Setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women Day. Sebuah Hari besar yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingatu keberhasilan kaum perempuan yang menorehkan catatan sejarah atas sebuah perjuangannya untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti juga kaum laki-laki.
Sejarah ini tidak terlepas dari gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protesn mengenai kondisi kerja. Kono, kaum perempuan dari pabrik pakaian dan tekstil mengadakan protes pada 8 Maret 1857 di New York City. Para buruh garmen memprotes apa yang mereka rasakan sebagai kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah.
Selain itu, pada tahun 1917, perempuan di Rusia, untuk pertama kalinya diberikan hak suara oleh pemerintah Rusia. Inilah yang menjadi tonggak awal peringatan bagi seluruh perempuan dunia. Oleh karena itu, pada 8 Maret 1975 PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menjadikannya sebagai Hari Perempuan Internasional atau Hari Perempuan se-Dunia.
Kedudukan perempuan hingga kini masih belum mendapatkan hak perlindungan yang seutuhnya. Banyak perempuan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Menurut data PBB, 1 dari 3 atau setara 35 % perempuan mengalami kekerasan. Beberapa studi juga menyatakan bahwa 73 % – 78 % perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan mereka sendiri. Fenomena pelecehan seksual juga kerap sekali terjadi (setiap menit, 1, 3 perempuan dewasa di Amerika Seikat mengalami kekerasan seksual). Bahkan, di Afrika Selatan, Hampir setiap 18 detik satu orang perempuan di perkosa.
Melihat kondisi tersebut, terlihat jelas bahwa perlindungan terhadap perempuan masih rendah. Di Indonesia, Hampir setiap hari 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan catatan Komnas Perempuan selama tahun 2015 berjalan menuju tahun 2017 ini. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum mendapatkan akses keadilan yang tepat. Menurut catatan jumlah korban terus meningkat menjadi 279.760 kasus sepanjang tahun 2016, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 216.156 kasus. Bentuk kekerasannya juga semakin bervariasi. Para pelaku kebijakan belum bersungguh-sungguh menegakkan UU KDRT, selain itu beberapa kasus KDRT yang dilaporkan itu lebih kecil daripada faktanya.
Di sisi lain jika dilihat dari perspektif gender, peran perempun masih belum menunjukkan kesetaraannya. Masih banyak permasalahan tentang kerendahan harkat dan martabat perempuan. Terlihat, dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang memerintahkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif masih belum terpenuhi.
Pemilu Legislatif pada tahun 2014, keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32%), sedangkan laki-lai ada sekitar 463 (82,68%). Dengan data yang tersajikan seperti ini, bukti masih rendahnya peran perempuan dalam ikut serta menyukseskan demokratisasi yang menjadi mega proyek bangsa Indonesia ini.
Hal ini perlu digaris bawahi oleh ketidaksetaraan yang masih terus berlanjut, seperti masih rendahnya perwakilan perempuan dalam posisi yang berpengaruh dalam dunia politik dan ekonomi dunia. Perempuan masih mendominasi angka kaum miskin, berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan. Pekerjaan rumah tangga yang tidak mudah untuk mengembalikan asa jiwa perempuan untuk naik diatas podium demokrasi ini. Dengan adanya, pemisahan jenis kelamin dalam pendidikan dan besar-kecilnya gaji.
Maka dari itu, dengan adanya peringatan ini, diharapkan semua pihak akan lebih menghargai dan melindungi keberadaan perempuaan, serta kesetaraan gender akan semakin terlihat. Sehingga angka kekerasaan terhadap perempuan maupun segala bentuk diskriminasi pada perempuan di Indonesia menjadi semakin menurun.
