Permasalahan Kasus Lapas Cibinong
Pancasila bukan hanya dasar negara yang dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kebijakan dan tindakan aparat negara. Salah satu permasalahan penegakan hukum terlihat dari dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada September 2026.
Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026 dan menemukan beberapa hal, seperti:
- Fasilitas hunian yang tidak lazim untuk lingkungan lapas.
- Adanya celah keamanan.
- Dugaan pungutan liar.
- Hambatan ketika tim Ombudsman melakukan pemeriksaan di area tertentu.
Temuan tersebut masih berupa dugaan sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan fakta dan pihak yang bertanggung jawab.
Keadilan Tidak Boleh Bergantung pada Kedudukan
Permasalahan utama bukan sekadar keberadaan fasilitas mewah, melainkan apakah seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil. Jika fasilitas istimewa diberikan karena kekayaan, kedekatan, atau kemampuan membayar, hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Warga binaan tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak atas keselamatan dan perlakuan manusiawi. Namun, pemenuhan hak tidak boleh berubah menjadi keistimewaan yang diperoleh melalui cara tidak sah.
Keadilan bukan berarti semua orang harus mendapatkan fasilitas yang sama persis, melainkan mendapatkan perlakuan berdasarkan aturan yang sah, objektif, dan tidak diskriminatif.
Hubungan Kasus dengan Nilai-Nilai Pancasila
Kasus ini berkaitan dengan tiga sila Pancasila:
– Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia harus dihormati, tetapi tidak membenarkan fasilitas istimewa yang diperoleh secara tidak sah.
– Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Setiap lembaga negara harus terbuka terhadap pengawasan dan mampu mempertanggungjawabkan kewenangannya. Lembaga negara tidak boleh bekerja tanpa pengawasan.
– Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Keadilan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau hubungan tertentu. Hukum harus diterapkan secara konsisten kepada semua orang.
Hukum Harus Tegas, tetapi Tetap Adil
Dugaan perlakuan istimewa di dalam lapas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi juga harus berlaku terhadap orang berpengaruh maupun pejabat.
Namun, setiap orang yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat juga tidak boleh langsung menghakimi berdasarkan informasi media sosial.
Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, prosedur yang sah, dan asas praduga tak bersalah. Jika pelanggaran terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai hukum.
Langkah Perbaikan yang Perlu Dilakukan
Terdapat empat langkah utama untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan:
- Memperkuat pengawasan: Melakukan pemeriksaan rutin dan inspeksi mendadak, baik oleh pengawas internal maupun eksternal.
- Meningkatkan transparansi: Pengelolaan fasilitas dan aset negara harus memiliki dokumentasi yang jelas agar tidak disalahgunakan.
- Memberantas pungutan liar: Menyelidiki dugaan pungli, memperjelas pembayaran resmi, dan menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi keluarga warga binaan.
- Meningkatkan integritas petugas: Memperkuat pendidikan antikorupsi, kepatuhan terhadap prosedur, dan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.
Masyarakat juga perlu ikut mengawasi penegakan hukum melalui kritik berdasarkan fakta dan pengaduan melalui saluran resmi.
Menjadikan Pancasila sebagai Ukuran Keadilan
Kasus Lapas Cibinong harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan, bukan hanya menjadi perbincangan sementara. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh, pembenahan sistem, dan penguatan tanggung jawab lembaga negara.
Pancasila harus terlihat dalam tindakan nyata. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan sila kelima menuntut keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulan utama: Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa membedakan kekayaan, jabatan, maupun kekuasaan. Setiap warga binaan harus mendapatkan hak sesuai aturan, setiap penyimpangan harus dapat diperiksa, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam menjalankan hukum dan kehidupan bernegara.
