Konflik di Thailand Selatan bukan sekadar persoalan bentrokan antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Di balik kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun, terdapat persoalan sejarah, identitas, dan hubungan antara negara dengan masyarakat Melayu-Muslim di wilayah Patani. Karena itu, keberhasilan perdamaian tidak seharusnya hanya diukur dari berkurangnya serangan atau berlangsungnya perundingan. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat merasa aman, didengar, dan percaya bahwa proses perdamaian dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka.
Konflik di wilayah selatan Thailand, terutama Pattani, Yala, dan Narathiwat, kembali meningkat sejak 2004. Salah satu aktor utama dalam konflik ini adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok yang memperjuangkan kepentingan politik Patani melalui perlawanan bersenjata. Konflik tersebut berkaitan dengan persoalan identitas Melayu-Muslim, tuntutan politik, serta hubungan yang tidak selalu berjalan baik antara masyarakat setempat dan pemerintah Thailand. Boonpunth (2015) menjelaskan bahwa konflik ini memiliki penyebab yang beragam, mulai dari persoalan sejarah dan ketimpangan kesempatan pendidikan hingga masalah politik, sosial, dan keadilan. Dengan demikian, konflik Patani tidak bisa dipahami hanya sebagai ancaman keamanan yang harus dihentikan melalui kekuatan negara.
Selama ini, pendekatan keamanan memang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari kekerasan. Namun, menjaga wilayah tetap terkendali tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang melatarbelakangi konflik. Jika tuntutan masyarakat tidak mendapatkan ruang penyelesaian, sementara hubungan dengan negara masih diwarnai ketidakpercayaan, perdamaian akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Boonpunth dan Rolls (2016) menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada pengamanan dan perundingan saja belum cukup untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Mereka menekankan perlunya strategi peacebuilding yang melibatkan masyarakat sipil. Artinya, keamanan tetap diperlukan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya dasar penyelesaian konflik.
Persoalan ini dapat dipahami melalui konsep human security atau keamanan manusia. Dalam Human Development Report 1994, United Nations Development Programme (UNDP, 1994) memperluas pemahaman tentang keamanan dengan menempatkan manusia dan kehidupan sehari-harinya sebagai perhatian utama. Keamanan bukan hanya tentang perlindungan wilayah negara, melainkan juga tentang terbebasnya manusia dari rasa takut dan ancaman terhadap kehidupannya.
Jika diterapkan pada Patani, keberhasilan perdamaian perlu dilihat dari apakah masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman, memperoleh keadilan, serta mengekspresikan identitas dan aspirasinya tanpa rasa takut. Dengan perspektif ini, masyarakat tidak lagi sekadar dipandang sebagai pihak yang harus diamankan, tetapi juga sebagai pihak yang hak dan kebutuhannya harus diperhatikan.
Selain keamanan manusia, konsep peacebuilding membantu menjelaskan mengapa perdamaian membutuhkan lebih dari sekadar penghentian kekerasan. Boonpunth dan Rolls (2016) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian Boonpunth dan Saheem (2022) juga menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam membangun hubungan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat, meskipun mereka menghadapi tantangan politik, pendanaan, dan kompleksitas konflik. Hal ini memperlihatkan bahwa perdamaian tidak hanya bergantung pada pihak-pihak yang duduk di meja perundingan. Tokoh agama, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan pendidik juga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan kebutuhan warga serta membangun kepercayaan di tingkat lokal.
Pentingnya keterlibatan masyarakat semakin terlihat dalam perkembangan dialog damai Patani. Chalermsripinyorat (2026) mencatat bahwa pertemuan formal antara perwakilan pemerintah Thailand dan BRN kembali berlangsung pada 8 Desember 2025 setelah dialog mengalami penangguhan selama sekitar satu tahun. Dalam perkembangan tersebut, BRN menyampaikan gagasan pemerintahan mandiri di dalam Thailand, termasuk pembagian kewenangan dan perlindungan identitas Melayu-Muslim. Perkembangan ini membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan penyelesaian politik, tetapi belum berarti bahwa kesepakatan damai telah tercapai. Tantangannya adalah bagaimana gagasan tersebut dapat dibicarakan secara serius, ditindaklanjuti, dan dipertemukan dengan posisi pemerintah Thailand serta aspirasi masyarakat yang beragam.
Di sinilah kepercayaan menjadi penting. Perundingan akan sulit menghasilkan perubahan jika hanya dipandang sebagai kegiatan formal tanpa arah yang jelas. Pemerintah Thailand perlu menunjukkan kesediaan untuk membahas persoalan mendasar melalui dialog yang berkelanjutan. Di sisi lain, kelompok bersenjata juga harus menunjukkan komitmen terhadap penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Malaysia sebagai fasilitator dialog dapat membantu menjaga komunikasi antar pihak, tetapi keberhasilan proses tersebut tetap bergantung pada kemauan pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan komitmen mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil perlu diperkuat agar proses perdamaian tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah dan kelompok bersenjata.
Laporan Pathways for Peace dari World Bank dan United Nations (2018) menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam mencegah konflik kekerasan. Pelajaran ini relevan bagi Patani karena masyarakat yang terdampak konflik perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada konsultasi simbolis. Suara masyarakat harus dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai pendidikan, penggunaan bahasa, identitas budaya, pelayanan publik, dan tata kelola wilayah. Dengan begitu, perdamaian dapat dibangun melalui proses yang lebih terbuka dan memiliki dukungan sosial yang lebih kuat.
Pada akhirnya, perdamaian Patani tidak cukup diukur dari menurunnya jumlah serangan atau dimulainya kembali perundingan. Keberhasilan yang lebih mendasar terletak pada kemampuan semua pihak membangun hubungan yang lebih baik, melindungi masyarakat, dan membuka ruang penyelesaian terhadap persoalan politik yang selama ini belum tuntas. Pendekatan keamanan tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama dialog yang bermakna dan keterlibatan masyarakat. Sebab, perdamaian yang bertahan bukan hanya perdamaian yang membuat senjata berhenti berbicara, melainkan juga perdamaian yang membuat masyarakat percaya bahwa suara dan masa depan mereka benar-benar diperhitungkan.
