Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia akan meningkat dari 11 persen menjadi 12 persen. Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna memperkuat layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Namun, kenaikan ini memunculkan berbagai pertanyaan, yakni apakah tambahan pendapatan negara tersebut benar-benar akan sebanding dengan beban yang ditanggung masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah?
Di balik angka-angka statistik, kebijakan pajak tidak hanya memengaruhi kas negara, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak sosial ekonomi dan efektivitas alokasi dana publik menjadi sangat penting.
Dampak Langsung pada Masyarakat
Peningkatan PPN meskipun terlihat kecil dalam persentase, memiliki dampak signifikan pada daya beli masyarakat. Penelitian Sigmaphi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 50 persen konsumsi rumah tangga di Indonesia mencakup barang dan jasa yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, di mana lebih dari 70 persen pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, listrik, dan pendidikan.
Dalam kondisi ini, kenaikan PPN dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih besar, memaksa banyak keluarga untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif dengan kualitas lebih rendah. Bagi kelompok rentan, konsekuensi ini dapat memperbesar tekanan ekonomi, menurunkan kualitas hidup, dan bahkan meningkatkan risiko utang rumah tangga.
Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik
Salah satu isu utama yang muncul dari kebijakan kenaikan PPN adalah minimnya transparansi terkait penggunaan pendapatan tambahan ini. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pajak yang mereka bayar dialokasikan untuk kebutuhan publik. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekitar 15 persen dari total belanja pemerintah masih terindikasi inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan dana.
Jika pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat, langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat akuntabilitas melalui laporan terbuka dan terperinci mengenai alokasi anggaran. Misalnya, berapa persen dari pendapatan tambahan akan digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil? Bagaimana kualitas layanan kesehatan akan meningkat melalui investasi ini? Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk melihat manfaat langsung dari kebijakan ini.
Investasi Layanan Publik yang Berkeadilan
Kenaikan PPN seharusnya menjadi momentum untuk menciptakan layanan publik yang lebih merata dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki rumah sakit di daerah terpencil yang saat ini kekurangan tenaga medis dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan akses di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, investasi pada pendidikan, seperti subsidi untuk sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kebijakan Kompensasi untuk Masyarakat Rentan
Untuk memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan kompensasi yang efektif. Subsidi langsung untuk kebutuhan pokok, pengurangan biaya layanan kesehatan, atau program bantuan tunai bersyarat adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Selain itu, insentif pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu sektor ini tetap kompetitif di tengah peningkatan biaya operasional.
Keberhasilan kebijakan kompensasi ini akan sangat bergantung pada keakuratan data penerima bantuan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem distribusi dan pengawasan berbasis teknologi menjadi krusial untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.
Membangun Kebijakan yang Seimbang
Kenaikan PPN menjadi pengingat penting bahwa setiap kebijakan fiskal harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi, terutama bagi kelompok rentan. Pendapatan tambahan dari kenaikan pajak ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat layanan publik jika dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan kompensasi yang adil.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kenaikan ini tidak hanya menjadi beban tambahan bagi masyarakat, tetapi juga membawa manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh semua lapisan. Dengan pendekatan yang inklusif, kenaikan PPN dapat menjadi katalisator pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, membuka jalan menuju Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
