke lelaki hidung belang oleh germo Sulton Ade Prayoga, warga asal Desa Jebet, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan kenapa praktik prostitusi itu bisa muncul.
Dalam banyak studi kasus, pemicu kemunculan prostitusi sangatlah komplek. Mulai dari dipicu oleh masalah Ekonomi, Broken Home, Perselingkuhan, Tingkat Pendidikan, hingga masalah paling mengakar, yaitu adanya suatu tatanan masyarakat dimana terdapat “disparitas gender” yang begitu tinggi. Adanya disparitas gender inilah menurut saya yang membuat pemicu utama munculnya prostitusi.
Jika para pekerja Wanita Tuna Susila (WTS) menggeluti pekerjaan ini dengan alasan ekonomi, maka dengan merehabilitasi dan memberikanya jaminan pekerjaan ataupun pemberian modal usaha yang layak maka selesai sudah masalah ini. Namun jika para pekerja WTS tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah Ekonomi. Maka ada faktor eksternal dari wanita tersebut yang melatar belakanginya. Bisa dipicu oleh masalah perselingkuhan dari pasanganya dulu, ataupun dipicu oleh KDRT( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berujung “broken home”, atau lebih parah lagi karena human trafficking, dimana ada “aktor intelektual” yang mengontrol Wanita Tuna Susila tersebut untuk dipekerjakan.
Biasanya untuk masalah trafficking, paling sering terdengar adalah perempuan muda Indonesia yang ditawari pekerjaan bergaji besar di sebuah perusahaan, dan ternyata sesampai di perusahaan tersebut ternyata dipaksa bekerja memberi layanan seks yang biasanya diaktori kaum laki-laki. Dalam hal ini, kemunculan prostitusi “tidaklah bijak” jika hanya wanita yang ditunjuk hidungnya sebagai satu-satunya kaum yang melanggengkan bisnis prostitusi. Melainkan juga kaum laki-laki yang juga harus disalahkan, mengapa memakai jasa layanan seks yang menindas perempuan, ada suply and demand disitu.
Maka sudah sepantasnya bahwa jasa pengguna layanan seks ini (laki-laki) juga dibina dan dijerati hukuman dengan tegas. Atau lebih revolusioner lagi, budaya patriarkal Masyarakat Pemalang harus dikikis, yaitu dengan cara memberikan pemahaman dimasyarakat agar “melek gender” yang disosialisasikan di sekolah-sekolah maupun di Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pemahaman inilah yang nantinya akan membuat suply and demand terhadap prostitusi itu turun, dimana wanita akan sadar bahwa “menjual diri” adalah praktik perbudakan seksual wanita terhadap laki-laki yang merendahkan dirinya, sementara laki-laki akan menyadari bahwa “membeli layanan seks” adalah tindakan biadab merendahkan wanita yang harus ditinggalkan. Pemahaman “melek gender” inilah yang nantinya akan menumbuhkan hubungan keluarga harmonis Masyarakat Pemalang yang egaliter. Suami akan komitmen dengan kesetianya, sehingga istri tidak terjun ke lembah setan bernama prostitusi lantaran sakit hati suaminya selingkuh. Dengan demikian pekerja Wanita Tuna Susila (WTS) akan hilang di Pemalang atau minimal berkurang.
Pemkab Pemalang juga perlu mengusahakan pemerataan ekonomi, agar tidak ada “segregasi sosial”, yang dapat memunculkan kecemburuan sosial. Karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, iming-iming mengenai gaya hidup yang serbaenak, namun dengan jalan pintas akan muncul dibalik pemikiran wanita. Tak cukup hanya bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memenuhi kebutuhan fashion dan kecantikan, membeli mobil baru. Akibatnya, mereka dengan “sukarela” menjual dirinya, tanpa sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari sistem kapitalisme yang tanpa disadari telah merasuk dengan budaya konsumerisme.
PenulisLutfi AminuddinPengurus Aktif Forum Kajian Sejarah Pemalang Heritage.Penulis novel Negeri Bahagia Skandinavia
