Ilmu lisan tak bisa diperoleh dari sumber yang sembarangan. Ilmu lisan juga tak bisa dibeli di segala tempat. Ada jurus dan cara jitu agar lisan tak berucap hingga lepas kendali. Memang, norma masyarakat menyediakan pintu maaf.
Akan tetapi, bukan lantas menjadikan maaf sebagai ujung pengakuan salah dan dosa seseorang, seakan semua berharap dihapus. Yang penting adalah cara mengendalikan lisan, tak mengulang ucapan yang menyakiti publik, dan tidak memberikan penilaian tanpa bukti.
Kejadian yang baru saja menimpa seorang pejabat publik dalam kegiatan bertajuk Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta. Publik saat ini sedang mengarahkan pandangannya pada sosok Yasonna Laoly yang berniat memberikan gambaran komparatif dua wilayah di Jakarta, dengan perbedaan latar belakang ekonomi dan sosial.
Kemiskinan memang dekat dengan kriminalitas. Namun, bukan berarti wilayah Tanjung Priok adalah wilayah berkategori miskin sehingga warganya pun berpotensi melakukan tidak kriminalitas. Sebaliknya, wilayah Menteng dihuni oleh publik borju yang jauh dari kriminalitas karena sudah mampu dan bisa hidup mapan.
Lisan sang narasumber-jika ditilik dari niatnya–sepertinya hanya ingin menunjukkan komparasi antardua wilayah. Celakanya, mayoritas warga yang dianggap sebagai ladang masyarakat miskin, tidak terima dengan anggapan bahwa wilayah mereka dihuni oleh warga miskin yang dekat dengan kriminalitas. Jelasnya, sumber tindak kriminal.
Merasa jengah dengan tuturan tersebut, mereka pun berupaya menyampaikan protes. Secara normatif lahiriah, wajar jika mereka merasa tidak nyaman dengan penilaian tersebut. Yang protes, bisa saja karena mereka bukan termasuk kategori miskin apalagi dikata sebagai pelaku kriminal.
Mereka juga punya hak untuk menolak anggapan bahwa wilayah Menteng ‘hanya’ dihuni oleh masyarakat kaya yang jauh dari kriminalitas. Atau singkatnya, warga Menteng tidak ada yang berpotensi melakukan tindak kriminalitas.
Semua tadi diawali oleh adanya lisan tak terkendali, meskipun dengan niat yang tidak sedalam itu. Niatnya hanya memberikan gambaran komparatif agar tim di wilayah kementeriannya semakin paham terhadap berbagai karakteristik masyarakat serta sumber penyebab munculnya tindak kriminalitas.
Seakan sudah terlanjur lepas dari lisan sang menteri, kini bola liar pun akan ditangkap oleh publik yang merasa terhina dan tidak berkenan terhadap penilaian tersebut. Sudah seharusnya bahwa pejabat publik–yang tiap ucapannya jadi panutan–semakin menjaga diri dan tidak melepaskan pernyataan tanpa kontrol.
Meskipun ucapannya sudah didasarkan pada bukti ilmiah, namun tentu tidak lantas harus disampaikan secara vulgar pada publik.
Cukup sudah dagelan lisan yang melelahkan ini dipertontonkan pada masyarakat, yang sudah merasa pening menyaksikan rentetan kejadian negeri ini, di awal tahun yang seharusnya cerah ceria ini.
Ada banyak cara untuk menahan lisan dan mengontrol pengetahuan sesuai kondisi sebenarnya, namun dengan cara-cara yang elegan.
