Rabu, April 21, 2021

Menguji Penguji UU MD3

Pentingkah Sertifikasi Bagi Pendamping Desa?

Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan: Meningkatkan kapasitas, efektivitas,...

Fans Aktivisme: Digital Monster yang Menguasai Media Sosial

Masih ingat dengan kasus demo yang dilakukan untuk menolak UU Ciptaker beberapa waktu lalu? Demo besar-besaran ini turut ramai diperbincangkan di media sosial khususnya...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Wanita Vs Poligami

Kekerasan terhadap orang lain tidak dibenarkan dalam hokum, termasuk kekerasan terhadap wanita. Wanita secara kodrat lebih lemah daripada lelaki. Namun wanita memiliki peran yang...

Gempa Lombok dan Spirit Kurban

Di tengah suka cita perayaan Idul Kurban atau lebaran haji, saudara-saudari kita di Pulau Lombok – NTB, sedang dilanda duka akibat guncangan gempa yang...
Yuniar Riza
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Semenjak dinyatakan otomatis berlaku pada hari Kamis, 15 Maret 2018 tanpa pengesahan Presiden, perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terbukti masih menuai sejumlah persoalan.

Penolakan publik melalui unjuk rasa dan pernyataan sikap masih menyelimuti hari-hari pasca berlakunya perubahan UU MD3 ini. Reaksi penolakan tersebut diantaranya dengan mendesak Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Namun, sepertinya Presiden menolak menetapkan Perppu, karena menilai tak ada gunanya, lantaran tetap memerlukan persetujuan DPR. Presiden lebih menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan atas berlakunya UU MD3 untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilihan tersebut secara politik memang mengamankan posisi Presiden, mengingat sejak awal telah bersikap mendua, disatu sisi setuju terhadap perubahan UU MD3, sedang disisi lain menolak mengesahkan dengan alasan muncul keresahan di masyarakat.

Dengan tidak menetapkan Perppu, maka tidak akan memicu konflik antara Presiden dengan fraksi-fraksi DPR yang mayoritas merupakan koalisi pendukung Presiden, karena mayoritas juga merupakan pendukung substansi perubahan UU MD3 tersebut.

Sebelumnya, pasca rancangan perubahan UU MD3 mendapat persetujuan dalam rapat paripurna antara DPR dan Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI (12/2/2018), sejumlah elemen masyarakat telah mengajukan uji materi perubahan UU MD3 ke MK.

Untuk mengikuti proses hukum sekaligus mengakhiri keresahan terhadap materi perubahan UU MD3, hendaknya publik mengawal proses uji materinya. Hal yang perlu diketahui bahwa benih persoalan berpotensi timbul dalam proses uji materi ini, yakni kekhawatiran terhadap integritas MK akibat perkara etik yang pernah menjerat ketua lembaga pengawal konstitusi ini.

Menguji Kejernihan MK

Pasca ditolaknya permohonan uji materi tentang hak angket DPR terhadap KPK, sebagaimana Putusan No. 36/PUU-XV/2017 yang intinya pelaksanaan angket oleh DPR kepada KPK dinyatakan konstitusional, menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas MK dalam mengadili perkara.

Kekhawatiran ini dipicu oleh inkonsistensi MK dengan putusan sebelumnya, dan bertubi-tubinya penjatuhan sanksi etik terhadap ketua MK. Adanya hubungan dekat antara ketua MK dengan politisi DPR patut diduga mengganggu objektifitasnya dalam mengadili perkara. Sedangkan kini MK dihadapkan dengan perkara yang nuansa politisnya juga tak kalah tinggi dibanding perkara uji materi hak angket DPR terhadap KPK sebelumnya.

Kendati demikian, keputusan Sidang Pendahuluan MK yang memeriksa kelengkapan formil patut diapresiasi. Majelis Hakim yang terdiri dari Saldi Isra, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna mempersoalkan objek perkara yang belum bernomor, sehingga Majelis Hakim meminta pemohon dalam waktu 14 hari kerja semenjak 8 Maret 2018 melengkapi syarat penomoran tersebut agar uji materi tidak kehilangan objek dan dapat diperiksa pada tahapan berikutnya. Maka paling lambat 21 Maret 2018 objek perkara sudah harus bernomor.

Perubahan UU MD3 otomatis berlaku tanpa pengesahan Presiden pada 14 Maret 2018, dan telah diberikan nomor pada 15 Maret 2018, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua UU MD3. Apabila pemohon disiplin terhadap waktu tersebut, dapat dipastikan objek perkaranya lolos dalam pemeriksaan pendahuluan ini. Kendati demikian, uji materi tidak cukup pada pemeriksaan pendahuluan.

Proses pemeriksaan pokok perkara menanti pembuktian dan analisis materil atas pengujian UU 2/2018 ini. Karena prosesnya panjang dan melibatkan berbagai pihak (DPR & Pemerintah), maka pemohon harus cermat dalam berdalih dan membuktikan inkonstitusionalitas norma-norma yang di uji. Demikian MK juga harus memeriksa berdasar pertimbangan substantif-sosiologis sebagaimana dalam putusan-putusan progresif sebelumnya. MK harus mempertimbangkan kebutuhan publik agar perubahan UU MD3 tidak diberlakukan, karena dinilai mengancam bangunan demokrasi Indonesia.

Mengingat proses uji materi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka solusi praktis untuk mengatasi keresahan publik terhadap keberlakuan UU No. 2/2018 ini adalah dengan mengajukan permohonan Putusan Sela/Provisi oleh pemohon agar mahkamah menunda keberlakuan pasal-pasal yang sedang di uji sebelum putusan akhir. Dengan maksud agar UU 2/2018 tidak berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kejernihan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan hukum secara brilian dalam uji materi perkara ini juga berpotensi memulihkan martabat MK sebagai peradilan konstitusi yang progresif, semenjak marwahnya luntur akibat sejumlah kasus yang menjerat sebagian hakim-hakimnya. Semoga.

Yuniar Riza
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

Serangan Siber Israel di Pusat Pengembangan Nuklir Iran

Pada 12 April 2021, Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran/Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, mengkonfirmasi terjadi ledakan di bagian fasilitas pengayaan...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

ARTIKEL TERPOPULER

Kegiatan Di Bulan Suci Ramadhan Sesuai Pancasila

Indahnya bulan suci ramadhan tahun ini disambut suka cita oleh seluruh umat Islam dari Indonesia, luar negeri dan seluruh dunia setiap tahun. Dari hasil...

Belajar di Sekolah Kembali? Mari Kurangi Kekhawatiran Kita

Pemerintah Indonesia berencana membuka sekolah lagi di bulan Juli 2021. Ini kabar menggembirakan, mengingat bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari...

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.