Kasus pahit antar para sopir angkot baik yang umum maupun yang online sudah memadati alam pikiran kita akhir-akhir ini. Di Makassar sendiri, bahkan para pengendara bentor (becak motor) membentuk konvoi untuk menyisir daerah-daerah yang menjadi tempat para sopir angkot online yang selalu mangkir. Begitu juga yang terjadi pada para pengendara angkot online, mereka juga membentuk satgas.
Hari ini merupakan puncaknya. Bahkan di jalan raya besar pun mereka berani menyisir. Namun, kali ini kita akan membahas satu teori terkait dengan hal ini. Itu tak lain merupakan perang dominasi. Dominasi itu sendiri terjadi ketika legitimasi dan power bersatu. Itu diungkapkan oleh salah satu tokoh sosiologi terbesar, Max Weber.
Misalnya dalam sebuah analogi di dunia kampus. Kita mungkin yang sebagai mahasiswa baru takut akan tindakan senior terhadap kita. Nah, senior memiliki power dan juga legitimasi, karena senior lebih diakui dalam tingkat tahun kita masuk dalam kampus itu. Namun, ada yang lebih besar dari itu. Itu tak lain para dosen yang sering menyusahkan mahasiswa baik yang baru maupun tidak. Kadang mereka memberikan jadwal yang tak jelas dalam satu hari perkuliahan. Bahkan mereka tidak datang walaupun kita datang dari pagi hari. Namun, mengapa kita datang? Itu disebabkan legitimasi yang dimiliki dosen lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki oleh para senior. Senior boleh berkoar-koar tapi kita tetap lebih takut pada dosen. Itu dikarenakan dosen memiliki dominasi terkuat di bangku perkuliahan.
Jadi, dominasi = legitimasi + power
Jika mengaitkan dengan kasus yang saat ini, beberapa waktu yang lalu, branding (atau pemasangan logo) salah satu angkot online sudah terlaksanakan. Tindakan ini menurut penulis bisa dikatakan sikap penegasan legitimasi dari pihak angkot online. Tentunya tindakan ini tidak lepas dari konflik. Blokade jalanan bahkan sampai harus merusak helm angkot online.
Di sisi lain, para pengendara angkot online juga mengeluh banyak. Misalnya, mereka mengikuti pekerjaan ini karena tuntutan hidup, mencari nafkah. Bahkan melabeli mereka yang mengendarai angkutan umum “tidak ber-pendidikan”. Penulis merasa ungkapan itu tak sebaiknya diucapkan. Permasalahannya bukan ber-pendidikannya mereka atau tidak, tapi melainkan bagaimana angkot online ini mensosialisasikan bisnis mereka.
Lagi-lagi kita mendapati bahwa kebanyakan sopir angkutan umum berasal dari rakyat kecil. Mereka tak tahu menahu tentang etika pendidikan yang diadakan oleh bisnis angkutan online ini. Lagi pula itu sudah tertera di dalam persyaratan jika ingin menjadi bagian dari bisnis tersebut. Memang tak bisa disangkal. Ditambah lagi, dengan standar kendaraan yang dimiliki oleh para pengendara maupun sopir angkot online ini.
Di Makassar sendiri sosialisasi minibus atau BRT tidak berjalan baik. Bahkan sempat wali kota mengadakan revolusi angkutan umum dengan memperbaharui fitur-fiturnya.
Power yang dimiliki para pengendara angkutan umum justru lebih besar dibandingkan dengan yang online ini. Secara logika memang tak dapat disangkal bahwa kita juga butuh angkutan online tersebut. Akan tetapi logika manakah yang kita pakai, apakah yang kita pakai itu logika konsumen atau pengendara?
Sedangkan jika kita mengkaji bagian legitimasinya, kita mendapati bahwa kedua belah pihak memiliki legitimasi yang sah dan sama. Hanya di bagian power saja yang berbeda. Mungkin bisnis angkutan online ini lebih baik mensosialisasikannya di dalam kurun waktu yang panjang. Dan juga bagi yang ingin mendaftar bisnis tersebut lebih baik membantu mereka yang bersikeras menjadi pengendara angkutan umum ini agar konflik ke depannya bisa dihindari.
Sebaiknya perang dominasi ini dicampuri oleh negara. Jika tidak, kasihan bagi mereka yang sama-sama susah mencari uang berkonflik. Bahkan salah satu keluhan dari pengendara angkutan online berisi, “kalau memang mau protes, kenapa tidak ke kantornya saja? (maksudnya kantor angkutan online).”
