Minggu, Juli 21, 2024

Potensi Muculnya Dilema Keamanan di Kawasan Perairan Natuna

Fauzan Dewanda
Fauzan Dewanda
Mahasiswa Kriminologi UI 2019

Seperti yang sudah kita ketahui baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan masuknya 2 kapal coast guard milik China yang menerobos perairan Natuna. China mengklaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah Nine dash line. Nine dash line sendiri adalah wilayah peta yang dibentuk oleh militer China sejak perang dunia kedua yaitu pada tahun 1974. Selain menggunakan dasar Nine dash line, China mengklaim sebagian perairan Natuna dengan sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China  atau historic rights.

Nine dash line sendiri beririsan dengan ZEE Indonesia yang disahkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Klaim China ata Nine dash line berdampak pada hialngnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 kilometer persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Indonesia melihat konsep Nine dash line yang dibentuk oleh China tidak memiliki dasar hukum internasional. Melihat tindakan yang dilakukan oleh China Indonesia bereaksi dengan menyiagakan sejumlah alusista. Alusista yang sudah disiagakan seperti 3 Kapal Republik Indonesia (KRI), 1 pesawat intai maritim dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Bahkan mentri pertahanan Prabowo Subianto berencana untuk membangun pangkalan militer baru di Natuna.

Permasalahan mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada di perairan Natuna bukan berkaitan dengan Indonesia dan China saja. Banyak Negara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan juga memliki kepentingan di perairan tersebut. Mulai potensi ikan laut yang menurut sumber daya kelautan dan perikanan provinsi Riau, tahun 2011 mencapai  504.212,85 ton per tahun, Sumber daya minyak dan gas (Migas) yang menurut catatan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tfc) dan sebagai jalur perdagangan yang strategis tentu membuat perairan Natuna diperebutkan oleh banyak negara.

Peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Indonesia untuk menja perairan yang kaya sumber daya alam tersebut menurut penulis akan direspon tidak hanya oleh pemerintah China saja tapi juga negara-negara lainnya seperti yang sudah disebutkan di paragraph sebelumnya juga memiliki kepentingan yang sama. Peningkatan kekuatan militer Indonesia akan menciptakan terjadinya dilema keamanan di kawasan perairan Natuna.

Dilema keamanan sendiri menurut Robert Jackson dalam bukunya “ Pengantar Studi Hubungan Internasional” adalah kondisi pencapaian keamanan domestik suatu Negara akan menciptakan kondisi ketidakamanan internasional. Peningkatan kekuatan militer suatu negara baik bersifat defensif atau ofensif akan membuat negara lain ikut meningkatkan kekuatan militernya. Hal ini  tentu akan menambah ketegangan di wilayah perairan Natuna tersebut yang pada akhirnya peningkatan kekuatan militer Indonesia memberikan deterrence effect (efek penggetar) terhadap negaran lain.

Salah satu mulai munculnya dilema keamanan akibat deterrence effect akibat peningkatan alustista di perairan Natuna sebagai protes atas China adalah Malaysia juga mulai ikut menuntut kedaulatan mereka atas laut china selatan. Dilansir dari cnnindonesia.com, China sampai saat ini mengklaim sekitar 80 % laut china selatan, dengan argument yang sama yaitu Nine dash line. Mereka membangun pulau reklamasi yang digunakan sebagai pangkalan militer dan lokasi wisata di laut china selatan. Walaupun begitu tuntutan yang didaftarkan Malaysia ke PBB dalam kondisi di Malaysia saat ini beberapa proyek pembangunan dan infrastruktur disokong oleh dari dana pinjaman China tetapi, menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abudullah menyatakan mereka tidak khawatir jika China membalas di kemudian hari.

Terdorongnya Malaysia untuk mengikuti jejak Indonesia menentang China bisa saja mempengaruhi negara lain untuk melakukan tidakan yang serupa. Negara yang sedang berkonflik tersebut akan tetap menentang meskipun Negara tersebut sedang memiliki ketergantungan ekonomi dengan China. Contohnya saja Brunei yang sedang memperebutkan hak wilayah barat laut pulau Kalimantan dengan China.

Wilayah tersebut diprediksi memiliki potensi minyak bumi yang bisa mengerakan 60% perekonomian Brunei. Meskipun Brunei sendiri sedang mengalami permasalahan ekonomi dan mengandalkan China untuk meningkatkan investasi di negaranya, Brunei bukan tidak mungkin mereka juga akan menentang China seperti melakukan pengaduan atau protes terhadap PBB seperti yang dilakukan Malaysia atau meningkatkan armada kesultanan Brunei disekitar barat laut pulau Kalimantan yang sedang diperebutkan.

Kemungkinan lain yang ditimbulkan oleh dilema keamanan akibat peningkatan kekuatan militer kita di perairan Natuna bisa saja membuat negara yang sedang berkonflik dengan China justru menentang Indonesia.Contoh, nelayan Vietnam yang sering kali berulah dengan mencuri ikan di perairan Natuna.

Pada 4 April 2019 lalu ketika Kementrian Kelautan dan Perikanan masih dipegang oleh Susi Pudjiastuti ia menenggelamkan 13 kapal Vietnam. Menurut Plt Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan, 558 kapal yang ditenggalamkan selama ia menjabat banyak yang berasal dari Vietnam. Pemerintah Vietnam yang tidak mau melihat kapalya ditenggelamkan lagi bisa saja merespon peningkatan kekuatan militer Indonesia. Pemerintah Vietnam bisa saja suatu hari nanti mengikutsertakan angkatan laut Vietnam dalam menjamin keamanan para nelayan dari penjagaan TNI AL atau Bakamla sehingga mereka bisa mencari ikan di perairan Natuna secara leluasa.

Pada akhirnya peningkatan kekuatan militer Indonesia di perairan Natuna akan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Negara-negara lain akan ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia yaitu menentang China atau justru meningkatkan kewaspadaan terhadap Indonesia. Pemecahan masalah perbatasan wilayah perairan yang kompleks ini mestinya lebih berorientasi terhadap perundingan atau diplomasi antar Negara dibandingkan mengeluarkan biaya yang besar untuk peningkatan kekuatan militer yang nantinya hanya mempertegang hubungan antar Negara.

Sumber Refrensi

  1. Jackson, R & Sorensen, G.2013.Pengantar Studi Hubungan Internasional.New York: Oxford University Press inc
  2. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103114906-4-127387/diklaim-china-ini-harta-karun-laut-natuna-milik-ri
  3. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200104143254-106-462380/malaysia-daftarkan-klaim-di-laut-china-selatan-ke-pbb
  4. https://news.detik.com/berita/d-4844718/perairan-natuna-diklaim-china-militer-indonesia-kian-siaga
Fauzan Dewanda
Fauzan Dewanda
Mahasiswa Kriminologi UI 2019
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.