Di balik gemerlap ibu kota, Jakarta sebenarnya menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Laju urbanisasi yang meningkat setiap tahunnya menuntut kebutuhan ruang bermukim yang layak.
Juga dengan segenap pembangunan yang sentralistik menyebabkan kesenjangan pembangunan antardaerah dan antarkawasan menjadi sebuah konsekuensi logis. Serta alasan rasional lainnya seperti penurunan air muka tanah, kekurangan air bersih, kemacetan, dan lain sebagainya menjadi cerminan yang menunjukkan bahwa Jakarta memang tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Keputusan Presiden Joko Widodo dalam rencana pemindahan ibu kota negara tampak menjadi angin segar. Itu merupakan salah satu dari tiga strategi yang disebutkan Sujarto (1995) – yakni pengembangan kota baru – dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dialami kota besar seperti Jakarta.
Secara teoritis, kota baru mandiri dimaknai sebagai suatu area bermukim baru yang direncanakan untuk menciptakan kehidupan kota yang relatif mandiri (self-contained) melalui penyediaan basis ekonomi yang baik (economic base) bagi para penduduknya (Golany, 1996).
Kemandirian jelas menjadi aspek penting dalam perwujudan ini. Ibu kota baru hadir tidak hanya sebatas simbol dan representasi negara, namun mampu menjawab berbagai tantangan praktis seperti dapat menyediakan unsur-unsur pemukiman sesuai dengan kebutuhan dan juga adanya kemampuan penghuni dalam memanfaatkan unsur tersebut secara ramah.
Lima Unsur
Harapan tersebut tentunya dapat terwujud apabila pembangunan betul-betul merujuk pada unsur pembangunan kota baru mandiri. Terdapat lima unsur antara lain: wisma, karya, suka, penyempurna, dan marga. Pada tujuan prospektif selanjutnya, pemindahan ibu kota negara ini bukan sekedar menghindari permasalahan kompleks yang terjadi di Jakarta, namun juga mendorong munculnya kawasan-kawasan andalan di luar pulau Jawa.
Kawasan andalan sendiri merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (prime mover), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (hinterland) (Royat, 1996).
Unsur pertama yakni wisma yang berkaitan erat dengan tempat tinggal penduduk. Dalam pemenuhan unsur ini, pemerintah sering terjebak pada persoalan fisik saja. Besar harapan agar aspek fundamental seperti sosial kemasyarakatan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam perwujudan unsur pertama ini.
Misalnya itu terwujud dalam integrasi ibu kota baru pada penduduk lokal. Hal tersebut menjadi penting karena pengadaan lahan adalah hal mutlak dalam pembangunan kota baru.
Sebagaimana diungkapkan Kuncoro (2000), bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan. Karenanya aspek ekonomi ditekankan dalam unsur karya. Unsur kedua ini misalnya ditunjukkan melalui partisipasi sektor swasta (developer) dalam pembangunan ibu kota. Di samping menyadari minimnya anggaran yang dimiliki negara dalam perwujudan ibukota baru.
Juga dengan ketiga unsur selanjutnya yakni suka, penyempurna, dan marga. Unsur suka lebih berbicara pada tertampungnya wadah penduduk kota untuk mencari hiburan, kesenangan, dan rekreasi. Selanjutnya pada unsur penyempurna, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan fasilitas umum dan sosial yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara intensif oleh penduduk. Begitu pula dengan unsur marga yang lebih berbicara tentang aksesibilitas melalui hadirnya sarana transportasi yang saling terintegrasi.
Ramah Lingkungan
Dalam menerapkan ke lima unsur tersebut, alasan ekologis sebagai isu kontemporer juga layak mendapatkan perhatian. Kota Jakarta menjadi saksi buruknya kualitas lingkungan di sebuah kota metropolitan. Entah sudah berapa kali Jakarta tercatat oleh situs penyedia peta polusi udara harian sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kualitas lingkungan yang baik tentu menjadi prioritas sendiri bagi perwujudan ibu kota baru kelak.
Isu ekologis juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam penetapan wilayah ibu kota baru. Sebagaimana yang sudah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR (16/8) lalu, Kalimantan merupakan daerah yang dipilih menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.
Hal tersebut dipertegas pada 26 Agustus 2019 di mana Presiden mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Semoga berbagai pertimbangan teknis, rasional, dan fungsional menjadi landasan utama bagi pemilihan lokasi tersebut dan tidak semata perihal pertimbangan politis. Sehingga, walaupun salah satu daerah di Kalimantan akan menjadi ibu kota negara, Borneo tidak kehilangan identitasnya sebagai basis kehutanan dunia.
Walau tidak pernah sepi dari pro dan kontra, wacana pemindahan ibu kota ini harus tetap di kawal masyarakat secara kontinu. Mengingat pula bahwa Indonesia sangat minim pengalaman dalam pembangunan kota baru terlebih pemindahan ibu kota baru.
Tindakan kontrol harus terus dilaksanakan masyarakat namun juga diseimbangi pengaturan secara komprehensif dari pemerintah. Berbagai pertimbangan teknis, rasional, dan fungsional, juga diharap menjadi menjadi landasan utama dalam wacana ini dan tidak semata terjebak pada perihal pertimbangan politis. Agar apa yang menjadi harapan bersama pada ibu kota negara baru itu segera terwujud.
Referensi
- Golany, G. 1976. New-Town Planning: Principles and Practice. New York: Wiley-Interscience Publication
- Kuncoro, M. 1993. “Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan”. Analisis CSIS, Tahun XXII,No. 2
- Sujana, R. 1996. “Pembangunan Ekonomi Regional dan Upaya Menunjang Pertumbuhan KAPET Dalam Kaitannya Dengan Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat”. Manajemen Usahawan Indonesia, Tahun XXV, No. 2
- Sujarto, D. 1995. Perencanaan Kota Baru. Bandung: Penerbit ITB
