Minggu, November 24, 2024

Mengatasi Persoalan Sampah dari Desa

Havik Martoyo
Havik Martoyo
Tinggal di Banyumanik Semarang. Lulus kuliah S1 Ekonomi Akuntansi UII Jogja, saat ini sedang menempuh S2 MM di Unissula Semarang. Saat ini bekerja sebagai Tenaga Pendamping Program P3MD
- Advertisement -

Setiap pagi kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman dan bersih-bersih di manapun di sudut-sudut rumah kita. Itu rutinitas kita, atau lebih tepatnya rutinitas Ibu-ibu rumah tangga! Pihak ini yang paling berhak diapresiasi. Tentu saja.

Banyak sampah kita bersihkan. Dari dapur, dari halaman rumah, semua menjadi bersih pagi itu. Namun kita juga tahu di saat yang sama kita dapatkan sampah. Itu pastinya. Ada sampah plastik-plastik dari bungkus ini itu, ada sampah organik dari halaman rumah dan dari dapur dan sampah macam-macam.

Kalau ditotal beratnya, di rumah saya saja kira-kira lebih sekiloan. Itu sampah hasil di dapur selama sehari yang lalu plus sampah halaman pagi buta hari ini. Beginilah kebiasaan kami yang berempat, aku istriku, si kakak dan adik. Dan sepertinya begini juga kebiasaan di rumah Anda semua.

Tentang jumlah berat sampah rumah tangga ini, aku pernah baca dari hasil penelitian angkanya 0,6 kg per orang setiap hari. Whaw, edan gak? Per orang per hari! Dan kalau angka ini kita kalikan jumlah penduduk, se desa, se kecamatan, se kabupaten dan se Indonesia?

Tak terasa kita ini penghasil sampah yang pasti. Setiap hari begini ini. Pengin rasanya seharian tidak ada sampah tapi tetap berkegiatan seperti biasa. Bisa berbelanja tanpa bawa pulang tas kresek, bisa makan minum tanpa ada packaging plastik, pengin halaman tampak bersih terus tanpa menyapu dedaunan di halaman. Tapi apa ya bisa? Gak bisa! Dibersamai sampah dan membersamai sampah sepertinya sudah menjadi takdir manusia. Setidaknya begitu kesimpulannya.

Lalu bagaimana orang-orang di negara maju itu ya? Di Jepang misalnya, pernah aku lihat banjir di Jepang, yaitu saat ada topan Hagibis yang menghantam Jepang lalu memberikan dampak banjir di beberapa lokasi seperti Tokyo, Shizouka dan Chiba yang menjadi viral karena warna airnya yang bening dan terlihat bersih. Air banjir itu beningnya minta ampun! Seperti beningnya kamar mandi yang menggunakan air PDAM. Tidak ada botol plastik, sampah plastik, kasur, bantal, selimut, debog, pampers, sebagaimana yang kita jumpai kalau pas ketemu banjir di tempat kita. Hadeuh.

Kira-kira mereka itu pernah mengalami masa-masa seperti kita ini atau sudah dari sononya sudah ditakdirkan punya karakter dan sikap yang baik terhadap sampah ini? Atau itu merupakan buah dari pendidikan karakter dan dikombinasi dengan komitmen anggaran pemerintahnya untuk mengelola sampah sedemikian rupa sehingga lingkungannya super bersih begitu? Banjir saja airnya bening begitu.

Kita kembali ke diri kita Indonesia yang di beberapa kesempatan banyak sudah orang bilang sudah memasuki “darurat sampah”, tapi tidak terasa kedaruratannya. Kalau kita mendengar dari yang konsern terhadap lingkungan maka kita akan tertegun dan tercekam melihat fakta-fakta kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi. Tapi keluar dari forum itu seketika juga kita akan dapati tidak ada resonansi kedaruratan forum pembahasan lingkungan dan darurat sampah tadi. Sungguh paradok yang absurd.

