Diskriminasi dan perundungan muslim India terus terjadi. Sayangnya, publik tidak banyak bereaksi atas kondisi tersebut, berbeda dengan hiruk pikuk masalah Rusia-Ukraina, misalnya. Padahal, sebagaimana diwartakan The Guardian awal bulan ini, mulai April depan pemerintah India disinyalir akan menghentikan bantuan kepada ratusan madrasah di negara bagian Assam. Selain mengancam keberlangsungan berbagai lembaga pendidikan Islam, rencana diskriminatif tersebut menambah berbagai tekanan lainnya kepada muslim India.
Hingga kini, publik dengan mudah menyaksikan persekusi yang berulang dan masif kepada dan terutama pelajar muslim perempuan India, hanya dengan dalih jilbab dan pakaian yang mereka kenakan. Insiden perundungan siswi bernama Muskhaan Khan di Karnataka yang menjadi viral adalah salah satu contohnya. Secara bersamaan, India tengah diguncang banjir informasi dengan framing keberadaan muslim India sebagai problem sosial dan agama. Anggapan ini memicu sikap negatif lebih jauh. Di banyak lokasi, muslim India makin mendapat persekusi dan perundungan.
Pada pengujung tahun lalu, kelompok ultra-nasionalis Hindu Mahasabha menggelar konferensi yang digelar di India bagian Utara. Di depan para politisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang ikut hadir dalam konferensi ini, Pooja Shakun Pandey, pimpinan kelompok tersebut menyuarakan perlunya genosida muslim India untuk memastikan dominasi mereka. The New York Times melaporkan, sentimen rasial dan seruan mengkhawatirkan tersebut dipengaruhi unsur kepentingan pemilu. Namun, apapun motifnya, seruan tersebut jelas mencemaskan dan meruntuhkan nilai toleransi.
Pandey bisa saja terbawa emosi saat berorasi. Namun pernyataan keras yang disampaikan di forum resmi dan dihadiri pejabat politik tanpa reserve atas pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran besar. Merespons seruan itu, Gregory Stanton, pimpinan Genocide Watch, mewanti-wanti terbukanya kemungkinan seruan genosida tersebut dapat terjadi dan perlunya semua pihak bersegera mengantisipasinya.
Stanton mendasarkan pandangannya pada beragam indikator yang mengarah pada tindakan genosida yang sudah mulai terlihat di India. Kebencian yang sudah terorganisasi, amplifikasi, dan pembiaran otoritas setempat adalah salah satu indikatornya. Tanpa upaya penghentian segera dan pengawasan yang simultan dari banyak pihak, seruan genosida itu bisa jadi makin memiliki momentumnya sendiri.
Hal lainnya, BJP begitu getol melahirkan regulasi yang menekan Muslim India. Setahun yang lalu regulasi tentang naturalisasi kewarganegaraan India disahkan. Dalam regulasi tersebut, imigran dari Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Afghanistan, dan negara sekitarnya dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan India, kecuali imigran muslim. Regulasi diskrimintif tersebut memicu kerusuhan di New Delhi, Gujarat, dan Muzaffranagar.
Dengan begitu, perlakuan diskriminatif terhadap siswi muslim di Karnataka dan wilayah lain India bukan berdiri sendiri sebagai kecenderungan. Tidak mengherankan, hasil The Legatum Prosperity Index 2021 menempatkan India pada posisi 101 dari 167 negara untuk kategori jaminan terhadap hak-hak konstitusi, kebebasan individu, dan toleransi sosial.
Setidaknya ada dua penyebab tindakan rasial tersebut terjadi. Pertama, pertumbuhan muslim India. Diprediksi, muslim India tengah menuju status menjadi komunitas muslim terbesar di dunia pada 2050 (melampaui Indonesia).
