Melebihi dugaan para reforman, krisis multidimensional yang mendera Indonesia berkepanjangan. Atau sebagaimana gambaran Karen Armstrong mengenai zaman jahiliyah, Indonesia kini penuh prahara, pertikaian, kedunguan, kehancuran tata nilai dan keteladanan. Tiap warga berlomba menghianati negeri dan sesamanya. Rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan. Institusi dan hukum lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi.
Ketamakan dan hasrat meraih dan mempertahankan kehormatan merajalela. Di republik yang korup dan jahil ini, pemerintah tidak percaya pada warganya. Begitupun warga kini kurang percaya pada beberapa pejabat di atas singgasana itu. Parahnya, mereka juga tidak percaya pada penegakan hukum di negeri ini. Dua hal ini tercermin dalam manuver Setya Novanto dan Aksi 212 sebagai upaya menuntut keadilan.
Untuk kasus Setya novanto, secara umum menegaskan bahwa kehidupan para pemimpin kita mereflesikan nilai-nilai moralitas kita. Banyaknya kabar sampah, ejekan, dan hinaan seolah membutakan kita, bahwa dia adalah pemimpin Dewan tertinggi yang mewakili nasib kita semua. Sebegitu jauh, kita tidak lagi pantas bicara mengenai berapa nominal yang diduga menjadi ladang korupsi, karena setidaknya kita harus menyaksikan. Bahwa politik dan etika kini terpisah. Seperti terpisahnya air dan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh.
Konsekuensinya, kita kini mengharapkan bahwa politik bekerja lebih dari sekedar politics as usual. Politik tidak seperti biasanya diperlukan ketika kondisi semakin menegaskan bahwa where there is no vision, the people perish. Untuk menjawab apa visi kita berbangsa dan bertanah air saja kita masih gagap. Lalu Pemerintah dengan gelagapan menggaungkan jargon “Saya Pancasila” tanpa terlebih dahulu menjelaskan apa itu maksudnya.
Pancasila menjadi narasi politik kebangsaan dan kenegaraan. Sebagaimana Islam sebagai narasi tentang kebajikan dan keburukan bagi penganutnya. Politik kemudian didefinisikan sebagai pertarungan narasi politik dominan. Buktinya, media mainstream hingga media sosial menjadi wadah perebutan narasi tentang siapa yang baik dan siapa yang buruk. Tidak ada lagi pilihan, politik sebagai kebenaran menuntut setiap orang memiliki kebenaran menurut masing-masing. Kebenaran tersebut membutuhkan narasi, lalu Pancasila sebagai ideologi negara, dan Islam sebagai nilai dasar perjuangan, kemudian berhadapan.
Kecenderungan berhadapan ini dapat dilihat ketika aksi 212 berikut turunannya. Seolah rakyat terbelah, sebagian mengatakan bahwa saya Pancasila dan mereka radikalis agama. Sebagian lain seolah hirau dengan jargon kosong itu, dan tetap melancarkan aksinya tanpa melawan. Inti dari itu semua, pergerakan politik praktis di era sekarang, membutuhkan narasi. Pancasila dan Islam kemudian menjadi narasi yang cukup potensial untuk dimanfaatkan.
Pembelahan antara “Saya Pancasila” dan kelompok radikalis Islam ini sepintas juga membelah peta konstelasi partai politik. Jika konstelasi Ibukota menjadi barometer peta kekuatan yang berpengaruh pada koalisi nasional, maka menyisakan dua kubu berhadapan. Kubu pertama, adalah PAN, Gerindra dan PKS sebagai pengusung Anies-Sandi. Kubu kedua, adalah Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, dan PDIP sebagai pengusung Ahok-Djarot. Walhasil, kemenangan diraih oleh kubu pertama. Hal ini sekaligus menandakan bahwa narasi mengenai “Saya Pancasila” tidak cukup efektif untuk mengasingkan suatu kelompok, dan di saat bersamaan mensolidkan mesin kelompok tersebut.
Aksi 212, hingga kemenangan Anies-Sandi memang merupakan sempalan dari kebangkitan Islam. Meski begitu, ia bukan produk dari penolakan massal atas modernisasi. Tetapi lebih potensial dari itu, merupakan kebangkitan kembali Islam sebagai suatu ideologi politik. Realitas Islam kemudian menghadirkan gambaran yang semakin menarik dalam dunia modern. Meskipun, Islam bukanlah realitas monolitik.
Islam adalah realitas yang plurah dan penuh warna, dan penuh varian. Terlepas dari itu, jika Huntington memandang bahwa Islam ibarat dua mata pisau yakni menakjubkan dan menghancurkan, seharusnya kita sepakat bahwa aksi 212 adalah bagian dari yang pertama. Terlepas tingkah Setya Novanto hingga partainya termasuk dalam kubu mana dalam pertarungan politik dan narasi di Ibukota, nyatanya potensi Islam sebagai narasi politik semakin dominan.
Hal itu tidak terlepas dari keraguan terhadap gagalnya proyek sekulerisasi politik, yang tidak berhasil menjadi penghubung baik antara etika dan politik. Sebagaimana yang diharapkan, bahwa proyek sekulerisasi ingin mendesak agama ke pinggir kehidupan publik, sebagaimana juga pernyataan kontroversi Ahok yang intinya ingin mendefinisikan agama sebagai urusan keyakinan personal.
Alih-alih begitu, nyatanya Islam sebagai ideologi politik semakin menerobos ke ranah kontestasi politik dan dalam beberapa momen keluar sebagai pemenang. Potensinya kemudian besar, ketika tingkah ulah pejabat semakin jauh dari etika. Sedangkan Politik Islam memiliki wacana spiritual tentang etika pemimpin seharusnya.
Politik Islam seperti air hujan yang meresap ke air. Ia jatuh dari ketinggian, lalu menerobos mengisi celah bebatuan, mengikis setiap yang lemah, dan pada akhirnya berhasil bersemayam dalam spirit kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