Apakah pemerintah diam saja atas situasi ini? Tentu tidak! Setidaknya dari produk regulasi persampahan ini. Sudah sangat komplit diterbitkan. Mulai dari Instruksi Presiden, Peraturan setingkat menteri, lalu peraturan level Daerah tingakt II, Peraturan level Kabupaten. Komplit sekali sudah.

Tapi ya implementasinya masih begini-begini saja. Sepertinya semakin memperparah paradok yang sudah ada. Tidak ada pengarus utamaan mind set pengelolaan sampah yang seharusnya menjadi gelombang arus utama ini secara besar-besaran. Seperti penanganan covid 19 misalnya yang semua orang bergerak dan mengupayakan pendanaan kegiatannya. Sebab di sini salah satu bedanya. Di penanganan covid 19 itu semua regulasi memaksa agar segala jenjang instansi melakukan relokasi dan refokusing anggaran untuk di plot ke covid 19 ini.

- Advertisement -

Sebenarnya ada peluang yang ini patut dijadikan arus utama pemikiran dalam penanganan sampah Indonesia. Berangkat dari desa. Ya dari desa! Indonesia ini terdiri dari 74.957 desa yang semua menjadi beneficiary Dana Desa. Di sinilah peluang pintu masuk pengelolaan sampah maupun pendidikan karakter tentang persampahan ini bisa dipicu.

Kalau saja semua desa di Indonesia ini diwajibkan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah yang substansinya adalah media edukasi yang memigrasikan mind set dari membuang sampah yang merupakan sikap tidak peduli sampah menjadi mengelola sampah. Yang memigrasikan perilaku menimbun sampah sampai segunung di TPA menjadi mengolah sampah bahkan sampai zero waste dengan teknologi sederhana saja. Ini sebuah keniscayaan!

Sehingga semua desa akan bergerak bersamaan dalam satu irama yang apik, seperti ungkapan jawa “holobis kuntul baris” yang mana ungkapan ini tidak bisa dibahasa Indonesiakan dengan tepat karena ini mengambil dari perilaku nature si burung kuntul putih itu, yang di masaku kanak-kanak dulu kalau pagi hari dan sore menjelang magrib selalu ada rombongan burung kuntul ini terbang berbaris rapih dengan bentangan lebar yang sangat dan tidak ada celah putus sedikitpun. Begitu kalau dibahasa Indonesiakan, harus dengan kalimat yang panjang agar maknanya utuh ditangkap.

Sehingga pula akan terjadi seluruh desa-desa di Indonesia akan mengepung kota-kota dalam praktek pengelolaan sampah dan menjadikan gelombang besar dengan holobis kuntul baris ini, maka praktek pengelolaan sampah di perkotaan yang sudah terlanjur complicated permasalahannya akan hanyut dalam arus utama yang dibawa desa-desa se Indonesia ini. Hanyut dalam arti terinfluence pola pilah sampah dari rumah tangga warga desa yang diedukasi dari Perdes pengelolaan sampah itu.

Memang harus ada kesadaran kritis di tingkat leader di Indonesia raya ini yang kuat menginspirasi sehingga desa-desa utamanya di bulan-bulan Juli s/d September ini yang memasuki siklus perencanaan pembangunan untuk tahun n+1 yang diwadahi di Rencana Kerja Pemerintah Desa tergerak untuk kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sampah, pelatihan pengelolaan sampah, perumusan perdes pengelolaan sampah dan seputar persampahan. Sehingga kalau saja akan terjadi banjir, harapannya banjirnya bersih, bening seperti air PDAM karena tidak bercampur dengan sampah yang kotor itu.

Bagaimana saudara-saudara? Ada yang tidak suka kalau banjirnya bening seperti air PDAM? Kalau saya sih suka.

Havik Martoyo
Havik Martoyo
Tinggal di Banyumanik Semarang. Lulus kuliah S1 Ekonomi Akuntansi UII Jogja, saat ini sedang menempuh S2 MM di Unissula Semarang. Saat ini bekerja sebagai Tenaga Pendamping Program P3MD
Facebook Comment
- Advertisement -

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.