Perlakuan rasis dan perundungan yang nyata pada muslim India bisa jadi bukan hanya merupakan efek negatif nasionalisme Hindutva, tapi juga upaya meredam potensi Islam untuk makin bertumbuh sebagai entitas peradaban India. Dalam konteks demikian, pendidikan Islam adalah salah satu komponen mendasar yang dijadikan target persekusi, selain perisakan rumah ibadah di berbagai wilayah.
Kedua, generalisasi radikalistik muslim India. Dalam konteks ini, faktor terbesar adalah problem perbatasan dan perlawanan muslim Kashmir yang masih terus berlangsung memantik kekhawatiran yang berlebihan pada pemerintahan PM Narendra Modi. Irisan masalah Kashmir yang terkait erat dengan sentimen Pakistan yang berhaluan Islam ikut membangun asumsi muslim India sebagai pihak yang radikal dan pemberontak sekaligus. Hal demikian terlihat dalam beberapa kebijakan regional India.
Pada penutup tahun lalu, India menyelenggarakan 3rd Meeting of The India-Central Asia Dialogue. Dalam joint statement yang dihasilkan dari dialog itu, terdapat poin pernyataan yang terkait dengan kekhawatiran India mengenai pengaruh kawasan tersebut. India mengonstruksi perlunya tindakan bersama untuk untuk menekan adanya terorisme perbatasan yang dijadikan tempat aman (safe haven) teroris.
Terlihat, kemenangan Taliban di Afghanistan dan menguatnya pengaruh madrasah Deobandi di dalamnya seperti sumber kekhawatiran yang besar bagi India. Padahal, muslim adalah entitas penting dalam kesejarahan India, dan pandangan Deobandi mengenai nasionalisme India tidak bisa disamaratakan.
Peran Penting Muslim India
Sejarah membuktikan, Islam pada dasarnya memiliki kaitan yang kuat dengan berkembangnya India sebagai bangsa dan negara. Di anak Benua India, sebelum tindakan Inggris yang “memisahkan” India dan Pakistan menjadi dua negara yang berbeda, kawasan ini adalah tempat lahirnya Dinasti Mughal dengan segala kebesarannya dan memiliki peran sinifikan dalam meletakkan dasar peradaban dan kebudayaan Islam India pada Abad 15 – 19 M.
Pada konteks serupa, peran penting umat Islam India dilanjutkan setidaknya oleh Maulana Husain Ahmad Madani (1879-1957). Barbara Metclaf, dalam buku Husain Ahmad Madani, Jihad for Islam and India’s Freedom (2008), menilai peran penting Madani sebagai ulama yang mampu meramu keilmuan tradisionalnya dengan kontekstualitas dan urgensi masalah kebangsaan yang sedang dihadapi rakyat India.
Metclaf mununjukkan, Madani dan banyak ulama tradisionalis India lainnya, meski menyandang tudingan sebagai pihak yang apolitis dan apatis terhadap perkembangan sosial India, mampu berkontribusi secara aktif dalam proses konsolidasi kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan India. Madani dan banyak tokoh muslim India sejatinya menjadi bagian dari warna dasar kebangsaan dan kenegaraan India secara organik dan produktif.
Dalam kaitan tersebut, motif perjuangan dan kontribusi yang dikembangkan Madani dan pengikutnya sejalan dan senafas dengan nasionalisme India. Nilai dasar yang diajarkan mereka adalah upaya bergandengan tangan dengan pemeluk agama lain dalam membangun India. Sayang, sebagaimana disimpulkan sejarawan Ira M Lapidus dalam History of Islamic Societies, umat Islam India cenderung selalu berada dalam situasi yang kemungkinan yang sulit untuk terbangunnya pengaruh dan interaksi yang saling menghargai dan mendukung dengan umat beragama lainnya.
Pada akhirnya, di tengah optimisme toleransi beragama di tanah air, persekusi umat Islam India patut menjadi perhatian bersama. Lanskap heterogenitas Indonesia, optimisme tahun toleransi, dan solidaritas selaku sesama entitas muslim terbesar di dunia selayaknya mampu menjadi suluh atas suram toleransi di India.
