Pemilihan capres dan cawapres telah usai pada Rabu (17/4). Sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat di mana pasangan petahana Jokowi-Maruf memperoleh suara di kisaran 55 persen, dan pasangan penantang Prabowo-Sandi hanya meraup 44 persen. Meski, hasil final baru akan di umumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei mendatang.
Hasil sementara rupanya menuai kontroversi. Tidak hanya pendukung kedua kandidat yang cenderung menolak dan/atau membenarkan, tapi juga kedua kandidat lakukan hal serupa. Deklarasi kemenangan Prabowo-Sandi sudah pasti menambah tensi politik pasca-pemilihan. Begitu juga dengan Jokowi-Maruf yang mengklaim keunggulan berdasar hasil hitung cepat.
Sikap klaim kedua kandidat yang di ikuti para pendukung, seakan mengabaikan kerja keras penyelenggara pemilu yang sudah berupaya untuk profesional. Sejumlah masalah teknis yang viral di beberapa platfom media digital menjadi beban tersendiri bagi pihak penyelenggara.
Karenanya, totalitas dalam menjalankan tugas membuat mereka lupa untuk mengurus diri sendiri. Tercatat, sudah ratusan petugas penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan dan waktu kerja yang melampaui batas, di samping gaji yang tidak manusiawi.
Andai saja kedua kandidat pasca-pemilihan mengeluarkan statemen politik untuk menunggu hasil akhir, tanpa harus melakukan klaim kemenangan, tentu solidaritas akan terbangun tanpa harus mencurigai penyelenggara akan berbuat curang. Bila soliditas para pendukung dengan penyelenggara terjalin, sudah barang tentu Pemilu 2019 tidak akan menelan korban jiwa yang begitu besar.
Berharap untuk kedua kandidat beserta pendukung untuk bijak, nampaknya sangat mustahil. Baik Jokowi dan Prabowo boleh saja bicara soal persatuan bangsa, namun retorika politik itu akan menjadi “sampah” jika yang di pertontonkan hanya ambisi untuk menang.
Alih-alih ingin bersatu, ketiadaan akan rasa persamaan nasib sebagai suatu bangsa seiring menguatnya sentimen, malah semakin memperpanjang polarisasi. Bila ini masih di biarkan, bukan tidak mungkin jika muncul konflik sosial.
Sampai di titik, baik Jokowi dan Prabowo patut untuk meneladani sikap Abdurachman Wahid (Gus Dur) yang begitu bijak dalam menyikapi realitas politi–sekalipun itu menyakitkan baginya.
Bukan karena Gus Dur pernah menjadi Presiden, namun lebih pada kebijaksanaan dirinya yang lebih mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa, mengharuskan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi.
Apa yang dilakukan Gus Dur saat di lengserkan dari tampuk kekuasaan, bukan menyerukan pendukung untuk melakukan perlawanan (jika dia mau sangat mungkin dilakukan), namun ia memilih untuk mundur karena tak ingin melihat perpecahan dan pertumpahan darah lantaran ingin tetap berkuasa. Sikap seperti inilah yang patut di teladani oleh Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi.
Persatuan bangsa bukan sekadar slogan atau retorika politik belaka, namun harus di ejawantah dalam kehidupan riil dengan cara bersilaturahmi dan kemudian menyatakan sikap agar para pendukung menghormati proses yang sedang berlangsung tanpa harus berbuat “aksi tambahan” yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.
Artinya, menghormati proses yang tengah berlangsung mesti diletakkan dalam konteks pengawalan akan proses, tanpa harus melakukan propaganda terkait kecurangan yang ada dilapangan. Dan bila di temukan kejanggalan harus di selesaikan pada tempatnya sesuai mekanisme yang ada.
Jika temuan akan kecurangan dan kesalahan teknis penyelenggara di persoalkan sekarang dan tidak pada tempatnya, hanya akan menimbulkan kegaduhan. Lagipula potensi kecurangan bukan hanya dilakukan oleh satu pihak, namun dilakukan kedua belah pihak. Saat ini saja TKN Jokowi-Maruf mengklaim telah mengantongi kecurangan dari pihak lawan, begitu juga sebaliknya dari pihak BPN Prabowo-Sandi.
Sejumlah kasus kecurangan yang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan mulai dari, money politic, surat suara yang sudah tercoblos, hingga satu orang mencoblos berkali-kali, sudah menjadi masalah akut dari politik Indonesia. Soal ini tak bisa di jadikan sebagai pembenaran oleh pihak tertentu agar menyerang pihak lain. Pengalaman historis menunjukkan, persoalan kecurangan dalam arena elektoral kerap di lakukan oleh kelompok yang berkepentingan.
Di tengah dominasi oligarki yang di tandai dengan mahalnya ongkos politik sehingga terjadi politik transaksional, maka tak ada jaminan untuk menjustifikasi pihak tertentu jujur dan yang lain curang.
Tentu saja Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi punya hak untuk mengklem kemenangan. Tapi hal penting yang harus di pikirkan sekarang dan nanti adalah memastikan agar tak terjadi konflik dan bagaimana agenda-agenda kerakyatan yang telah di janjikan saat kampanye dapat di realisasi – terlepas siapapun yang jadi presiden.
Karenanya, segala perbedaan harus melebur dalam semangat persatuan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Tak penting mempersoalkan kemarin anda ikut memilih atau tidak? Atau apakah pilihan politik kita sama atau berbeda? Jika itu yang di persoalkan maka persatuan bangsa menjadi taruhan. Alih-alih bersatu, justru yang terjadi malah saling benci. Menyitir perkataan Mahatma Ghandi bahwa “kebencian selalu membunuh.”
