Disrupsi jelas memiliki mata ganda, selain kontribusi positif pada kebutuhan juga terdapat dampak negatif seperti di sisi lain masyarakat yang siap dengan segala prasyaratnya tentu menerima manfaat berlimpah akan tetapi bagi yang kurang beruntung maka jelas celaka padahal sektor bisnis pun tertekan. Apalagi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yang lembam merespon. Masyarakat bisa celaka berpuluh-puluh kali jika pemerintahan tak peka pada perubahan, pemerintahan seharusnya tidak meninggalkan pihak manapun dalam pembangunan. Padahal di Indonesia sendiri pun, pemerintahan memang sudah dicap lambat, ketika sudah terjadi disrupsi baru tergopoh-gopoh menelurkan regulasi telat, persis seperti kritik tajam Rhenald Kasali, bahkan di Republik yang demokratis seperti saat ini masih sering terjadi eksekusi kebijakan publik ternyata tanpa dialog mendalam, ketika diprotes buru-buru dicabut.
Kita ingat betul ketika Inggris dan Amerika Serikat dipaksa menahan sakitnya perubahan untuk memulai gelombang reformasi New Public Management (NPM). Memang perubahan tata kelola pemerintah tersebut menginspirasi banyak Negara untuk mereplikasinya akan tetapi hari-hari ini ternyata resep NPM tersebut sudah kembali tak relevan. Kerangka institusional NPM yang seringkali digembar-gemborkan oleh lembaga donor banyak mengalami kegagalan, jelas reformasi memiliki limit (Andrews, 2013). Mantra NPM seperti privatisasi pun bahkan dilucuti dengan kembalinya provisi pelayanan publik untuk dikeloa entitas Negara ataupun non-profit (Kishimoto & Petitjean, 2017).
Pemerintahan dunia semakin dinamis dengan hampir tidak adanya paradigma dominan, semua harus mempelajari perubahan mereka sendiri. Negara-negara yang berubah secara kontekstual tanpa terseret-seret resep palsu terbukti dapat survive di era saat ini. Negara kesejahteraan dengan Nordic Model (Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia dan Islandia) mengalami pasang surut perubahan untuk sampai dalam pencapaian terbaik saat ini, syarat mereka untuk mencapai kesejahteraan adalah percaya pada diri sendiri untuk melakukan perubahan. Semua sepakat harus berubah bahkan China yang dikenal ultra konservatif bahkan mampu merespon perubahan dengan berbagai kebijakan yang inovatif (Jing & Osborne, 2017).
Kembali ke Republik kita yang perlu merancang perubahan disruptif secara kontekstual sayangnya berbagai perubahan pemerintahan yang sedang dilakukan serasa jalan di tempat. Konteks Indonesia memang tengah berproses perubahan Birokrasi didorong berbasis merit dengan berbagai metode meritokrasinya. Berbagai inovasi pelayanan publik ditelurkan oleh berbagai daerah, Kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta dapat menjadi pelopor inovasi. Namun memang iklim politik kita belum kondusif untuk berubah, selalu panas dengan isu kekuasaan milik mereka sendiri. Seandainya rakyat mampu mendisrupsi politik via demokrasi langsung (direct democracy) tentu aktor-aktor politik yang terlalu banyak investasi untuk diri sendiri sudah jauh-jauh terbuang. Semoga hadirnya sumber daya di desa mampu melapaskan belenggu politik busuk dan membuat disrupsi desa yang bermanfaat.
Inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh pemerintah memanglah penting tetapi belum cukup. Perlu prakondisi lain yang mendorong disrupsi pemerintahan agar rakyat tak menunggu terlalu lama kesejahteraan mereka. Pertama, Satu Pikiran Pemerintahan. Memang tak layak betul jika eksekutif dan legislatif adem ayem untuk sebuah kebijakan publik akan tetapi terlalu banyak perdebatan tanpa visi yang clear membuat kebijakan publik hanya jadi ampas. Semua elemen pemerintahan harus sepakat pada visi yang sama untuk kesejahteraan bersama, ingat musyawarah dan konsensus sebagai nilai bangsa. Kedua, Satu Pemerataan Pemerintahan. Republik jelas butuh standar yang sama, sudah ada standar yang tidak berlaku sama, ada yang sangat mampu melaksanakan hingga sama sekali tidak mampu. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik yang ada sekarang pun sifatnya bukan untuk memeratakan akan tetapi hanya untuk mematuhi aturan. Belum lagi dominasi kue ekonomi, pemerintah harus ikut campur dalam membabat kesenjangan untuk memeratakan ekonomi. Ketiga, Satu Gerbang Pemerintahan. Pemerintahan saat ini dikenal fragmentasinya yang tinggi, beda lembaga beda administrasi, miskin komunikasi dan koordinasi. Akibatnya warga terabaikan pelayanan publiknya. Perlu hadirnya Negara dalam sebuah gerbang yang sama dengan integrasi pelayanan publik. Contoh kecil perlu mengulang kembali program integrasi data kependudukan kita dengan satu kartu yang sama yang dapat diisi dengan berbagai kepentingan pelayanan publik asalkan tanpa terulangnya mega korupsi.
Ketiga hal tersebut merupakan prasyarat mendisrupsikan pemerintahan di berbagai level, selain itu efek multiplier akan terjadi seperti menciptakan iklim kondusif yang dapat membuka disrupsi total di berbagai sektor lain. Sayangnya kita perlu paham bahwa konteks sektor publik amat berbeda dengan sektor privat. Sektor publik memiliki nilai-nilai kepublikan seperti transparansi dan akuntabilitas yang tentu akan mengurangi kecepatan disrupsi. Sebagai warga biasa kita harus berpartisipasi dengan terbiasa dengan perubahan, yaitu adaptif terhadap perubahan dan jangan alergi dengan perubahan. Semoga kita tak menunggu lama disrupsi pemerintahan kita. Semoga.
Referensi
Andrews, Matt. 2013, The Limits of Institutional Reform in Development. Cambridge University Press: Cambridge.
Jing, Yijia & Stephen Osborne (ed). 2017, Public Service Innovation in China. Palgrave McMillan.
Kishimoto, Satoko & Olivier Petitjean (ed). Reclaiming Public Service: How Cities and Citizens Are Turning Back Privatisation. Transnational Institute: Amsterdam & Paris.
