Minggu, Mei 9, 2021

‘Paradoks Easterlin’ dan Ekonomi Kecemasan di Indonesia

Selamat Hari Palang Merah Sedunia

Palang Merah hadir sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan. Setiap 8 Mei ditetapkan sebagai Hari Palang Merah Internasional. Peringatan ini diadakan sejak tahun1948 hingga kini....

Hoax dan Tafsir Surat An-Nur

Surah An-Nur adalah "harta karun" yang melimpah dari ilahi yang berupa bimbingan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam kandungannya terdapat nilai etis, nilai yang...

Mengenal Robert Merrihew Adams dan Karya-Karya Tulisnya

Robert Merrihew Adams lahir pada 8 September 1937, merupakan seorang filsuf asal Pennsylvania yang ahli dalam bidang metafisika, agama, etika, dan filsafat modern. Adams telah...

Maaf untuk Mahfud MD

Belum lama ini, Prof. Mahfud MD menjadi sasaran bully yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai tingkatan. Hal tersebut terjadi setelah beliau melontarkan kalimat provinsi...
Rio Belvage
Pembaca, pesepeda, penonton film, yang merangkap peneliti Antropologi.

“Banyak peristiwa perubahan sosial yang bersifat negatif dan merusak masyarakat justru memberi keuntungan yang amat besar terhadap PDB..”

Pernyataan paradoks itu ditulis oleh seorang ahli ekonomi-politik yang bermarkas di Kampus Pretoria Afrika Selatan, Lorenzo Fioramonti, di dalam buku terjemahannya “Produk/Problem Domestik Bruto”.

Menarik menyimak evaluasi Fioramonti tersebut jika sembari merefleksikan dengan kondisi Indonesia saat ini, yaitu usia kapitalisme yang selalu awet muda dan merentang sejak Hindia Belanda, yang notabene menjadi fondasi ekonomi dan politik negeri ini.

Tanggal 8 Februari lalu, di kolom Tajuk Rencana media koran harian Kompas diinformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (melalui skala Produk Domestik Bruto/PDB) mengalami peningkatan sejumlah 5,07%.

Angka tersebut meski terbilang tinggi bilamana dibandingkan dengan biaya sosial yang telah ditukar untuk mencapai angka sekian persen itu (misalnya berupa konflik agraria yang terus menganga dari tahun ke tahun), tetapi rupanya masih belum sampai pada angka yang ditargetkan pemerintah, sejumlah 5,2%. Artinya masih kurang 0,13%.

Dalam disiplin keilmuan yang cenderung menggunakan metode kualitatif sebagai alas berpikir, kekurangan 0,13% barangkali bukanlah sesuatu yang besar dan mesti dipermasalahkan. Sebab 0,13% bisa dibulatkan menjadi nol.

Pembulatan ini bisa saja terjadi, karena yang menjadi fokus dari kualitatif memang bukan angka, melainkan sebaliknya, yaitu apa saja yang tidak terwakili oleh angka, yang telah ditiadakan perannya dalam suatu tema masalah yang sedang ditangani. Hal itu pula yang coba diuraikan oleh Fioramonti di dalam beberapa seri bukunya yang mengulas tentang pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, tanpa mengurangi pentingnya metode kuantitatif dalam disiplin keilmuan yang kian hari kian terasa hegemonik, barisan angka memang diperlukan di dalam melakukan suatu pengukuran. Di dalam ilmu-ilmu yang menggunakan metode kuantitatif, hasil yang didapat saat mencoba memecahkan suatu persoalan bisa saja menghasilkan kesimpulan yang berbanding terbalik dengan metode kualitatif.

Karena memang di dalam metode kuantitatif seperti ilmu ekonomi misalnya, ada indikator berbeda dan seolah menjadi aturan umum tidak tertulis bahwa rumusan angka mesti dikedepankan sebagai perangkat untuk menerjemahkan kompleksitas sosial.

Walaupun jauh hari seorang ekonom terkemuka peraih IZA Prize in Labor Economics, Richard Easterlin, di dalam makalahnya yang terbit di jurnal ekonomi tahun 1997 berjudul “Happiness and Economic Performance”, telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dibayangkan paling-tidak melalui gambaran logika sederhana: jika diagram ekonomi (PDB) meningkat, maka kebahagiaan turut naik karena asumsinya kebutuhan masyarakat (konsumsi) dapat tercukupi dan dengan demikian iklim ekonomi memungkinkan akumulasi kapital – di dalam realitanya tidaklah demikian.

Menurut Easterlin – melalui apa yang dijelaskan Fioramonti, hal itu disebabkan karena angka pertumbuhan ekonomi ternyata sama sekali bukanlah jaminan untuk mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat. Logika itulah yang di dalam perbincangan tentang ekonomi dijuluki sebagai “Paradoks Easterlin”.

Di Indonesia paradoks ini akan terlihat jelas manakala kita membandingkan naiknya PDB yang juga diikuti dengan naiknya suhu kecemasan publik, situasi sosial yang tidak stabil, apalagi memasuki tahun politik, yang berujung pada tindakan intoleransi dan pertunjukan aksi kekerasan.

Tulisan ini tidak akan menginterogasi rezim kuantitatif dalam mengatur dinamika ekonomi melalui berbagai produk kebijakan, karena memang bukan menjadi bagian dari kajian yang saya pelajari. Alih-alih mengevaluasi hitungan ekonomi dengan rumus yang tak dikuasai, saya ingin menyinggung apa yang selama ini luput tidak terwakili dan tidak banyak dibicarakan di dalam indikator pertumbuhan ekonomi.

