Minang kembali diperbincangkan di panggung politik nasional. Kali ini bukan karena tokoh dan pemikirannya, melainkan karena ucapan “Semoga Sumatera Barat mendukung Pancasila.”
Tulisan ini tidak memperbincangkan soal Pancasila dan Minang, apalagi mengukur seberapa Pancasilanya Minang atau Seberapa Minangnya Pancasila. Tidak, tidak samasekali. Hanya saja, dialektika Minang, mendorong saya untuk mempelajarinya.
Minang dan Aceh banyak kesamaannya, termasuk soal masa lalu. Aceh dan Minang memiliki masa lalu yang gilang-gemilang, mashur, dan penduduk mayoritas Islam.
Aceh, sejarah panjang masa lalunya terentang sejak melawan Belanda sampai ke masa Sultan Iskandar Muda yang berhasil menguasai jalur perdagangan dunia, menjalin hubungan sampai ke Turki.
Pada masa kemerdekaan, salah satu kontribusi besar orang Aceh kepada Republik yang masih diingat-ingat sampai sekarang adalah gotong-royong masyarakatnya untuk membeli pesawat. Dengan pesawat itu, Presiden Soekarno berkeliling dunia, memperlihatkan eksistensi Indonesia dimata dunia internasional.
Minang juga demikian. Banyak tokoh, pemikir, pejuang pergerakan kemerdekaan berasal dari Minang. Ada Tan Malaka, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, M. Yamin, Agussalim, Natsir, Chaerul Saleh, dan beberapa nama lain.
Basis pemikiran mereka pun beragam, mulai dari yang paling kanan, agak kanan, tengah, agak kiri, dan kiri habis. Saya menggunakan terminologi kanan-kiri untuk mewakili paham Agamis yang paling kanan, Komunis yang paling kiri.
Perbedaan cara pandang itu terjadi dalam forum-forum diskusi, selebihnya, sama-sama ingin mendirikan negara berdaulat.
Tapi itu dulu. Generasi masa lalu telah mengukir sejarah. Kesuksesan masa lalu jangan sampai memabukkan. Cukup untuk diketahui. Tugas generasi sekarang adalah mengontruksi sejarahnya sendiri.
Dalam waktu bersamaan dengan hiruk pikuk itu, saya sedang membaca beberapa buku yang berkait dengan Ibrahim Datok Tan Malaka, baik buku yang ditulis oleh Tan seperti Madilog, Dari Penjara Ke Penjara, maupun yang ditulis oleh orang lain, seperti Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan.
Ibra–salah satu nama panggilan Tan Malaka—merupakan laki-laki kelahiran Minang. Pergulatan panjang telah mengantarkannya menjelajah berbagai penjuru dunia. Tan sudah pergi ke banyak negara: Belanda, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Hongkong, Filipina, Burma, Rusia, dan beberapa negara lainnya.
Tan, salah satu tokoh Minang yang kemudian hari menjadi seorang pemikir, idiolog, yang secara kultural berbeda sama sekali dengan mayoritas masyarakat Minang. Tan, dalam pergulatannya tumbuh menjadi seorang yang paham betul tentang idiologi Komunis. Namun, dia juga sangat nasionalis dan agamis.
Sebagai seorang tokoh komunis, Tan pernah memimpin Partai Komunis Indonesia dan menjadi perwakilan di rapat Komintern di Moscow. Tan, juga menjadi perwakilan Komintern di Asia Timur.
Nasionalisme Tan juga tidak perlu diragukan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, dia sudah menulis Naar de Republiek Indonesia—sebuah imajinasi Indonesia sebagai Republik.
Walaupun, imajinasi Tan tentang Republik berbeda dengan bentuk negara Indonesia sekarang ini. Menurut Tan, tidak perlu ada pembagian kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Republik dikelola oleh sebuah lembaga yang ketiga kekuasaan itu inklud di dalamnya.
Tan juga tidak sepakat dengan pemberontakan ‘27 dan ‘48 yang dilakukan oleh PKI, belum saatnya. Karena sikapnya itu, Tan justru dituduh sebagai Trotskynya Indonesia. Dia justru dimusuhi tokoh PKI lainnya.
Kemudian, dalam beberapa tulisan, saya membaca bahwa Tan remaja adalah seorang penganut Islam yang taat—seperti kebiasaan remaja Minang lainnya—tidur di surau, belajar mengaji, belajar silat. Dia bisa menghafal Al-quran—keseluruhan atau sebagia.
Cirikhas lain dari pemikiran Tan adalah menawarkan pentingnya bekerjasama dengan Pan-Islamisme. Menurut Tan, Komunis dan Islam bisa hidup berdampingan di dalam Sarikat Islam. Pemahaman ini yang menyebabkan Tan Malaka berselisih paham dengan Komintern.
Islam, menurut Tan, telah mengajarkan sosialisme dan anti penjajahan dua belas abad sebelum Karl Marx lahir.
Sebagai sebuah kesadaran bersama, Indonesia memiliki penganut Islam mayoritas. Sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Tan. Pentingnya bekerjasama dengan kelompok Islam.
Sekiranya, gagasan Tan tersebut masih aktual untuk masa kini. Setiap partai yang berkuasa harus menjaga hubungan baik dengan kelompok Islam. Jika Tan bekerjasama dengan Islam untuk melawan penjajah, sekarang partai berkuasa menggandeng kelompok Islam untuk menuntaskan agenda pembangunan.
Apalagi untuk daerah-daerah yang memiliki sejarah kedekatan dengan gerakan Islam. Seperti Aceh, pemilih di Minang menyukai partai politik yang berhaluan kanan. Bedanya, di Aceh banyak dayah atau pesantren, sehingga Islamnya lebih tradisonal. Semasa orde baru, PPP—yang merefresentasikan partai politik islam– kejar-kejaran dengan kekuatan Golkar—selain kekuatan kekuasaan, juga dipakai pengaruh ulama.
Setelah konflik, yang berkuasa justru Partai Aceh. Partai politik lokal yang dihuni oleh mayoritas mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada pemilu 2019, Partai Aceh menguasai kursi DPR Aceh diikuti Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Di ranah Minang, yang berkembang adalah kelompok Islam modernis, secara politik diwakili oleh Masyumi. Pada saat pemilu 1955, Masyumi menang telak, diikuti Perti. Menariknya, PKI berada diurutan ketiga. Walau selisih suaranya cukup jauh.
Pemilu 2019, DPRD Sumatera Barat dikuasai oleh Gerindra, PKS, PD, PAN. Munculnya Gerindra dan PKS sebagai pemenang dapat dipahami sebagai akibat langsung dari segresi politik Pilpres yang hampir saja membelah itu.
Setidaknya, apa yang disampaikan Tan Malaka 90 tahun yang lalu, partai politik perlu merangkul kekuatan politik islam, terutama untuk daerah “khusus” seperti Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat.
