Awal Januari 2026 ditandai dengan guncangan geopolitik terdahsyat dekade ini: penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan elite Amerika Serikat. Sementara Washington membungkus narasi ini sebagai kemenangan “Perang Melawan Narkoba”. Dunia mencium aroma yang berbeda—aroma minyak mentah.
Sejarah tidak pernah benar-benar baru, ia hanya berganti kemasan. Kasus ini mengingatkan kita pada pola “Intervensi Berbasis Tuduhan” yang konsisten dilakukan AS terhadap negara-negara pemilik energi strategis:I
- Irak (2003): Tuduhan Senjata Pemusnah Massal yang terbukti fiktif, namun berakhir dengan penguasaan sumur minyak.
- Panama (1989): Penangkapan Manuel Noriega atas kasus narkoba demi kontrol Terusan Panama.
- Venezuela (2026): Label “Narkoterorisme” pada Maduro muncul tepat saat krisis energi global memuncak dan cadangan minyak AS menipis.
Mengapa Venezuela? Dengan cadangan 303 miliar barel minyak (terbesar di dunia), Venezuela adalah aset yang terlalu berharga untuk dibiarkan berada di luar kendali Barat, terutama ketika pengaruh Rusia dan Tiongkok semakin menguat di wilayah tersebut.
Tindakan ini menciptakan preseden hukum yang mengerikan. Secara teknis, AS telah melakukan:
- Pelanggaran Imunitas Kepala Negara: Mengabaikan prinsip Ratione Personae yang melindungi pemimpin aktif dari yurisdiksi asing.
- Pelanggaran Kedaulatan: Operasi militer di ibu kota negara berdaulat tanpa mandat PBB adalah bentuk agresi nyata (Pasal 2 Piagam PBB).
- Lawfare (Warisan Hukum sebagai Senjata): Menggunakan pengadilan domestik AS untuk mengeksekusi kebijakan luar negeri bersifat ofensif.
Sangat ironis ketika AS memprioritaskan penangkapan seorang pemimpin negara atas tuduhan kokain, di tengah krisis fentanyl domestik yang jauh lebih mematikan dan tidak berasal dari Venezuela. Kejanggalan ini kian nyata saat Presiden Trump, sesaat setelah operasi, langsung menyinggung restrukturisasi PDVSA (perusahaan minyak negara Venezuela) oleh korporasi global.
Ini membuktikan bahwa narkoba hanyalah pintu masuk, sedangkan minyak adalah tujuan akhirnya.
Jika dunia menerima “Operasi Caracas 2026” sebagai tindakan legal, maka kita sedang menuju era di mana kedaulatan sebuah bangsa bisa dibeli atau dibatalkan oleh kebutuhan energi negara adidaya. Keadilan tidak sedang ditegakkan; ia sedang disandera untuk kepentingan hegemoni.
