Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari dosen penguji saat sidang Skripsi S1-Ilmu Komunikasi yang membuat saya bersemangat untuk menjawab pertanyaan rumit tersebut dengan penjelasan sederhana tanpa harus merangkai macam-macam definisi para ahli.
“Nona, bisa anda jelaskan perbedaan antara paham Komunis dan Pancasila.”
Pertanyaan itu pun saya jawab, “Pancasila dan Komunis memiliki perbedaan pada cara mencapai kesejahteraan sosial. Komunis melihat kesejahteraan sosial hanya bisa dicapai dengan cara pemerataan pemenuhan hajat hidup orang banyak atau dengan kata lain sama rata, sama rasa. Sedangkan Pancasila melihat cara mencapai kesejahteraan sosial hanya melalui pemenuhan sesuai kebutuhan perorangan, kelompok, wilayah dan seterusnya, yang dikenal sebagai keadilan karena keadilan bukan arti dari sama rata.”
Dosen saya hanya mengatakan jawaban saya cukup ringkas daripada harus menguraikan Panjang lebar tentang penjelasan para ahli.
Setelah itu, lima tahun kemudian (tahun ini) saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang sedikit berbeda. Saya pikir hanya kelompok ekstrimis dan radikal yang menolak Pancasila dan tak menjalankannya, ternyata lingkungan pemerintahan pun tidak memahami Pancasila dengan baik.
Mereka membuat segala aktivitas bahkan urusan peribadatan pun harus disama ratakan atas dasar toleransi. Bahkan ada aparatur negara yang enggan menyebutkan nama Kristen, Hindu dan Buddha dan menyamaratakannya dengan istilah “Non-Is” (dibaca Non Islam). Bagi saya yang pernah belajar Komunikasi Lintas Antarbudaya, penyebutan identitas keagamaan dan Budaya harus disebut dengan baik dan jelas sebagai bentuk penghargaan dan toleransi dalam masyarakat Multikultural. Jelas bagi saya bahwa pemahaman itu belum negara tekankan pada para aparatur negara dari atas hingga satuan terkecil milik negara.
Lalu adanya aturan bagi penganut agama seperti Katolik, Protestan, Hindu, Buddha untuk menyamakan jam ibadah mereka dengan penganut Islam. Ya, salah satu contohnya adalah Salat lima Waktu, di mana 4 atau 5 agama lainnya diharus untuk mengisi kegiatan agama mereka di tempat peribadatan masing-masing mengikuti Salat Lima Waktu.
Perlu diketahui dalam peribadatan Penganut Katolik dan Kristen membutuhkan waktu minimal 30 menit sampai 2 jam, sedangkan jika harus disamakan dengan rentang waktu Salat maka itu sungguh tidak adil. Sesuatu yang sama rata sama rasa, tetapi tidak menguatkan nilai Pancasila dalam lingkungan pemerintahan.
Apalagi kesalahan beberapa oknum aparatur negara dalam membagikan pengalaman mereka di daerah Timur Indonesia yang mengesankan bahwa daerah tersebut sangat tertinggal dan tak memiliki lingkungan yang gersang seolah-seolah tempat yang mereka ceritakan itu tak begitu baik secara lingkungan alamnya.
Secara baik dan tegas mereka menyebutkan nama wilayah tersebut kepada orang lain yang belum pernah ke Wilayah Timur Indonesia, inilah yang akan menjadi bibit stereotype negatif tentang wilayah timur Indonesia.
Beberapa teman yang belum pernah ke Wilayah saya (NTT) pun mengonfirmasikan tentang hal tersebut dan saya jawab bahwa beliau bercerita tanpa berpikir mengapa komandannya memilih daerah tersebut sebagai pangkalan mereka, mengapa mereka datang di musim kemarau bukan di musim hujan. Beliau bercerita tanpa berpikir bahwa ceritanya bisa memunculkan stereotype negative terutama bagi pendengar yang belum pernah ke Indonesia Timur.
Sungguh disayangkan jika hal tersebut tetap ada ditengah pergolakan para pemberontak di wilayah Timur seperti Papua. Alangkah ironi, di saat rekan lainnya sedang berjuang di tengah pertempuran dan ada beberapa oknum tanpa sadar justru memantik api ketidakpuasan, perselisihan dan stereotype negative di tengah masyarakat multikultur.
Sampai sekarang saya berada pada kelompok terdepan yang percaya bahwa hanya Pancasila yang dapat merekatkan wilayah Indonesia yang memiliki masyarakat Multikultural. Hanya Pancasila yang mampu menerjemahkan kebutuhan berbangsa dan bernegara kita dan akan semakin maksimal jika semua aparatur negara paham akan Pancasila dan sadar bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural sehingga diperlukan pendisiplinan wawasan kebangsaan dan literasi tentang komunikasi lintas antar budaya