Melalui berbagai pemberitaan di media, pola pemerintahan saat ini dapat dikelompokkan ke dalam jenis yang menempatkan ekonomi sebagai panglima. Berbagai macam infrastruktur yang mendukung angka pertumbuhan ekonomi dibangun di berbagai wilayah dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia.

Namun infrastruktur yang lebih mendasar seperti keadilan sosial masih juga luput dari perhatian. Asumsi keliru yang dirawat oleh para arsitek pembangunan selama ini, dengan membangun infrastruktur ekonomi, maka seolah dengan serta-merta telah membangun akses menuju keadilan sosial.

Padahal kenyataannya, atas nama infrastruktur itu, seperti halnya atas nama pembangunan di Orde Baru, penataan ruang mendapatkan tiket untuk memindahkan ruang hidup warga yang telah turun-temurun menghuni suatu daerah (baca: penggusuran).

Dalam regenerasi kapitalisme di Indonesia, jika membaca penelitian Richard Robison yang dibukukan dalam judul “Indonesia: The Rise of Capital” (dulu, buku ini pernah dilarang beredar di Indonesia), akan dapat dijumpai bagaimana rekam-jejak pemerintah di setiap masa dalam lenggak-lenggok asumsi ekonomi yang dipraktikkan oleh para arsitek pembangunan.

Setidaknya terdapat dua momentum penting yang bisa ditandai dari pertumbuhan kapitalisme di Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, dikenal istilah program benteng, yaitu suatu langkah kebijakan untuk menumbuhkan kapitalis pribumi dengan mengalienasi pengusaha asing.

Pada masa ini api nasionalisme memang sedang besar-besarnya dan itu ditunjukkan dengan strategi ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan tidak sedikit kapital-kapital milik perusahaan asing dinasionalisasi meskipun itu dilakukan dengan menumpuk jumlah hutang luar negeri. Tetapi cara itu tidak lama bertahan karena kemudian ketika terjadi krisis, berlangsung pembalikan arus.

Saat itu terjadi peralihan kekuasaan presiden dari Soekarno ke Soeharto – dengan pemerintahan baru yang dapat ditandai dengan istilah “open door policy”. Walaupun kompleksitas ekonomi semacam ini mustahil tuntas dijabarkan hanya dengan satu paragraf, tetapi sejak saat itu, meski pemerintahan telah berganti berkali-kali, agaknya model ekonomi yang diterapkan Orde Baru selama 32 tahun telah nyaris sempurna membentuk jagad pandang arsitek pembangunan. Seolah hanya ada dua parameter: jika tidak orbais, maka sebaliknya, anti-orbais.

Saya jadi ingat pada satu kelakar yang pernah diucapkan seseorang asal Sumatera. Ia bercerita, pada suatu hari ada orang bertemu di perantauan dan berkenalan. Keduanya lalu saling bertanya. “Dari mana asalmu?” “Pulau Sumatera, Bang,” jawabnya. “Sumatera? Jadi tanahmu di sana?”. Bingung dia, mau menjawab apa, karena sejujurnya ia tak punya tanah di kampung kelahirannya. Memang benar tanah air kita tanah air Indonesia. Tapi tanah bukan kita punya. Air juga begitu.

“Lah terus, berapa banyak lagi kira-kira lahan yang akan dialihfungsikan buat menuhin rikues pembangunan?” tanya Billowo yang tiba-tiba datang dan menyela, membuyarkan percakapan.

Rio Belvage
Pembaca, pesepeda, penonton film, yang merangkap peneliti Antropologi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Albino: Mistik dan Ide Kuno

Pada tahun 2018, National Geographic mengeluarkan laporan yang menyuarakan adanya sikap diskriminasi terhadap Albinisme. Sejatinya, Albino merupakan sebutan kepada orang-orang yang memiliki perbedaan genetik...

Mudik: Tradisi Nasional Indonesia

Aktivitas masyarakat di Indonesia yang biasa dilakukan di bulan Ramadhan selain menjalankan puasa adalah melakukan perjalanan mudik dan kemudian berlebaran di kampung halaman. Puasa...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Idealitas Tata Kelola Perpustakaan

Perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi salah satu media yang dituju oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui literatur melalui bahan pustaka tercetak. Meskipun teknologi semakin...

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

ARTIKEL TERPOPULER

Khotbah Idulfitri: Inikah Ramadan Terakhir Kita?

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا Ramadan berlalu dan kita masih duduk termangu. Apa saja yang telah kita lakukan...

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah

Jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama, jual beli ini adalah perjanjian yang paling banyak dipakai masyarakat baik oleh masyarakat bisnis maupun bukan bisnis....

Negara dan Usaha Pemajuan Kebudayaan

Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang multikultural dengan pusparagam kebudayaannya yang sangat melipah ruah, dari ujung Sabang di Aceh sampai tanah Merauke di Papua...

Beberapa Kesalahan Berpikir Kita

Proses berpikir merupakan salah satu komposisi dari pola aktifitas manusia dalam kehidupan, sekaligus menjadikan nya sebagai prestise seseorang agar terhindar dari segala bentuk keterasingan...

Agility di Pertamina

Membaca berita mengenai pengangkatan direksi Pertamina dengan tagline lebih agile, fokus, dan cepat, menggoda penulis untuk kembali mengulas kebijakan-kebijakan pemerintah dari kacamata agile. Pertama kita...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.